(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pusat dibantu sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Olahraga Prestasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi Pusat.
(3)Ketentuan mengenai rincian tugas sekretariat ditetapkan oleh Menteri selaku ketua pelaksana.
Bagian Keempat Koordinasi Tingkat Daerah Paragraf 1 Tim Koordinasi Provinsi Pasal 1 1
(1)Dalam rangka menyelenggarakan DBON di tingkat provinsi, gubernur membentuk Tim Koorclinasi Provinsi.
SK Nlo 10.110.r A
(2)Tim PRES IDEN _10_
(2)Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang Olahraga dan perangkat daerah terkait.
(3)Tim Koordinasi Provinsi bertugas:
a.melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DBON di daerah provinsi;
b.mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DBON di daerah provinsi; dan
c.mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DBON.
(41 Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh gubernur.
(5)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Provinsi melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(6)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
Paragraf 2 Tim Koordinasi Kabupaten I Kota