DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2017

Nomor: 67
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Presiden tentang Ttrnjangan Kineda pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakedaan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);
3.Undang-Undang. REPUBLIK INOONESIA Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik l,embaran
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor Z Tahun lgTZ tentartg Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O9g) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun lgZZ tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6.Feraturan Presiden Nomor 18 Tahun 20lS tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor 19); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINER.JA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERI.AN KETENAGAKER.IAAN. 3.

Pasal 1

m PRES IDEN pasal 1 Dalam Peraturan presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementeriaa Ketenagakerjaan.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, pasal 2 Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Ketenagakeq'aan, selain diberikan penghasilan sesuai ketenhran peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Pasal 3

(1)t\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak diberikan kepada:
1. a.@awai di lingkungan IGmenterian Ictenagakerjaan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai. REPIJBLIK INDONESIA
3. b.Pegawai di lingkungan IGmenterian lGtenagakerjaan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktilkan;
4. c.Pegawai di tingkungan lGmenterian Ketenagakerjaan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
5. d.Pegawai di lingkungan IGmenterian Ketenagakedaan yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; dan
6. e.Fegawai di lingkungan IGmenterian IGtenagakerjaan yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dal,am bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeg'aan.

Pasal 4

Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah s6lagaimana tercantum pada la.mpiran yEmg merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini. Pasal 5. . .

Pasal 5

(1)Tunjangan kinerja sebogaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Desember 2016.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. pasal 6 Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagai66114 dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. pasal 7 (l) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan persetqiuan menteri yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (21 Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,
(3)Dalam .
(3)PRESIOEN Dalam hal persetqiuan menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi bkokrasi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 8

n,t8i pegawai di tingkungan IGmenterian lGtenagakerjaan yang diangkat sebrg4i pejabat fungsional dan mendapatlan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelasjabatannya dengan tunjangan profesi padajenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9

Pada saat Feraturan Pnesiden ini mul,ai berlaku, seluruh pegawai di tingfungan lGmenterian IGtenagat<erjaan wajib melaksanakan agenda reformasi biroloasi sesuai ketenhran peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri_ sendiri maupun bersama-sama.

(1)(21 (l)
(2)Pasal 1O...
(1)PRES IDEN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tunjangan kineq'a di lingkungan Kementerian Ketenagake{aan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakedaan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal l1 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2Ol5 tentang Tunjangan Kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 302), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kineg'a Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2)Agar. . . #ip REPUBLIK INOONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal L7 Juli2OLT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli2OLT MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. I,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2017 NOMOR 160 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA R EPUBLIK INDONESTA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINER.,IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEIENAGAKERJAAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERI.AN SEKRETARIAT NEGARA No KELAS JABATAN TUNJANGAN KINER.IA PER KELAS JABATAN 1 2 3

1.t7 Rp. 26.324.000,00
2.16 Rp. 20.695.000,00
3.15 Rp. L4.721.000,00
4.l4 Rp. 11.670.000,00
5.13 Rp. 8.562.000,00
6.t2 Rp. 7.27L.OO0,OO
7.11 Rp. 5.183.000,00
8.10 Rp. 4.551.000,00
9.9 Rp. 3.781.000,00
10.8 Rp.3.319.000,00
11.7 Rp. 2.928.OO0,00 t2. 6 Rp. 2.7O2.OO0,00
13.5 Rp. 2.493.OO0,00 L4. 4 Rp. 2.350.000,00
15.3 Rp. 2.2L6.000,00
16.2 Rp. 2.089.000,00 L7. 1 Rp. 1.968.000,00 ti Bidang Politik, Hukum, dan JOKO WIDODO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Presiden tentang Ttrnjangan Kineda pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakedaan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);
3.Undang-Undang. REPUBLIK INOONESIA Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik l,embaran
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor Z Tahun lgTZ tentartg Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O9g) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun lgZZ tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6.Feraturan Presiden Nomor 18 Tahun 20lS tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor 19); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINER.JA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERI.AN KETENAGAKER.IAAN. 3.

Pasal 1

m PRES IDEN pasal 1 Dalam Peraturan presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementeriaa Ketenagakerjaan.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, pasal 2 Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Ketenagakeq'aan, selain diberikan penghasilan sesuai ketenhran peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Pasal 3

(1)t\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak diberikan kepada:
1. a.@awai di lingkungan IGmenterian Ictenagakerjaan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai. REPIJBLIK INDONESIA
3. b.Pegawai di lingkungan IGmenterian lGtenagakerjaan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktilkan;
4. c.Pegawai di tingkungan lGmenterian Ketenagakerjaan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
5. d.Pegawai di lingkungan IGmenterian Ketenagakedaan yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; dan
6. e.Fegawai di lingkungan IGmenterian IGtenagakerjaan yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dal,am bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeg'aan.

Pasal 4

Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah s6lagaimana tercantum pada la.mpiran yEmg merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini. Pasal 5. . .

Pasal 5

(1)Tunjangan kinerja sebogaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Desember 2016.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. pasal 6 Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagai66114 dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. pasal 7 (l) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan persetqiuan menteri yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (21 Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,
(3)Dalam .
(3)PRESIOEN Dalam hal persetqiuan menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi bkokrasi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)(21 (l)
(2)Pasal 1O...
(1)PRES IDEN

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2)Agar. . . #ip REPUBLIK INOONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal L7 Juli2OLT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli2OLT MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. I,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2017 NOMOR 160 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA R EPUBLIK INDONESTA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINER.,IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEIENAGAKERJAAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERI.AN SEKRETARIAT NEGARA No KELAS JABATAN TUNJANGAN KINER.IA PER KELAS JABATAN 1 2 3

1.t7 Rp. 26.324.000,00
2.16 Rp. 20.695.000,00
3.15 Rp. L4.721.000,00
4.l4 Rp. 11.670.000,00
5.13 Rp. 8.562.000,00
6.t2 Rp. 7.27L.OO0,OO
7.11 Rp. 5.183.000,00
8.10 Rp. 4.551.000,00
9.9 Rp. 3.781.000,00
10.8 Rp.3.319.000,00
11.7 Rp. 2.928.OO0,00 t2. 6 Rp. 2.7O2.OO0,00
13.5 Rp. 2.493.OO0,00 L4. 4 Rp. 2.350.000,00
15.3 Rp. 2.2L6.000,00
16.2 Rp. 2.089.000,00 L7. 1 Rp. 1.968.000,00 ti Bidang Politik, Hukum, dan JOKO WIDODO

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018