Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2017
- Nomor
- 94
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Presiden tentang T\:njangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;
4. 5. REPUELIK IN DON ESIA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 7977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor I 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana te lah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 144); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN GEOSPASIAL. TUNJANGAN KINERJA BADAN INFORMASI 6. Menetapkan :
#D Pasal I Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial.
Selain diberikan penghasilan sesuai ketentu€ul peraturan perundang-undangan, pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Badan Informasi Geospasial juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
(l) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
'I\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
T\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung muiai bulan Desember 2016. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulan.
Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun anggaran bersangkutan.
#D
(21 Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan di lingkungan Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(U Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)