poin 5: “..Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di 38 DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi- kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidak-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya "sistem Presidensial rasa Parlementer" dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi. Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan parti politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak… Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercermin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama…”
23.Berdasarkan kutipan pertimbangan tersebut, Para Pemohon merangkum
pendapat Mahkamah Konstitusi tentang perlunya konsep presidential nomination threshold di Indonesia dalam dua poin. Pertama, Mahkamah menekankan bahwa pilihan sistem presidensial yang dianut Indonesia memiliki inkompatibilitas dan potensi ketidakcocokan dengan sistem multipartai yang dapat berpotensi menimbulkan sulitnya pergerakan Presiden dalam mewujudkan visi nya karena tidak adanya dukungan yang kuat dari parlemen. Oleh karena itu dalam putusan di atas, Mahkamah menyatakan bahwa dengan adanya ambang batas pengusulan partai politik terhadap 39 calon Presiden akan memunculkan gambaran bagi Presiden akan figur-figur untuk mengisi kabinetnya. Selain itu, ini akan meminimalisir kompromi- kompromi politik antara Presiden dan parlemen (DPR) yang dapat mengorbankan hal-hal fundamental sehingga tercipta suatu kondisi “presidensial rasa parlementer”.
24.Kedua, dengan adanya ambang batas (Pasal 222 UU Pemilu) tersebut, maka
akan menciptakan kondisi psikologi-politik yang mengarah pada penyederhanaan jumlah partai politik. Ambang batas di awal akan mengarahkan partai politik dengan satu visi, platform, atau ideologi untuk membentuk kelompok yang merumuskan program-program Presiden. Pada titik ini, gabungan partai politik tersebut akan bermetamorfosis menjadi suatu partai politik besar dalam realitas politik yang mewujudkan konsep penyederhanaan partai politik.
25.Setelah melacak original intent penggunaan konsep presidential nomination
threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Kementerian Dalam Negeri terbitan 2 September 2016 dinyatakan bahwa pelaksanaan ambang batas selama ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Pada halaman 60 Naskah Akademik tersebut, disebutkan sebagai berikut: Pelaksanaan ambang batas (presidential threshold) selama ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Berdasarkan praktek kenegaraan, Pemerintahan SBY-JK dan SBY- Boediono tidak bisa mengambil keputusan cepat atas semua rancangan kebijakan yang diajukan ke DPR, karena DPR tidak seratus persen mendukungnya. Memang pemerintahan SBY-JK dan SBY- Boediono mendapat dukungan dari koalisi pemerintah yang tergabung dalam sekretariat bersama partai politik pendukung pemerintah, namun koalisi tersebut tidak solid sehingga selalu saja terjadi perbedaan terhadap apa yang sudah direncanakan pemerintah. Hal yang sama terjadi pada hasil Pemilu 2014 di mana pemerintahan Jokowi-JK pada awal masa pemerintahan tidak mendapat dukungan dari DPR karena koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK gagal menguasai mayoritas kursi DPR, sehingga terjadi apa yang disebut dengan pemerintahan terbelah (divided government) yang diakibatkan presiden bukan berasal dari partai politik yang menguasai parlemen. 40
26.Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memahami bahwa pada intinya,
konsep ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) adalah suatu hal yang baik sebagai bentuk penguatan sistem presidensial. Para Pemohon juga tidak menafikkan adanya pendirian dari Mahkamah hingga saat ini bahwa dalam konteks Indonesia dengan kekhasannya, presidential nomination threshold adalah sebuah fitur yang dipilih Indonesia sebagai negara yang otonom, berciri tersendiri, serta tidak terikat pada ada tidaknya praktik tersebut di negara lain.
27.Akan tetapi dalam permohonan ini, Para Pemohon hendak menekankan
pengujian atas pertimbangan keilmiahan, rasionalitas, dan relevansi presidential nomination threshold dengan kondisi saat ini dengan adanya berbagai perubahan konteks kepemiluan, evaluasi dari berbagai pemilu yang telah dilaksanakan, serta hal-hal dinamis dalam isu konstitusionalitas. Selain itu, titik tekan permohonan ini adalah menguji apakah dalam konteks saat ini memang benar terjadi penguatan sistem presidensial karena presidential nomination threshold atau tidak.
