Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2018
- Nomor
- 63
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup;
Mengingat MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP. Pasal I Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau pelaku usaha. 1
1 1. Menteri . . PRES IDEN
(21 Penetapan jenis Barang yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriterii SNI atau standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.
(21 Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan sepanjang tidak termasuk .rr"k"rr".r, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan, Barang kena cukai dan Barang yang pendaftarannya telah diatur berdasarkan ketentuai peraturan perundang-undangan lain.
PRES I DEN
(21 Pendaftaran.Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pernyataan mandiri bahwa Barang yang diperdagangkan telah memenuhi persyaratan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (self dectaration of comformitg).
(41 Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling la-" 3 (tigaj hari kerja setelah dokumen diterima "."a., lengkap'din benar.
(21 Produsen atau Importir yang telah memiliki nomor tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada'Ei"rarrg, kemasan , danf atau label.
Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
Menteri melakukan pengawasan kegiatan perdagangan Barang yang ditetapkan dalam Peraturan presiden ini.
(21 Produsen atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penarikan Barang dari:
Perintah penghentian kegiatan perdagangan Barang dan penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Menteri. Pasal I 1
Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengujian, tata cara pendaftaran, pengawasan, penghenti-an kegiatan perdagangan dan penarikan Barang diatur dengan peraturan Menteri.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)