DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2015

Nomor: 65
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BAB …

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
c.pembinaan …
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
c.Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
d.Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
e.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
f.Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.

Pasal 5

(1)Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat …
(2)Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 9

(1)Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pemerataan dan kewilayahan.
(2)Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan.
(3)Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur.
(4)Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.
(5)Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan sinergi ekonomi dan pembiayaan. BAB …

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 11

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BAB …

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
c.pembinaan …
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
c.Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
d.Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
e.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
f.Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.

Pasal 5

(1)Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat …
(2)Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 9

(1)Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pemerataan dan kewilayahan.
(2)Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan.
(3)Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur.
(4)Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.
(5)Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan sinergi ekonomi dan pembiayaan. BAB …

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Pasal 11

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TATA KERJA

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TATA KERJA

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020