Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2021
- Nomor
- 58
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Ringkasan
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2021 di Bali, Indonesia.
Isi peraturan
Pasal 1
(I) Mengesahkan Persetujuarr antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement betuteen the Gouernment of tle Republic of Indonesia and the Gouernment of the Republic of F4uatorial Guinea on Visa Exemption fo, Holders of Diplomatic and OJficial or Seruice Passporfs) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2019 di Bali, Indonesia.
- (2)Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia darr Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement betuteen the Gouernment of the Republic of Indonesia and the Gouernment of the Republic of Equatorial Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and OJficial or Seruiee Passporfs) dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan .bahasa Inggris sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diurrdangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 139 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundan g-undangan dan strasi Hukum, ttd ttd Djaman
Membuka PDF…