Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2017
- Nomor
- 93
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 20i5 Tentang Kementerian Pariwisata; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); Mengingat 1. b. 2. 3. 4. MEMUTUSKAN MEMUTUSI(AN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OI5 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 201 5 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 20) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
dan
Kementerian Pariwisata terdiri atas:
3, Ketentuan REPUBLIK INOONESIA
Bagian Ketiga Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Keiembagaan
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen strategis, pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia, dan kerja sama antarlembaga.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi ;
pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengernbangan wigata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga; pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. j.
Bagian Keempat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: o
Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata berada di bawah dan j awab kepada Menteri. Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh Deputi. 8.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi ;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional; pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan pela.ksanaan ftrngsi lain yang diberikan oleh Menteri. 1 1. Ketentuan judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I
d. e. f. o b' h.
Pengembangan Pemasaran I dan bertanggung jawab kepada
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran I.
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, KePulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Maiaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;
Ketentuan mengenai perubahan terhadap pembagian regional pada fungsi Deputi Bidang Pemasaran I diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Bagian Keenam Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)