DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2007

Nomor: 99
Tahun: 2007
Ditetapkan: 15 November 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan SAR Nasional diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) tidak hanya untuk musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi juga bencana atau musibah lainnya sehingga perlu meningkatkan status kelembagaannya menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan SAR Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BASARNAS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BASARNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang selanjutnya disebut SAR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BASARNAS menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang SAR;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang SAR;
c.koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang SAR;
d.pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR;
e.pelaksanaan siaga SAR;
f.pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;
g.pengkoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR;
h.pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang SAR;
i.penelitian dan pengembangan di bidang SAR;
j.pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR;
k.pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang SAR;
l.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BASARNAS;
m.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum;
n.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS;
o.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BASARNAS dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

BASARNAS terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Operasi SAR;
d.Deputi Bidang Potensi SAR;
e.Inspektorat;
f.Pusat;
g.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Kepala adalah Pimpinan BASARNAS.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BASARNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi BASARNAS.

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BASARNAS.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BASARNAS;
b.pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BASARNAS;
c.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BASARNAS;
d.pembinaan dan pelaksanan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BASARNAS;
e.pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BASARNAS.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan SAR Nasional diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) tidak hanya untuk musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi juga bencana atau musibah lainnya sehingga perlu meningkatkan status kelembagaannya menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan SAR Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BASARNAS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BASARNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang selanjutnya disebut SAR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BASARNAS menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang SAR;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang SAR;
c.koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang SAR;
d.pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR;
e.pelaksanaan siaga SAR;
f.pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;
g.pengkoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR;
h.pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang SAR;
i.penelitian dan pengembangan di bidang SAR;
j.pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR;
k.pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang SAR;
l.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BASARNAS;
m.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum;
n.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS;
o.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BASARNAS dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

BASARNAS terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Operasi SAR;
d.Deputi Bidang Potensi SAR;
e.Inspektorat;
f.Pusat;
g.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Kepala adalah Pimpinan BASARNAS.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BASARNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi BASARNAS.

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BASARNAS.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BASARNAS;
b.pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BASARNAS;
c.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BASARNAS;
d.pembinaan dan pelaksanan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BASARNAS;
e.pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BASARNAS.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2006