DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2022

Nomor: 82
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai pelindungan IIV yang meliputi: 1) identifikasi sektor IVV dan IVV; 2) penyelenggaraan pelindungan IVV; 3) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan IVV; dan 4) koordinasi penyelenggaraan pelindungan IVV. IIV adalah Sistem Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiderr tentang Pelindungan I nfrastruktur Informasi Vital; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1E5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); MEMUTUSKAN. . . SK No ll7982A ygnstafLan MEMU'I'USKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL. PELINDUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimalsud dengan:

1.Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya disingkat IIV adalah Sistem Elektronik yang melnanfaatkan teknologi informasi dan/ atau teknologi operasional, baik berdiri senciiri maupun saling bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/ atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.
2.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengu.mpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mcngirimkan, dan/atarr menyebarkan Informasi Etektronik.
3.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, . gambar, peh, rancangan, foto, eLectronic data interchange lEDll, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, tdlecopg atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat .dipahami oleh orang yatlg mampu memahaminya.
4.Keamanan . . .
4.Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber ternrasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber, baik bersifat teknis mar:pun sosial.
5.Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem Elektronik.
6.Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiderr Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
7.I(ementerian atau Lernbaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas- mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.
8.Penyelenggara IIV adalah Instansi Penyelenggara Negara, badan usaha, dan/ atau organisasi yang memiliki dan/ atau mengoperasikan IIV.
9.Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perunda.ng-undangan.
10.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya discbut Badan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pcmerintahan di bidang keannanan siber dan sandi.

Pasal 2

Pengaturan pelindungan IIV bertujuan untuk: a melindungi keberlangsungan penyelenggaraan IIV secara aman, an{al, dan tepercaya; mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, dan/ atau kehancuran pada IIV akibat serangan siber, dan/ atau ar:cagnan/kerentanan lainnya; dan rrreningkatkan kesiapan dalam menghadapi Insiden Siber dan mempercepat pemulihan dari dampak Insiden Siber. b c Pasal 3...

Pasal 3

Ruang lingkup pelindungan IIV meliputi:

a.identifikasi sektor IW dan IIV;
b.penyelenggaraanpelindunganllV;
c.pembinaan dan pengawasan pen_r-elenggaraan pelindungan IIV; dan
d.koordinasipenyelenggaraan pelindungan IIV.
a.administrasipemerintahan;
b.energi dan sumber daya mineral;
c.transportasi;
d.keuangan;
e.kesehatan;
f.teknologi informasi dan komunikasi;
g.pangan;
h.pertahanan; dan
i.sektor lain yang ditetapkan Presiden. (21 Sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan sektor strategis yang jika terjadi gangguan, kerusalan, dan/atau kehancuran pada IIV dalam sektor dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekondmian nasional.

(3)Kementerian . . .
(3)Kementerian atau lembaga dari sektor IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Badan untuk sektor administrasi pemerintahan;
2. b.kementerian yang urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk sektor energi dan sumber daya rnineral; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk sektor transportasi; otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan untuk sektor keuangan; e kementerian yang menyelenggarakan san pemerintahan di bidang kesehatan untuk se tor kesehatan;
3. f.kemente:'ian yang menyelenggarakan urusan femerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi;
4. g.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk sektor pangan; dan
5. h.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk sektor pertahanan.

BAB II

IDENTIFIKASI SEKTOR IIV DAN IIV

Pasal 5

(1)Presid.en menetapkan se lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21dan Kementerian atau Lembaga yang membidangi sektornya atas usulan Kepala Badan. c d (2| Usulan... (21 Usulan sektor lairr sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Presiden berdasarkan hasil rapat koordinasi penyelenggaraan pelindungan IIV.
(3)Sektor lain dan Kementerian atau kmbaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

(1)Setiap penyelenggdra Sistem Elektronik lingkup sektor IIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melakukan identifikasi IIV secara berkala paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (21 Setiap penyelenggara Sistem Elektronik lingkup sektor IIV wajib melaporkan hasil identifrkasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta informasi yang relevan kepada Kementerian atau Lembaga.
(3)Kementerian atau Lembaga melakukan verilikasi terhadap laporan hasil identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Kementerian atau i.embaga menetapkan:
1. a.Sistem Elektronik menjadi IIV; dan
2. b.penyelenggara Sistem Elektronik pada lingkup sektor IIV sebagai Penyelenggara IIV, berclasarkan hasil verifikasi laporan identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketcntuan lebih lanjut mengenai identifikasi IIV, pelaporan hasil identifikasi, mekanisme verifikasi, penetapan IIV, dan penetapan penyelenggara IIV diatur dengan Peraturan Badan. BABIII ... REPUELIK INDONESTA

BAB III

PEI{YELENGGARAAN PELINDUNGAN IIV

Pasal 7

(l) Badan menyusun kerangka kerja pelindungan IIV sebagai pedoman. (21 Kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

a.penye ggaraanpelindunganllV;
b.pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pelindungan IIV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.teknologi pelindungan IIV.

