DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2013

Nomor: 67
Tahun: 2013
Ditetapkan: 4 November 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN P~SIDEN TENTANG KOORDINASI INTELIJEN NEGARA. MEMUTUSKAN:

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor lOS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); Mengingat I I bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 201'1 tentang Intelijen Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Intelijen Negara; Menimbang PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMARAESA PERATORANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASIINTELIJEN NEGARA

(4)Dalam ... dikoordinasikanOlzepala Binda.

Pasal 2

(1)BIN berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara.
(2)Penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara eli pusat dikoordinasikan oleh Kepala BIN.
(3)Penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara eli daerah

2.BIN eli daerah yang selanjutnya elisebut Binda adalah Unit struktural BIN di wilayah provinsi, yang merupakan koordinator penyelenggara Intelijen Negara elidaerah.
3.Koordinasi Intelijen Negara adalah proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggaraan aktivitas Intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi Intelijen Negara.
4.Komite Intelijen Pusat yang selanjutnya disebut Kominpus adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di pusat.
5.Komite Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara . Intelijen Negara elidaerah. 2 Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BINberwenang:

a.mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen;
b.mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara InteZlijeNegara;
c.menata ...
a.mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara;
b.memadukan produk Intelijen;
c.melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan
d.mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional.

(4)Dalam penyelenggaraan Koordinasi .Intelijen Negara, Kepala BINmembentuk Kominpus dan Kominda.
(5)Koordinasi Intelijen, baik oleh Kominpus maupun Kominda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 3 Pasal 6
(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kalakhar dibantu oleh sekretariat.
(2)Sekretarlat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BIN yang di:etaPkan oleh Kepala BIN. I c:!-- BAB IV ...

BAB II

KEDUoUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala BIN dibantu oleh Kepala Pelaksana Harlan yang selanjutnya disebut Kalakhar.
(2)Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh pejabat setingkat eselon Ia di lingkungan BINyang ditetapkan oleh KepalaBIN.
(3)Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada KepalaBIN. . !
1. c.menata dan mengatur sistem Intelijen Negara;
2. d.menetapkan klasifikasi rahasia Intelijen; dan
3. e.membina penggunaan peralatan dan material Intelijen, 4 BABV ... Lembaga Pemerintah Non Kementerian =» Kementeriari/Intelijen5. Pimpinan Pasal 8' Keanggotaan Kominda terdiri atas:
4. a.Ketua Kepala Binda.
5. b.Anggota 1. Pimpinan Intelijen Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  1. 2.Pimpinan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah;
  2. 3.Pimpinan Intelijen Kejaksaan di daerah;
  3. 4.Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik; dan /
  4. 1.Kepala Intelijen Kepolisian Negara
  5. 2.Asisten Intelijen Panglima Tentara NasionalIndonesia;
  6. 3.Kepala Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
  7. 4.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; dan
  8. 5.Pimpinan Intelijen Kementerianj Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
6. b.Anggota Keanggotaan Kominpus terdiri atas:
7. a.Ketua Kepala BIN. BABIV KEANGGGTAANKOORDINASIINTELIJENNEGARA

BAB III

PELAKSANAHARlANKOORDINASI INTELIJENNEGARA

Pasal 7

5 , PRESIDEN

b.permasalahan ...

Pasal 12

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membahas dan menetapkan:
1. a.permasalahan strategis yang memengaruhi keamanan nasional darr/atau wilaYahL Pasal 11 Rapat Kominda dipimpin oleh Kepala Binda dan dihadiri oleh pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Rapat Kominpus dipimpin oleh Kepala BIN dan dihadiri oleh pimpinan penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Koordinasi Intelijen Negara di pusat dan di daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi seeara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. BABV MEKANISMEKOORDINASI 6 PRESIDEN' .'1: Koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 1

Pasal 13

Kepala BIN melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi

(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala BIN selaku koordinator pada kesempatan pertama.
(2)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara Intelijen Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan perundang- undangan. I
1. b.permasalahan strategis di tingkat regional dan global; .
2. c.permasalahan aktual yang memengaruhi keamanan nasional danl atau wilayah;
3. d.Intelijen untuk pimpinan nasional danl atau pimpinan daerah;
4. e.pertukaran informasi danl atau Intelijen;
5. f.harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk Intelijen;
6. g.perumusan kegiatan danl atau operasi Intelijen bersama; dan
7. h.rekomendasi tindakan yang dilakukan . 7 .; Agar ...

