DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2006

Nomor: 72
Tahun: 2006
Ditetapkan: 5 Juli 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangkit tenaga listrik sampai dengan tahun 2009, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628); MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK.

Pasal 1

(1)Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.
(2)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi adalah :
1. a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Anggota : 1. Menteri Keuangan;
  1. 2.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. 3.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  3. 4.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
3. c.Pelaksana Harian :
  1. 1.Ketua : Dr. Ir. Yogo Pratomo;
  2. 2.Sekretaris : Ir. Sapto Triono Widiastoto;
  3. 3.Anggota : a. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. b.Deputi Usaha Pertambangan, Listrik Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;

Pasal 2

Tim Koordinasi mempunyai tugas :

a.mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendanaan, pengadaan tanah, pembebasan dan kompensasi jalur transmisi, perizinan, perpajakan, kepabeanan, dan percepatan persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
b.mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian masalah perizinan, proses pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik swasta;
c.mengambil langkah-langkah kebijakan bagi tersedianya batubara untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik; dan
d.mengambil langkah-langkah kebijakan untuk penyesuaian jadwal operasi proyek.

Pasal 3

Untuk membantu kelancaran tugasnya, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Masa kerja Tim Koordinasi terhitung mulai ditetapkan Peraturan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangkit tenaga listrik sampai dengan tahun 2009, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628); MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK.

Pasal 1

(1)Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.
(2)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi adalah :
1. a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Anggota : 1. Menteri Keuangan;
  1. 2.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. 3.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  3. 4.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
3. c.Pelaksana Harian :
  1. 1.Ketua : Dr. Ir. Yogo Pratomo;
  2. 2.Sekretaris : Ir. Sapto Triono Widiastoto;
  3. 3.Anggota : a. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. b.Deputi Usaha Pertambangan, Listrik Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;

Pasal 2

Tim Koordinasi mempunyai tugas :

a.mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendanaan, pengadaan tanah, pembebasan dan kompensasi jalur transmisi, perizinan, perpajakan, kepabeanan, dan percepatan persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
b.mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian masalah perizinan, proses pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik swasta;
c.mengambil langkah-langkah kebijakan bagi tersedianya batubara untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik; dan
d.mengambil langkah-langkah kebijakan untuk penyesuaian jadwal operasi proyek.

Pasal 3

Untuk membantu kelancaran tugasnya, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Masa kerja Tim Koordinasi terhitung mulai ditetapkan Peraturan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2006

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2010