(3)Eladan men5rusun kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian atau kmbaga. l4l Kgtentuan lebih lanjut mengenai kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.
(1)Lembaga menJrusurr dan menetapkan peta jalan pelindungan IIV untuk jangka waktu 5 (Iima) tahun dengan mengacu pada kerangka kerja pelindungan IIV sebagaimana dimaksud dalam Pdsal 7 ayat (1). (21 Peta jalan pelindungan IlV.sebagaimana dimaksud pada ayat (L) me"muat paling sedikit: pelindungan IIV; dan
1. b.rencana . . .

Pasal 8

Kementeri atau

a.sasar REPUBLIK INOONESIA
b.rencana ke{a penyelenggaraan pelindungan IIV.

(3)Kementerian atau Lembaga rnelakukan reviu terhadap peta jalan pelindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan perubahan peta jalan pelindungan IIV, Kementerian atau l,embaga menetapkan perubahan peta jalan pelindungan IIV.
(5)Dalam melakukan penJrusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian atau Lembaga dapat berkoordinasi dengan Badan.
(6)Peta jalan pelindungan IIV yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas peta jalan pelindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan.

Pasal 9

(l) Penyelenggara IIV harus pelindungan IIV secara andal bertanggung jawab terhadap sebagaimana mestinya. l2l Dalam pelindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara IIV wajib menerapkan standar keamanan informasi dan/ atau standar keamanan lain yang ditetapkan oleh Kementerian atau l€mbaga dan/atau Badari. m dan aman serta beroperasinya IIV Bagran Bagian 11"1i*u Manajemen Risiko Keamanan Siber

Pasal 10

(1)Setiap Penyelenggara IIV wajib menerapkan manajemen risiko Keamanan Siber secara efektif. l2l Penerapan manajemen risiko Keamanan Siber yang efektif sebagaimar,a dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan; kesesuaian dengan standar yang berlaku pada masing-masing sektor IIV; dan sistem pengendalian intern yang berlaku pada Penyelenggara IIV.
(3)Penyelenggara IIV wajib melaporkan hasil penerapan marrajemen risiko Keamanan Siber kepada Kementerian atau lembaga.
(4)Dalam hal Kementerian atau Lembaga sebagai Penyelenggara IIV, Kementerian atau Lembaga wqiib mclaporkan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber kepada Badan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan dan pelaporan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber diatur dalam Peraturan Badan. a, b. c
(6)Ketentuan . . . REPUEUK INDONESTA
(6)Ketentuan mengenai penerapan dan pelaporan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber di sektor IIV ditetapkan oleh Kementerian atau kmbaga dengan mengacu pada Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (21 Tim Tanggap insiden. Siber sebagaimana di pada ayat (l) terdiri atas:
1. a.Tim Tanggap [nsiden Siber nasional;
2. b.Tim Tanggap Insiden Siber sektoral; dan
3. c.Tim Tanggap Insiden Siber organisasi.

Pasal 12

(1)Badan mbentuk m Tanggap Insiden Siber nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 hurrf a. (21 Kementerian atau Lembaga membentuk Tim Tanggap Insiden Siber sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal. l1 ayat (2) hurufb.
(3)Penyelenggara IIV membentuk Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat(21 hurufc.

Pasal 13

( 1) Tirn Tanggap Insiden Siber organisasi wajib melaporkan Insiden Siber pada nV fingkup organisasinya kepada Tim Tanggap Insiden Siber sektoral dengan tembusan kepada Tim 'I'anglap Insiden Siber nasional paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditemukan adan]ra Insiden Siber pada II/. (21 Insiden Siber yang dilaporkan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) nrengacu kepada hasil penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (3).

(3)Dalam hal belum dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber sektoral yang melingkupinya, Tim Tanggap Insiden Siber organisasi wajib melaporkan Insiden Siber yang terjadi pada IIV lingkup organisasinya kepada Kementerian atau L€mbaga sesuai sektornya dengan tembusan kepaoa Tim Tanggap Insiden Siber nasiondl paling lambat I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditemukan adanya Insiden Siber pada IIV.
(1)' Pasal 14 Tim Tanggap Insiden Siber organisasi wajib melakukan peilanganan Insiden Siber pada IIV lingkup organisasinya. Penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.penanggulangan dan pcmulihan Insiden Siber;
2. b.penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; <.lan
3. c.diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
(3)Dalam . . . (21 -t2-
(3)Dalam hal diperlukan, Tirrr Tanggap Insiden Siber sektoral dan/atau Tim Tanggap Insiden Siber nasional memberikan bantuan atau mengoordinasikan bantuan dalam rangka penanganan Insiden Siber pada IIV berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(4)Dalam hal diperlukan, Tim Tanggap Insiden Siber nasional memberikan bantuan atau mengoordinasikan bantuan dalam rangka penanganErn Insiden Siber pada ilV berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2025

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2025

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2023