28.Bahkan pertanyaan lebih prinsipil saat ini bahwa apakah memang presidential
nomination threshold tidak memiliki hal yang melemahkan sistem presidensial?. Pasalnya secara teoritik pun, berbagai ahli juga telah menjelaskan adanya kondisi yang melemahkan sistem presidensial. Misalkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Helme Pedersen & Flemming Christiansen (2012) yang menemukan adanya pengaruh koalisi pemerintah dengan proses legislasi dari segi waktu, banyaknya jumlah pertanyaan yang diajukan, serta persetujuan akhir (voting). Dalam pengujian 1761 undang- undang di Denmark, ditemukan pengaruh yang signifikan secara sempurna antara koalisi dengan sikapnya terhadap undang-undang yang diusulkan. Secara waktu, undang-undang yang didorong fraksi koalisi cenderung cepat dalam pengesahan, mudah mendapatkan persetujuan, serta minim pertanyaan-pertanyaan dari koalisi. Kondisi itu berlaku sebaliknya bagi oposisi, bahwa undang-undang yang diusulkan mereka cenderung diajukan secara lambat, prosesnya tidak cepat, dan mendapat banyak pertanyaan (Helene Helboe Pedersen & Flemming Juul Christiansen, “The Impact of Coalition Agreements on the Legislative Process,” paper prepared for the annual 41 meeting of the Danish Political Science Association, Vejle (2012), hlm. 15).
29.Para Pemohon hendak menekankan, bahwa alih-alih didesain secara teoritik
untuk memperkuat sistem presidensial, jangan-jangan ada dampak empirik yang justru melemahkan presidensial itu sendiri, utamanya dari segi checks and balances dalam dinamika pembentukan undang-undang. Hal ini sangat penting sebab berkaitan dengan adanya cerminan kedaulatan rakyat di balik proses legislasi, sebagai amanat dari Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
30.Bahwa bayangan tentang penggunaan konsep presidential threshold yang
selama ini dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pun sebenarnya belum pernah memasuki suatu babak evaluasi dengan pembicaraan yang komprehensif. Misalnya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022, diskursus yang dihadirkan lebih cenderung kepada memunculkan alternatif mekanisme penghitungan dengan model yang lain, tanpa terlebih dahulu mengevaluasi sejauh mana bayangan Mahkamah dan pembentuk undang-undang tentang pentingnya presidential threshold benar terjadi selama ini dalam konteks empirik.
31.Sebagai perbandingan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
116/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan perlunya tinjauan ulang atas konsep parliamentary threshold Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Secara kronologis, Mahkamah juga sebelumnya telah berpendirian panjang tentang parliamentary threshold yang digadang-gadang adalah bentuk penyederhanaan sistem kepartaian yang nantinya dapat membentuk kompatibilitas dengan sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Namun secara metodologis, Para Pemohon perkara tersebut dapat membuktikan dan memberikan evaluasi bahwa justru tujuan tersebut malah menciptakan kondisi yang tidak proporsional karena banyaknya suara terbuang akibat pemberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.
32.Dalam konteks permohonan ini, Para Pemohon menilai bahwa bila terdapat
inkonsistensi antara tujuan pemberlakuan presidential threshold dengan fakta empirik di lapangan, serta adanya dampak destruktif terhadap sistem presidensial, jelas akan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. 42 C. Pasal 222 UU Pemilu Tidak Berkorelasi dengan Penguatan Sistem Presidensial, Justru Menciptakan Pelemahan dalam Konteks Indonesia Saat Ini
33.Berdasarkan penjelasan pada poin sebelumnya, terdapat dua argumentasi
utama tentang perlunya penerapan konsep presidential nomination threshold di Indonesia. Pertama, perlunya penguatan dukungan Presiden di parlemen melalui penyatuan visi partai politik dengan Presiden agar menciptakan pemerintahan yang kuat, mayoritas, dan bukan divided government. Kedua, perlunya penyederhanaan jumlah partai politik untuk membentuk poros partai besar sesuai dengan platform, visi, dan ideologinya sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.
