Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2019
- Nomor
- 88
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Menetapkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2O2O DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2O2O;
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020.
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
PRES IDEN 8.' Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.
BAB II BIDANG DAK FISIK
BAB II
(41 DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subbidang:
BAB III PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH
BAB III
(21 Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
{41 Menteri/pimpinan lembaga men5rusun petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait pengelolaan DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Bagian Kesatu Persiapan Teknis
(21 Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh pemerintah daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.
(41 Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan.
(71 Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama bulan Maret.
FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA
Bagian Kedua Pelaksanaan
(21 Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
(4), meliputi:
dan
oleh tidak penurunan Pencegahan inspektorat termasuk stunting, Sfimting
(21 Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Bagian Ketiga Pelaporan
(21 Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara triwulan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi
FRES IDEN _13_
Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:
(21 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK FISIK OLEH PEMERINTAH PUSAT Pasal 1 1
(2)Pelaksanaan... FRES IDEN REFUELIK INDONESIA -t4- (21 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)