DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2024

Nomor: 93
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. LAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LAN bersumber dari APBN.

Isi peraturan

Pasal 2

(1) LAN berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Presiden melalui Menteri. (2) LAN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

LAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LAN menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pernbelaj aran ASN ; b. pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN; c. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN; d. pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASt{; e. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara; f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN; g. pemberian bimbingan teknis dan su.pervisi di'bidang pengembangan kapasitas dg.n pembelajaran ASN; h. koordinasi, asesmen, dan F-,enyusunan strategi tata kelola fasilitas da.n inlr;,r.struktur pembelaj aran ASN ; i.koordinasi... i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LAN; j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LAN; k. pengelolaan barang milik negaraf kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab LAN; dan 1. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan LAN. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

LAN terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara; d. Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara; e. Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara; dan f. Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara. Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAN. Bagian Ketiga Sekretariat Utama

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasal8...

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LAN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan LAN; b. koordinasi dan penJrusunan rencana, program, dan anggaran LAN; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, ker-umahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan LAN; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penJrusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negarafkekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barangljasa; dan g. pelaksa.naan fungsi lain yang dib ikan oleh Kepala.

Pasal 10

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di lingkungan Sekretariat Utama dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Bagian. (4) Bagian'sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danlatau paling banyak 2 (dua) Subbagian. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4lr, Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Bagian . . . Bagian Keempat Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Pasal 1 1 (1) Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebij akan Administrasi Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara ; c. pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara; d. pembinaan jabatan fungsional yang menjadi bidang tugas LAN; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 14

(1) Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebdakan Administrasi Negara terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Dalam... (3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdirektorat. (a) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kelima Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025