Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2013
- Nomor
- 67
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Menetapkan: PERATURAN P~SIDEN TENTANG KOORDINASI INTELIJEN NEGARA. MEMUTUSKAN:
Mengingat I I bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 201'1 tentang Intelijen Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Intelijen Negara; Menimbang PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMARAESA PERATORANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASIINTELIJEN NEGARA
dikoordinasikanOlzepala Binda.
2 Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BINberwenang:
Bagian Ketiga Wewenang Pasal 3 BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara bertugas:
Bagian Kedua Tugas
3 Pasal 6
BAB II
. ! BAB III PELAKSANAHARlANKOORDINASI INTELIJENNEGARA
Lembaga Pemerintah Non Kementerian =» Kementeriari/Intelijen5. Pimpinan Pasal 8' Keanggotaan Kominda terdiri atas:
dan /
dan
BABIV KEANGGGTAANKOORDINASIINTELIJENNEGARA
BAB III
5 , PRESIDEN
Rapat Kominpus dipimpin oleh Kepala BIN dan dihadiri oleh pimpinan penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Koordinasi Intelijen Negara di pusat dan di daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi seeara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. BABV MEKANISMEKOORDINASI 6 PRESIDEN' .'1: Koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 1
Kepala BIN melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi
I
dan
7 .; Agar ...
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. L Pasal 16 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Koordinasi lntelijen Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. BAB VII KETENTUANPENUTUP
BAB VII
Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara dibebankan pada Anggaran BIN. BABVI PENDANAAN Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Koordinasi Intelijen Negara di pusat dan di daerah diatur dengan peraturan Kepala BIN. 8 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, '..u~~.uu, dan Keamanan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 171 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan dl Jakarta pada tanggal6 November2013 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I DR. H. SUSILO aAMBANG YUDHOYONO. ttd. I Ditetapkan di Jakarta pada tanggal4 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 9 " · '.,
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)