Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Wakil Ketua Sekretaris Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan; dan Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Sekretaris, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; I
2.Deputi. . .
Anggota FEFUELIK INDONESIA
2.Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Staf AhIi Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4.Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5.Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6.Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
7.Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
8.Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
9.Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10.Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
11.Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
12.Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
13.Direktur... IEJ=FIIiITN K INDONESIA
13.Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
14.Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan;
15.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum;
16.Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
17.Kepala Badan Pengawas Perdagangan Be{angka Komoditi, Kementerian Perdagangan;
18.Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
19.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
20.Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
21.Sekretaris, Kementerian Koperasi;
22.Deputt Bidang Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi;
23.Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
24.Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
25.Sekretaris . . .
ET+Yf'IdIl UK IN -7
25.Sekretaris, Kementerian Lingkungan Hidup;
26.Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
27.Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
28.Anggota Dewan Gubernur Koordinator Pelaksanaan T\rgas Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
29.Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
30.Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta, Otoritas Jasa Keuangan;
3l . Kepala Internasional dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Otoritas Jasa Keuangan;
32.Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Republik Indonesia;
33.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan
34.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan
35.Kepala Badan Pemulihan Aset,' Kejaksaan Republik Indonesia;
36.Kepala. . .
3 l-I:ld{I.I{Il UK IN -8
36.Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
37.Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kepolisian Negara
38.Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara
39.Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara
40.Deputi Bidang Kontra Intelljen, Badan Intelijen Negara;
41.Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Terorisme;
42.Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
43.Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional.
Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: