DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2017

Nomor: 93
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 20i5 Tentang Kementerian Pariwisata; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); Mengingat 1. b. 2. 3. 4. MEMUTUSKAN MEMUTUSI(AN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OI5 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 201 5 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebij akan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
c.peiaksanaan kebljakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dan 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d.pelaksanaan .)
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan pengembangan pemasaran II;
e.pembinaan destinasi pariwisata, pemasaran I, dan pengembangan dan pemberian dukungan organisasi diadministrasi kepada seluruh unsur lingkungan Kementerian Pariwisata;
f.pengeiolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.
1. 2.Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Pariwisata terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan;
c.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
d.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;
e.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II;
f.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata;
g.Staf Ahli Bidang Multikultural;
h.Staf Ahli Bidang Kemaritiman; dan
i.Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 3, Ketentuan REPUBLIK INOONESIA
1. 3.Ketentuan judul Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen strategis, pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia, dan kerja sama antarlembaga.

(1)(2t

6.Ketentuan PRES IDEN
6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi ;

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
e.pelaksanaan petreiitian dan pengembangan kebijakan pariwisata;
f.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber da1r2 manusia aparatur;
g.pembinaan h. pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengernbangan wigata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga; pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. j.
1. 7.Ketentuan judul Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: o

Pasal 11

Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata berada di bawah dan j awab kepada Menteri. Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh Deputi. 8.

(1)Destinasi bertanggung Destinasit2t

9.Ketentuan
9.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

10.Ketentuan Pasai 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi ;

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;
c.pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dan 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d.penyusunan PRES I DEN pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional ; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional; pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan pela.ksanaan ftrngsi lain yang diberikan oleh Menteri. 1 1. Ketentuan judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. 12.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: d. e. f. o b' h.

Pasal 14

(1)Depnti Bidang berada di bawah Menteri. Pengembangan Pemasaran I dan bertanggung jawab kepada
(2)Deputi PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
(2)Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I dipimpin oleh Deputi,

13.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran I.

14.Ketentuan Pasal 16 diuhah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal i5, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;
2. b.koordinasi b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, KePulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Maiaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;
3. d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regionai Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;
4. e.pelaksanaan
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kaiimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;
6. f.pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Ketentuan mengenai perubahan terhadap pembagian regional pada fungsi Deputi Bidang Pemasaran I diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  1. 15.Ketentuan judul Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebij akan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
c.peiaksanaan kebljakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dan 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d.pelaksanaan .)
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan pengembangan pemasaran II;
e.pembinaan destinasi pariwisata, pemasaran I, dan pengembangan dan pemberian dukungan organisasi diadministrasi kepada seluruh unsur lingkungan Kementerian Pariwisata;
f.pengeiolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.
1. 2.Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Pariwisata terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan;
c.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
d.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;
e.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II;
f.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata;
g.Staf Ahli Bidang Multikultural;
h.Staf Ahli Bidang Kemaritiman; dan
i.Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 3, Ketentuan REPUBLIK INOONESIA
1. 3.Ketentuan judul Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)(2t

6.Ketentuan PRES IDEN
6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi ;

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
e.pelaksanaan petreiitian dan pengembangan kebijakan pariwisata;
f.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber da1r2 manusia aparatur;
g.pembinaan h. pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengernbangan wigata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga; pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. j.
1. 7.Ketentuan judul Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: o

Pasal 11

Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata berada di bawah dan j awab kepada Menteri. Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh Deputi. 8.

(1)Destinasi bertanggung Destinasit2t

9.Ketentuan
9.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

10.Ketentuan Pasai 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi ;

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;
c.pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dan 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d.penyusunan PRES I DEN pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional ; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional; pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan pela.ksanaan ftrngsi lain yang diberikan oleh Menteri. 1 1. Ketentuan judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. 12.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: d. e. f. o b' h.

Pasal 14

(1)Depnti Bidang berada di bawah Menteri. Pengembangan Pemasaran I dan bertanggung jawab kepada
(2)Deputi PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
(2)Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I dipimpin oleh Deputi,

13.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

14.Ketentuan Pasal 16 diuhah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal i5, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;
2. b.koordinasi b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, KePulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Maiaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;
3. d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regionai Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;
4. e.pelaksanaan
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kaiimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;
6. f.pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Ketentuan mengenai perubahan terhadap pembagian regional pada fungsi Deputi Bidang Pemasaran I diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  1. 15.Ketentuan judul Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2018