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. L Pasal 16 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Koordinasi lntelijen Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara dibebankan pada Anggaran BIN. BABVI PENDANAAN Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Koordinasi Intelijen Negara di pusat dan di daerah diatur dengan peraturan Kepala BIN. 8 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, '..u~~.uu, dan Keamanan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 171 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan dl Jakarta pada tanggal6 November2013 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I DR. H. SUSILO aAMBANG YUDHOYONO. ttd. I Ditetapkan di Jakarta pada tanggal4 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 9 " · '.,

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN P~SIDEN TENTANG KOORDINASI INTELIJEN NEGARA. MEMUTUSKAN:

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor lOS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); Mengingat I I bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 201'1 tentang Intelijen Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Intelijen Negara; Menimbang PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMARAESA PERATORANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASIINTELIJEN NEGARA

(4)Dalam ... dikoordinasikanOlzepala Binda.

Pasal 2

(1)BIN berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara.
(2)Penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara eli pusat dikoordinasikan oleh Kepala BIN.
(3)Penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara eli daerah

2.BIN eli daerah yang selanjutnya elisebut Binda adalah Unit struktural BIN di wilayah provinsi, yang merupakan koordinator penyelenggara Intelijen Negara elidaerah.
3.Koordinasi Intelijen Negara adalah proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggaraan aktivitas Intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi Intelijen Negara.
4.Komite Intelijen Pusat yang selanjutnya disebut Kominpus adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di pusat.
5.Komite Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara . Intelijen Negara elidaerah. 2 Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BINberwenang:

a.mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen;
b.mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara InteZlijeNegara;
c.menata ...
a.mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara;
b.memadukan produk Intelijen;
c.melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan
d.mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional.

(4)Dalam penyelenggaraan Koordinasi .Intelijen Negara, Kepala BINmembentuk Kominpus dan Kominda.
(5)Koordinasi Intelijen, baik oleh Kominpus maupun Kominda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 3 Pasal 6
(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kalakhar dibantu oleh sekretariat.
(2)Sekretarlat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BIN yang di:etaPkan oleh Kepala BIN. I c:!-- BAB IV ...

BAB II

KEDUoUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala BIN dibantu oleh Kepala Pelaksana Harlan yang selanjutnya disebut Kalakhar.
(2)Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh pejabat setingkat eselon Ia di lingkungan BINyang ditetapkan oleh KepalaBIN.
(3)Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada KepalaBIN. . !
1. c.menata dan mengatur sistem Intelijen Negara;
2. d.menetapkan klasifikasi rahasia Intelijen; dan
3. e.membina penggunaan peralatan dan material Intelijen, 4 BABV ... Lembaga Pemerintah Non Kementerian =» Kementeriari/Intelijen5. Pimpinan Pasal 8' Keanggotaan Kominda terdiri atas:
4. a.Ketua Kepala Binda.
5. b.Anggota 1. Pimpinan Intelijen Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  1. 2.Pimpinan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah;
  2. 3.Pimpinan Intelijen Kejaksaan di daerah;
  3. 4.Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik; dan /
  4. 1.Kepala Intelijen Kepolisian Negara
  5. 2.Asisten Intelijen Panglima Tentara NasionalIndonesia;
  6. 3.Kepala Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
  7. 4.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; dan
  8. 5.Pimpinan Intelijen Kementerianj Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
6. b.Anggota Keanggotaan Kominpus terdiri atas:
7. a.Ketua Kepala BIN. BABIV KEANGGGTAANKOORDINASIINTELIJENNEGARA

BAB III

PELAKSANAHARlANKOORDINASI INTELIJENNEGARA

Pasal 7

5 , PRESIDEN

b.permasalahan ...

Pasal 12

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membahas dan menetapkan:
1. a.permasalahan strategis yang memengaruhi keamanan nasional darr/atau wilaYahL Pasal 11 Rapat Kominda dipimpin oleh Kepala Binda dan dihadiri oleh pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Rapat Kominpus dipimpin oleh Kepala BIN dan dihadiri oleh pimpinan penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Pasal 13

Kepala BIN melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi

(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala BIN selaku koordinator pada kesempatan pertama.
(2)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara Intelijen Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan perundang- undangan. I
1. b.permasalahan strategis di tingkat regional dan global; .
2. c.permasalahan aktual yang memengaruhi keamanan nasional danl atau wilayah;
3. d.Intelijen untuk pimpinan nasional danl atau pimpinan daerah;
4. e.pertukaran informasi danl atau Intelijen;
5. f.harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk Intelijen;
6. g.perumusan kegiatan danl atau operasi Intelijen bersama; dan
7. h.rekomendasi tindakan yang dilakukan . 7 .; Agar ...

Pasal 17

BAB VII

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

KEDUoUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5

PELAKSANAHARlANKOORDINASI INTELIJENNEGARA

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 17

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

KEDUoUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5

PELAKSANAHARlANKOORDINASI INTELIJENNEGARA

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 17

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019