Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2017
- Nomor
- 67
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan peraturan Presiden tentang Ttrnjangan Kineda pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakedaan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
REPUBLIK INOONESIA Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik l,embaran
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINER.JA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERI.AN KETENAGAKER.IAAN. 3.
m PRES IDEN pasal 1 Dalam Peraturan presiden ini yang dimaksud dengan:
REPIJBLIK INDONESIA
Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah s6lagaimana tercantum pada la.mpiran yEmg merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini. Pasal 5. . .
pasal 6 Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagai66114 dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. pasal 7 (l) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan persetqiuan menteri yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (21 Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,
n,t8i pegawai di tingkungan IGmenterian lGtenagakerjaan yang diangkat sebrg4i pejabat fungsional dan mendapatlan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelasjabatannya dengan tunjangan profesi padajenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.
Pada saat Feraturan Pnesiden ini mul,ai berlaku, seluruh pegawai di tingfungan lGmenterian IGtenagat<erjaan wajib melaksanakan agenda reformasi biroloasi sesuai ketenhran peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri_ sendiri maupun bersama-sama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tunjangan kineq'a di lingkungan Kementerian Ketenagake{aan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakedaan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal l1 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2Ol5 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 302), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kineg'a Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
#ip REPUBLIK INOONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal L7 Juli2OLT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli2OLT MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. I,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2017 NOMOR 160 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA R EPUBLIK INDONESTA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINER.,IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEIENAGAKERJAAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERI.AN SEKRETARIAT NEGARA No KELAS JABATAN TUNJANGAN KINER.IA PER KELAS JABATAN 1 2 3
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)