DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024

Nomor: 83
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai pembentukan Badan Gizi Nasional yang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Kepala. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia berkualitas, perlu dilakukan optimalisasi terhadap penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang merupakan perwujudan hak asasi manusia sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka pemenuhan gizi nasional, Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan ber gizi bagi masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik perlu dibentuk Badan Gizi Nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Gizi Nasional; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: PERATURAN NASIONAL. PRESIDEN TENTANG BADAN GIZI BABI...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuh an gizi nasional.
2.Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
3.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4.Kepaia Badan Gizi Nasional, yang selanjutnya disebut Kepaia adalah unsur Pimpinan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Gizi Nasional.
(2)Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Kepala. BagianKedua...

Pasal 3

Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuh an gizi nasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
e.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Pasal 5. . .

Pasal 5

(1)Sasaran pemenuhan giziyangmenjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
1. a.peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
2. b.anak usia di bawah lima tahun;
3. c.ibu hamil; dan
4. d.ibu men5rusui.
(2)Perubahan sasaran pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Badan Gizi Nasional terdiri atas:

a.Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
1. 1.Ketua;
2. 2.Wakil Ketua; dan
3. 3.Anggota.
b.Pelaksana, yang terdiri atas:
1. 1.Kepala;
2. 2.Wakil Kepala;
3. 3.Sekretariat Utama;
4. 4.Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola;
5. 5.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran;
6. 6.Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama;
7. 7.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan; dan
8. 8.Inspektorat Utama. BagianKedua...

Pasal 7

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

Pasal 8

(1)Dewan Pengarah terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
3. c.5 (lima) orang anggota.
(2)Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
1. a.tokoh kenegaraan;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
5. e.akademisi.

Pasal 9

(1)Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bagian dari unit organisasi Sekretariat Utama.
(2)Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. BagianKetiga...

Pasal 10

(1)Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.
(2)Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan dari Ketua Dewan Pengarah.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.
(1)Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin Badan Gizi Nasional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan oleh Kepala.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2025