Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
2.Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan paraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
3.Panitia Urusan Piutang Negara , yang selanjutnya disebut
PUPN, adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960;
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
5.Penanggung Utang Kepada BLUD, yang untuk selanjutnya
disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun;
6.PSBDT adalah Piutang BLUD Sementara Belum Dapat Ditagih.
BAB II PRINSIP PENGELOLAAN PIUTANG BLUD