Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2017
- Nomor
- 73
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2Ol2 tentang Badan Intelijen Negara; Pasal 4 ayat (f) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelljen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 1OS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); Peraturan Presiden Nomor 9O Tahun 2Ol2 terrtang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 220); b. Mengingat 2. 1. 3. MEMUTUSKAN m MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2OL2 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2Ol2 tentang Badan Inteliien Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) diubah sebagai berikut:
BIN terdiri atas:
C. Deputi Bidang Intelljen Ekonomi;
Bagian Kesembilan A Deputi Bidang Intelijen Siber
Deputi VI mempunyai tugas melaksanat<ari perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber.
Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B, Deputi VI menyelenggarakan fungsi:
b, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber;
3.Ketentuan... 3. REPUELIK INDONESIA Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Deputi VII mempunyai tugas melaksanakan perumusan keb[iakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intel[jen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi, Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi ssfagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi VII menyelenggarakan fungsi:
4. 5.
6. m
Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(l) Deputi Bidang Analisis dan produksi Intelijen, selanjutnya disebut Deputi VIII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang analisis dan produksi Intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
Ketentuan Pasal 3O diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 Deputi VIII mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebdat<an dan pelalsanaan kebiiakan di bidang analisis dan produksi Intelljen.
7.
Dalam melaksanakan tugas sebqgeimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi VIII menyelenggarakan fungsi:
b.penyeleksian... PRESIDEI,] REPUBLIK ll.lDoNEStA
pelaksanaan analisis dan produksi Intelijen; pengkajian masalah strategis dengaa lembaga Intelijen dalam negeri dan luar negeri; dan penyampaian produk Intelijen kepada Kepala BIN sesuai kebutuhan dan petunjuk Kepala BIN.
c. d.
PRESIDEI.I 10.Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pembentukan dan penentuan jumlah Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat
l l.Di antara Bagan Kelimabelas dan Bagran Keenambelas disisipkan I (satu) bagian, ya}ni Bagan Kelimabelas A, dan di antara pasal 4O dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 40A dan 4OB sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagan Kelimabelas A Unit Pelaksana Teknis Pasal 4OA
Membuka PDF…