DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2020

Nomor: 67
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara, Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk lencana, trofi, piagam, dan/atau penghargaan lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara . Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. BABI... SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
4.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
5.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 3

Penghargaan dapat diberikan oleh pimpinan lembaga pemerintah gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 4

Penghargaan diberikan kepada:

a.orang perseorangan;
b.badan hukum dan lembaga negara; dan
c.penyedia fasilitas publik.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

a.lencana;
b.trofi;
c.piagam; dan/atau
d.penghargaan lainnya. Menteri, menteri, nonkementerian, dalam Pasal 4

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

(1)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
1. a.memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas;
2. b.melakukan . .
3. b.melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
4. c.menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/ atau
5. d.memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak.

Pasal 7

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat:

a.warga negara Indonesia;
b.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
c.memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
d.telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara terputus-putus.

Pasal 8

( 1) Badan hukum dan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

(2)Badan hukum dan lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
1. a.menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
2. b.memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;
3. c.menyediakan REPUELIK INDONESIA
4. c.menyediakan akomodasi yang layak; dan
5. d.menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum Indonesia;
b.memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang;
c.mempekerjakan paling sedikit loh (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan hukum swasta; dan
d.mempekerjakan paling sedikit 2o/o (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pasal 10

Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat mempekerjakan paling sedikit 2o/o (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 11

(1)Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
(2)Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.orang perseorangan;
2. b.badan
3. b.badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; atau
4. c.lembaga negara.
(3)Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.
(4)Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.bangunan gedung;
2. b.sarana dan prasarana transportasi;
3. c.sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
4. d.infrastruktur; dan/atau
5. e.lingkungan.
(5)Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023