Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2020
- Nomor
- 56
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2Ol2 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden; Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN MCNetapKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2OI2 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN. Pasal ... REPUELIK INDONESIA 2 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2Ol2 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 97) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 68) diubah sebagai berikut:
(a) Staf Khusus Wakil Presiden secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
3
Asisten dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
Pasal ... REPUELIK INDONESIA 5
Hak keuangan yang diterima setiap bulan oleh Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) sama dengan hak keuangan bagi Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, dan tata kerja serta pembiayaan pelaksanaan tugas Asisten dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 45A, Pasal 458, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 478, dan Pasal 47C diatur oleh Sekretaris Kabinet dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar.... -6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2O2O MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 96 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Hukum dan undangan, Djaman
Membuka PDF…