Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2013
- Nomor
- 71
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TUNJANGANJABATANFUNGSIONALPUSTAKAWAN PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 71 TAHUN2013 TENTANG Mengingat Menimbang MEMUTUSKAN: ...
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); Tunjangan Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
Besarnya tunjangan Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, diberikan tunjangan Pustakawan setiap bulan.
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan Pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menetapkan PERATURANPRESIDEN TENTANGTUNJANGANJABATAN FUNGSIONALPUSTAKAWAN. MEMUTUSKAN: Agar ... Peraturan Presiden irn mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
I Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/ atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing. Pasa16 Pemberian tunjangan Pustakawan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salinan sesuai dengan aslinya ,. \ LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 178 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal12 November 2013 Ditetapkan di Jakarta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. denganiniPresidenPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JABATAN BESARNYA FUNGSIONAL JENJANG JABATAN TUNJANGAN Pustakawan Utama Rp 1.300.000,00 Pustakawan Madya Rp l.100.000,00 Pustakawan Muda Rp 800.000,00 Pustakawan Pustakawan Pertama Rp 520.000,00 Pustakawan Penyelia Rp 700.000,00 Pustakawan Pelaksana Rp 420.000,00 Lanjutan Pustakawan Pelaksana \ Rp 350.000,00 PUSTAKAWAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TANGGAL: 12 November 2013 71 TAHUN 2013NOMOR PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)