DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2025

Nomor: 71
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75).

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

a.bahwa untuk menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis pada beberapa bidang dana alokasi khusus fisik;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 ten tang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Menetapkan: Mengingat Menimbang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANAALOKASIKHUSUS FISIK I BALINAN I

(3)Laporan ...

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf f melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya. (la) Dalam hal terdapat gangguan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian danj atau pemrosesan laporan capaian hasil jangka pendek OAKFisik pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas waktu penyarnpaian danjatau pernrosesan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan pada pertemuan para pihak mengenai capaian hasiljangka pendek. (lb) Para pihak sebagaimana dirnaksud pada ayat (la) terdiri atas kernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
(2)Laporan capaian hasil jangka pendek OAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mernuat:
1. a.capaian indikator;
2. b.kendala; dan
3. c.data dukung.
  1. 1.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasa19 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor75), diubah sebagai berikut: Agar ...
  2. 2.Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
  3. 1.Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Petunjuk Teknis OAKFisik Bidang/Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata, Jalan, Transportasi Perdesaan, Pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Infrastruktur Energi Terbarukan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75) masih tetap dapat digunakan untuk pelaksanaan pelaporan capaian hasil jangka pendek OAK Fisik Tahun Anggaran 2024.
  4. 3.Ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
  5. 2.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
(3)Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun anggaran berikutnya. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LEMBARANNEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 102 PRASETYO HADI ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRABOWO SUBIANTO ttd. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 16 Juni 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden In1 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. REPUaLiK INDONESIA

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2025