Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2026
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres No. 189 Tahun 2024.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres No. 189 Tahun 2024.
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Mengingat Kementerian Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); b c 1 2
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:
e perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. h I 2 Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: perumusan kebdakan di bidang sains dan teknologi; pelaksanaan kebiiakan di bidang sains dan teknologi; a. b. c pembangunan dan pengelolaan Menengah Atas Unggul Garuda; Sekolah
guru dan Atas e pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sains, teknologi, dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan c, b' pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan talenta guru berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta penyelenggaraan pendidikan profesi Euru, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Pasal II f. 3 Peraturan Presiden ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar FR,ESIDEN REFUBUK INDONESIA 5- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tansgal 9 Februari 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum, ia Silv Djaman
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)