DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik TA 2022. Jenis DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler meliputi bidang pendidikan; kesehatan dan keluarga berencana; jalan; air minum; sanitasi; dan perumahan dan permukiman. DAK Fisik Penugasan meliputi bidang: jalan; irigasi; pertanian; kelautan dan perikanan; industri kecil dan menengah; pariwisata; lingkungan hidup; perdagangan; transportasi perairan; trasportasi perdesaan; kehutanan; dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2O22;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022. BABI... trRESIDEN -2

BAB II

BIDANG DAK FISIK

Pasal 2

Jenis DAK Fisik terdiri atas:

a.DAK Fisik Reguler; dan
b.DAK Fisik Penugasan.

Pasal 3

(1)DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan dan keluarga berencana;
3. c.jalan;
4. d.air minum;
5. e.sanitasi; dan
6. f.perumahan dan permukiman.
(2)DAK Fisik Reguler bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subbidang:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.sekolah dasar;
3. c.sekolah menengah pertama;
4. d.sanggar kegiatan belajar;
5. e.sekolah menengah atas;
6. f.sekolah luar biasa;
7. g.sekolah menengah kejuruan; dan
8. h.perpustakaan daerah.
(3)DAK Fisik . . .
(3)DAK Fisik Reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subbidang:
1. a.penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
2. b.penguatan percepatan penurunan stunting;
3. c.pengendalian penyakit;
4. d.penguatan sistem kesehatan;
5. e.kefarmasian; dan
6. f.keluarga berencana.
(4)DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar.

Pasal 4

(1)DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi bidang:
1. a.jalan;
2. b.irigasi;
3. c.pertanian;
4. d.kelautan dan perikanan;
5. e.industri kecil dan menengah;
6. f.pariwisata; C. lingkungan hidup;
7. h.perdagangan;
8. i.transportasiperairan;
9. j.transportasiperdesaan;
10. k.kehutanan; dan
  1. 1.usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2)DAK Fisik . . .
(2)DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikelompokkan ke dalam tema yang bersifat lintas bidang yang terdiri atas:
1. a.tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah;
2. b.tema pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani; dan
3. c.tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
(2)DAK Fisik Penugasan tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas bidang:
1. a.pariwisata;
2. b.industri kecil dan menengah;
3. c.usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. d.jalan;
5. e.perdagangan; dan
6. f.lingkungan hidup.
(3)DAK Fisik . . .
(3)DAK Fisik Penugasan tema pengembangan food estate darr penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang: . pertanian; . kelautan dan perikanan; . irigasi; . jalan; perdagangan; lingkungan hidup; dan kehutanan.
(4)DAK Fisik Penugasan tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidang:
1. a.jalan;
2. b.transportasi perairan; dan
3. c.transportasi perdesaan.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 6

(1)Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
1. a.persiapan teknis;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pelaporan; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi. a b c d e f. at
(2)Pengelolaan . . .
(2)Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/ Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.
(4)Dalam hal petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD, petunjuk operasional disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(5)Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
(6)Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan presiden ini diundangkan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menJrusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
1. a.dokumen usulan;
2. b.hasil penilaian usulan;
3. c.hasil
4. c.hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
5. d.hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
6. e.alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
(2)Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat ditindaklanjuti dalam pen5rusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.
(3)Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa alokasi dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/ subbidang yang sama.
(4)Dalam hal alokasi DAK Fisik yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis.
(5)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:
1. a.rincian kegiatan;
2. b.metode pengadaan;
3. c.lokasi kegiatan;
4. d.target keluaran kegiatan;
5. e.rincian kebutuhan dana; dan
6. f.kegiatan penunjang.
(6)Usulan ... REPUELIK INDONESIA
(6)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan.
(7)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember 2O2l setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(8)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/ subbidang pada kegiatan yang merupakan usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan catatan untuk ditunda pelaksanaannya.
(9)Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak I (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama bulan Maret.
(10)Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk:
1. a.optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/ atau
2. b.perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (l 1) Ketentuan mengenai optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.
(12)Kementerian ... _10_
(12)Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetqiuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
(13)Kepala Daerah menJrusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang DAK Fisik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa rincian dan lokasi kegiatan serta target keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, dan huruf d untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (21 Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.
(3)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan . . .
(4)Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
(5)Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.
(6)Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll huruf e untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik untuk tahun berkenaan. (71 Pendanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
1. a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
2. b.biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
3. c.jasa pendamping/ fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
4. d.jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
5. e.penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/ atau
6. f.perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/ Lembaga.

Pasal 9

(1)Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan:
1. a.realisasi REPUELIK INDONESIA -t2-
2. a.realisasi penyerapan dana;
3. b.capaian keluaran kegiatan;
4. c.pelaksanaan teknis kegiatan; dan
5. d.capaian hasil jangka pendek.
(2)Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya.
(3)Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 1O (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
(5)Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun secara triwulan sesuai dengan format laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler/ Penugasan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(6)Capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik tahun 2024.
(7)Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni 2023 atau sesuai dengan batas waktu dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/ Lembaga.
(8)Batas... _13_
(8)Batas waktu dalam petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sepanjang tidak melebihi bulan Juni 2023.
(9)Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
1. a.capaian indikator;
2. b.kendala; dan
3. c.data dukung.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(11)Dalam hal tidak tercantum dalam Lampiran I, ketentuan Iebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan melalui petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/ kmbaga. ( 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik dalam petunjuk operasional DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit memuat:
1. a.indikator;
2. b.target;
3. c.sasaran indikator/ penerima manfaat;
4. d.tata cara perhitungan;
5. e.batas waktu penyampaian; dan
6. f.mekanisme penyampaian.
(13)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (a) dan ayat (7) disampaikan melalui aplikasi dan dilakukan berbagi pakai data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara/ Lembaga, dan gubernur. Bagian

Pasal 10

(1)Pemantauan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap aspek:
1. a.teknis kegiatan; dan
2. b.keuangan.
(2)Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/ Lembaga;
2. b.ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
3. c.pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian keluaran;
4. d.pemenuhan target/ sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan
5. e.permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
(3)Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
1. a.realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang/ tema;
2. b.ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
3. c.permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
(4)Pemenuhan target/ sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran yang diatur dalam petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional tiap-tiap bidang/ subbidang DAK Fisik. REPUELIK INDONESIA

Pasal 11

Evaluasi DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap:

a.pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target/sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada tiap- tiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik; dan
b.dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara berkala dalam setiap tahun anggaran.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik;
2. b.memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik guna mencapai target/sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan;
3. c.memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah; dan
4. d.memastikan keberlanjutan fungsi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan/digunakan dan terpelihara dengan baik oleh masyarakat dan/atau lembaga pengelola setelah selesai terbangun.
(3)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang menangani perencanaan pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

BIDANG DAK FISIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

BIDANG DAK FISIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022