34.Bahwa terkait alasan-alasan tersebut, Para Pemohon akan mengajukan
argumentasi sebagai berikut untuk terlebih dahulu mengevaluasi sejauhmana tujuan penguatan sistem presidensial tersebut dapat terlaksana. Tentang Presidential Nomination Threshold Sebagai Fitur Untuk Membentuk Dukungan Presiden yang Kuat di Parlem
35.Bahwa pasca dilakukan amendemen UUD NRI 1945, ada 4 pikiran pokok yang
diadopsi dalam konstitusi Indonesia yakni: (1) penegasan cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (2) pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances; (3) pemurnian sistem pemerintah presidensil; dan (4) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII yang diselenggarakan oleh BPHN, 2003, hlm. 2). Salah satu dari hal tersebut yang paling kental dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah kesepakatan untuk mempertegas sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Prof. Sri Soemantri menyatakan bahwa sebelum perubahan, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia mengarah pada sistem campuran. Hal ini disebabkan oleh pengaturan dalam UUD 1945 sendiri yang menyatakan bahwa Presiden merupakan mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR (Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 41). Dengan perubahan kedaulatan rakyat, serta hilangnya posisi Presiden sebagai 43 mandataris MPR, maka dengan demikian menghilangkan sendi-sendi parlementer di Indonesia sehingga menjadi sebuah sistem presidensial murni.
36.Purifikasi sistem presidensial ini kemudian meletakkan ketentuan-ketentuan
seperti pemilihan Presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan, pengukuhan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dan legislatif tidak bisa dibubarkan oleh eksekutif. Douglas V. Verney dalam tulisan “Pemerintahan Parlementer dan Presidensial” kemudian memberikan beberapa ciri sistem presidensial, yakni: (1) Presiden adalah pusat kekuasaan yang menjabat kepala pemerintahan sekaligus kepala negara; (2) masa jabatan Presiden bersifat tetap (fixed term); (3) Presiden (eksekutif) dan Parlemen (legislatif) adalah dua institusi terpisah yang memiliki legitimasi politik berbeda (karena dihasilkan oleh pemilu yang berbeda) dan relasinya berdasarkan prinsip checks and balances; (4) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, melainkan bertanggung jawab kepada konstitusi dan rakyat, serta (5) menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden (Douglas V Verney, Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, dalam Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, hlm. 44-47).
37.Disamping sistem pemerintahan presidensial, Indonesia juga menganut sistem
kepartaian yang lazimnya disebut sistem “multipartai”. Giovanni Sartori (1976) membagi sistem multipartai (pluralisme) menurutnya menjadi pluralisme moderat (multipartai sederhana) dengan ciri terdapat 3-5 partai, serta pluralisme ekstrim (multipartai ekstrim) dengan jumlah lebih dari 5 partai. Selain dari segi jumlah, Sartori juga menjelaskan sisi kualitatif ditinjau dari ideologi kepartaian. Dalam pluralisme moderat, jarak ideologi antar partai tidak terlampau jauh, misalkan yang terjadi di Denmark. Sebaliknya, pluralisme ekstrim ditandai dengan jarak ideologi antar partai yang besar, contohnya terjadi di Italia dan Chili sebelum tahun 1970-an (Lawrence LeDuc et al., Compairing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective, California: Sage Publications, 1996).
38.Dalam konteks Indonesia, hanya Pemilu 1999 yang menghasilkan sistem
kepartaian pluralisme moderat atau multipartai sederhana, sedangkan pemilu- 44 pemilu berikutnya menghasilkan sistem pluralisme ekstrim atau multipartai ekstrim (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023).
39.Para Pemohon memahami bahwa perpaduan sistem presidensial dan
multipartai secara teoritik akan menyebabkan imobilitas eksekutif dan legislatif serta deadlock diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena calon presiden dan partai yang kecil pun dapat memenangkan pemilu presiden, sehingga apabila presiden terpilih mengajukan kebijakan ke parlemen yang dihuni oleh partai besar yang tidak mendukungnya, disinilah sering terjadi dead lock sebab adanya konflik kepentingan diantara dua kubu yang ada.
40.Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai legislature untuk
perkara Nomor 70-72/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa dengan formulasi ambang batas pencalonan Presiden, maka akan menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya sebagai antitesis dari perpaduan presidensialisme dan multipartai. Ambang batas ini akan menciptakan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif (Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perkara 70-72/PUU-XV/2017, 24 Oktober 2017, hlm. 14).
41.Untuk memberikan gambaran dalam mengukur seberapa perlunya presidential
nomination threshold di Indonesia berdasarkan evaluasi selama ini, Para Pemohon mengajukan dua argumentasi, yakni: (1) peta koalisi berupa dukungan Presiden di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor non- institusional yakni “coalitional president”. Disebut coalitional president adalah kecenderungan Presiden untuk untuk membentuk koalisi, melakukan konsolidasi, serta merangkul partai-partai di luar pemerintahan untuk menjadi bagian dari pemerintah. Hal ini diperkuat oleh berbagai otoritas konstitusional dan politik bagi presiden (executive toolbox) yang dapat digunakan sebagai alat agar partai-partai dapat menjadi bagian dari koalisi presiden (Raile Pereira & Power, The Executive Toolbox: Building Legislative Support in a Multiparty Presidential Regime, dalam Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem 45 Pemilu, dan Sistem Kepartaian); (2) berbagai faktor institusional telah diterapkan di Indonesia, yakni formula pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak (concurrent).
42.Pertama, bahwa dalam kasus keterpilihan Presiden dengan dukungan
minoritas pun, pada akhirnya tidak secara otomatis menjadikan adanya divided government/minority government, hal ini dipengaruhi oleh adanya kecenderungan coalitional president dan keterbukaan partai politik non-pengusung untuk bergabung dengan kekuatan pemerintah. Jika mencermati logika dasar dari perlunya presidential nomination threshold, maka dimulai dengan sebuah premis bahwa “bila Presiden terpilih diusulkan oleh partai minoritas di parlemen, maka akan menciptakan divided government yang berpotensi mewujudkan imobilitas dan deadlock”. Sejak awal, sebenarnya premis tersebut telah menegasikan beberapa faktor lain yang pada kenyataannya faktor-faktor yang dinegasikan tersebutlah yang terjadi. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) tidak dipertimbangkannya kecenderungan adanya kemampuan Presiden untuk merangkul partai non- pengusung untuk berkoalisi; dan (2) desain pemilu dan pemerintahan di Indonesia dapat mendorong partai non-pengusung secara alamiah bergabung menjadi bagian dari koalisi.
43.Secara teoritis, Djayadi Hanan menjelaskan bahwa dalam perjalanan
pemerintahan, dapat terbentuk kombinasi antara coalitional president dan elit- elit politik/anggota legislatif yang bersedia melakukan kompromi membuat koalisi baik yang sifatnya permanen (satu periode) maupun secara ad hoc (per isu/kebijakan). Tidak boleh dilupakan, bahwa kekuasaan konstitusional juga terkait dengan bagaimana kerangka hukum (legal framework) yang mengatur relasi sehari-hari kedua lembaga tersebut, pada akhirnya dapat memaksa atau memberi insentif bagi kerjasama legislatif dan presiden (Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, http://puskapol.ui.ac.id/wp- content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.pdf, hlm. 13).
44.Sebuah penelitian yang menarik dari Paul Chaisty, Nic Cheeseman, dan
Timothy Power berjudul “The Coalitional Presidentialism Project” menemukan bahwa apa yang ditakutkan oleh Mainwaring (1993) dan Stepan and Skach
(1993)tentang masalah sulitnya kombinasi presidensialisme dan multipartai
46 nyatanya telah sangat tereduksi dalam perkembangan empirik dengan adanya pendekatan coalitional president. Coalitional Presidentialism adalah sebuah strategi presiden minoritas untuk membangun komunikasi dan dukungan lintas partai dalam lembaga legislatif yang terfragmentasi. Sebagai faktor yang mempengaruhi coalitional presidentialism tersebut, terdapat berbagai “toolbox” yang menjadi bahan presiden dalam mencari dukungan dari partai non- pengusung (Paul Chaisty, Nic Cheeseman, Timothy Power, “The Coalitional Presidentialism Project: How MPs Understand Coalitional Politics in Presidential System”, Department of Politics & International Relations, University of Oxford, 2015).
45.Hal-hal tersebut mencakup: (1) legislative powers. Berkaitan dengan fungsi
legislasi presiden yang dapat menginisiasi pembentukan undang-undang, mengeluarkan Perppu, serta posisi presiden yang juga berada dalam pemberi persetujuan; (2) partisan powers, perkembangan suara partai pengusung presiden pada akhirnya juga dapat memberikan insentif bagi partai non- pengusung untuk secara alamiah bergabung dengan koalisi. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan strategi politik Presiden dalam mendorong partainya yang minoritas untuk meraih suara lebih baik kedepan, alhasil partai- partai lain mengharapkan elektabilitas presiden juga pada pemilu berikutnya;
(3)cabinet allocation, sudah menjadi rahasia umum bahwa pimpinan partai
politik juga menargetkan posisi menteri yang menjadi hak prerogatif Presiden. Hal ini yang pada akhirnya akan mendorong partai untuk menolak tidak bergabung dalam koalisi, apalagi dengan pemerintahan minoritas, maka posisi menteri semakin terbuka; (4) budgetary powers, sebagai pengguna anggaran, hal ini adalah suatu primadona paling mempengaruhi partai politik non- pengusung untuk pada akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah; dan (5) exchange of favours, merujuk pada kemampuan presiden untuk melakukan dealing untuk motif ekonomi, kedudukan, serta hal-hal lain diluar daripada itu (Paul Chaisty, Nic Cheeseman, Timothy Power, “The Coalitional Presidentialism Project: How MPs Understand Coalitional Politics in Presidential System”, Department of Politics & International Relations, University of Oxford, 2015)
46.Bahwa dari toolbox tersebut, kemudian dilakukan wawancara dengan berbagai
anggota parlemen di beberapa negara. Wawancara tersebut dilakukan untuk 47 mengetahui dari 5 toolbox di atas, kecenderungan mana yang paling signifikan untuk menarik partai politik dalam berkoalisi. Data temuan tersebut kemudian disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 3. Pendapat Anggota Parlemen tentang Alat Paling Efektif dalam Pembentukan Koalisi Tabel di atas menunjukkan bahwa otoritas presiden untuk menentukan posisi kabinet adalah alat paling efektif dalam mempengaruhi partai politik untuk bergabung dalam koalisi, kemudian diikuti oleh kekuatan legislasi Presiden, kuasa anggaran, serta faktor lainnya.
47.Dalam konteks Indonesia, nyatanya kecenderungan coalitional presidentialism
tersebut sangat nyata terjadi dari pemilu ke pemilu. Sebagai suatu fakta lapangan, dimulai ketika Pemilu 2004 dimana partai pengusung Susilo Yudhoyono-Jusuf Kalla adalah partai minoritas, yakni Partai Demokrat (partai baru 2001), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Partai Bintang Reformasi. Dukungan 3 partai tersebut hanya senilai 12,36% dari total kursi di parlemen, angka tersebut menempatkan SBY-JK sebagai calon dengan dukungan terendah kedua pada Pilpres 2004. Seiring berjalannya rangkaian pemilu hingga putaran kedua, terdapat tambahan dukungan partai dari PAN, PKS, PBR, dan PKB yang sepakat untuk berkoalisi dengan SBY-JK. Bahkan pasca hasil Pilpres 2004 yang memberikan kemenangan kepada SBY- JK, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemudian memutuskan bergabung 48 dengan koalisi pada Kabinet Indonesia Bersatu. Bahkan pada pertengahan kepemimpinan, Golkar sebagai partai pemenang Pemilu 2004 memutuskan bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu yang secara langsung mengubah posisi SBY-JK dari divided government menjadi majority government.
48.Perubahan peta koalisi dari divided government menjadi majority government
juga terjadi pada Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla pada mulanya diusung oleh partai PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP dengan persentase kursi sebanyak 37,1%, berbanding terbalik dengan Prabowo-Hatta yang diusung 52% kursi parlemen. Pasca berlangsungnya pemerintahan, terjadi perubahan dengan bergabungnya Partai Golkar, PPP, dan PAN sehingga mengubah peta pemerintah dari divided government menjadi majority government.
49.Bahwa pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Amin 2019-2024 perpindahan
partai politik non-pengusung menjadi bagian dari koalisi pemerintah juga terjadi secara signifikan. Mulanya, Jokowi-Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 diusung oleh PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB dengan komposisi 60,3% kursi di parlemen. Sedangkan, partai pengusung Prabowo-Sandi adalah Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Partai Berkarya dengan persentase 39,7% kursi di parlemen. Belakangan, terdapat partai-partai non-pengusung yang bergabung dalam koalisi pemerintah, yakni Gerindra, PAN, dan Demokrat sehingga menguasai 525 dari 575 kursi di parlemen.
50.Bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa apa yang ditakutkan oleh
pembentuk undang-undang dan Mahkamah tentang adanya potensi deadlock pada perpaduan antara presidensialisme dan sistem multipartai nyatanya tidak terjadi di Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa sekalipun contoh-contoh di atas terjadi dalam rezim berlakunya presidential nomination threshold, namun poin yang hendak ditunjukkan bahwa secara tendensi, bahwa presiden akan kehilangan dukungannya di parlemen jika tidak ada batasan ambang batas adalah hal yang jelas-jelas keliru dalam konteks Indonesia.
51.Pandangan yang berpangkal pada pendapat Mainwaring dan Juan Linz
tersebut secara teoritik pun telah banyak dibantah oleh ahli yang mempelajari kecenderungan partai untuk berkoalisi, diantaranya adalah Mark P. Jones 49
(1995)yang menyatakan bahwa masih banyak faktor-faktor institusional dan
non institusional yang mempengaruhi kecenderungan partai politik untuk bergabung dengan koalisi pemerintah (Mark P. Jones, “Presidential Election Laws and Multipartism in Latin America”, Political Research Quarterly 47
(1)(1995)).
52.Artinya pada titik ini, secara kritis bahwa pandangan Mainwaring, Linz, serta
Stepan dan Skatch tentang potensi deadlock pemerintahan dalam presidensialisme yang dipadukan dengan multipartai, serta pandangan bahwa adanya kecenderungan coalitional presidentialism yang mencegah terjadinya deadlock tersebut berada dalam taraf yang sama, dua-duanya teori. Namun untuk memilih dalam balutan suatu “kebijakan hukum terbuka”, maka sepatutnya pilihan yang diambil adalah yang sesuai dengan kenyataan di Indonesia, berdasarkan evaluasi dan kecenderungan pemilu-pemilu yang telah terjadi, serta pilihan yang sesuai dengan tujuannya.
53.Dalam hal ini, Para Pemohon menekankan bahwa jika ditilik dari fakta adanya
coalitional presidentialism yang sangat lazim terjadi di Indonesia sepatutnya membuktikan bahwa potensi deadlock karena terpilihnya presiden minoritas adalah hal yang tidak terjadi di Indonesia. Pun jika melihat pada 5 toolbox yang dijelaskan pada poin 45, kedudukan presiden di Indonesia sangat kental terhadap hal-hal tersebut.
54.Bahwa secara kewenangan konstitusional, Presiden memiliki hak prerogatif
untuk menunjuk dan memilih menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Artinya, kuasa ini menjadi bagian dari hal yang secara alamiah akan menginsentif partai politik untuk bergabung dengan koalisi pemerintah agar dapat memperoleh posisi menteri. Hal tersebut adalah suatu pengaruh paling besar yang menjadi kuasa presiden dalam konsep coalitional presidentialism untuk mengarahkan partai politik bergabung dengan pemerintah. Selain itu, kedudukan Presiden di Indonesia sebagai pelaksana dan kuasa anggaran in casu APBN juga menempatkan adanya posisi Presiden hampir pasti tidak mungkin mengalami posisi yang sangat rentan bahkan hingga terjadinya deadlock.
55.Selain itu, desain Pilpres di Indonesia dengan konsep majority runoff yang
menghendaki adanya putaran kedua secara alamiah juga akan membentuk dukungan baru yang lebih kuat jika memang pada pengusulan putaran 50 pertama calon yang terpilih memiliki persentase dukungan rendah. Hal ini telah terbukti pada Pemilu 2004 dimana SBY-JK mendapatkan dukungan pada putaran kedua dari partai politik lain yang semula tidak mendukungnya pada putaran pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa desain pemilu dengan dua putaran nyatanya tidak bisa secara parsial diukur dengan hanya berdasarkan pada kekuatan awal. Pada praktiknya, dukungan partai politik parlemen juga sangat lazim berubah pada putuaran kedua, pasca pemilihan, bahkan di tengah proses pemerintahan berjalan.
56.Hal-hal di atas yang menurut Djayadi Hanan adalah bagian dari suatu legal
framework yang telah mengatur relasi sehar-hari dari presiden dan lembaga legislatif untuk mau tidak mau bersikap harmonis, dan mendorong partai politik dan presiden saling merangkul.
57.Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, secara nyata ilmiah dan
rasional, anggapan bahwa akan terjadinya deadlock dan imobilitas pemerintahan di Indonesia karena perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai adalah suatu hal yang keliru dan tidak tepat berdasarkan kecenderungan pada pemilu-pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Dengan demikian, alasan utama pemberlakuan presidential nomination threshold sebagaimana diatur pada Pasal 222 UU Pemilu telah terbantahkan dan tidak benar dalam konteks Indonesia.
58.Kedua, Jikapun Memang Sangat Dibutuhkan Konsolidasi Dukungan Presiden
di Parlemen, Indonesia Telah Melaksanakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Secara Serentak Sebagai Formulasi Untuk Mencegah Disparitas Dukungan Presiden oleh Partai Politik. Sejak 2019 dan 2024, Pemilu telah dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Salah satu tujuan dan agenda utama pelaksanaan keserentakan tersebut adalah suatu mekanisme untuk mengatasi problem sistem presidensial multipartai. Pemilu Presiden dan legislatif yang dilaksanakan secara serentak diharapkan menghasilkan penyederhanaan partai politik yang bertujuan untuk efektivitas sistem pemerintahan presidensial.
59.Dukungan legislatif terhadap eksekutif tersebut dapat terjadi karena Pemilu
serentak diharapkan menghasilkan coattail effect (efek ekor jas), yaitu keselarasan pilihan pemilih antara presiden dan partai politik pengusungnya. 51 Asumsinya, calon Presiden dengan elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif elektoral kepada partai pengusungnya (Dody Wijaya, “Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia”, Independensi Jurnal Politik Indonesia dan Global 2(2) (2021), hlm. 18).
60.Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 paragraf
[3.15.2] pun mengamini pendapat di atas. Mahkamah menegaskan bahwa secara doktriner, pemilihan umum serentak merupakan solusi mengatasi keterbelahan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Mark Pyane, dkk (2002) menunjukkan bahwa pemilu serentak selain menyederhanakan sistem kepartaian di lembaga perwakilan, juga mendorong terbentuknya pemerintahan kongruen karena pemilih yang memilih presiden dari partai politik atau didukung oleh partai politik tertentu akan memiliki kecenderungan memilih anggota legislatif dari partai politik presiden atau partai politik yang mengusung presiden (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 paragraf [3.15.2] hlm. 320).
61.Bahwa pada Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 di atas, ditegaskan bahwa
apapun model keserentakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, terdapat satu hal yang tidak bisa diubah. Yakni, pilihan pemilu serentak harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dalam praktik pemerintahan presidensial, yakni tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yakni DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 paragraf [3.15.2] hlm. 323)
62.Berdasarkan evaluasi Pemilu Serentak 2019 oleh Perludem, ditemukan fakta
bahwa PDIP dan Gerindra selaku partai politik utama yang mencalonkan Presiden mendapatkan berkah kenaikan perolehan suara tidak lebih dari 2%. Coattail effect yang signifikan justru diraih oleh partai politik anggota koalisi dari 52 masing-masing pasangan calon. Pada koalisi pasangan calon Presiden Jokowi-Ma’ruf, partai Nasdem mengalami kenaikan signifikan suara sebanyak 3%. Sedangkan pada koalisi Prabowo-Sandi, PKS mengalami kenaikan perolehan suara lebih dari 2% karena salah satunya efek ekor jas pemilihan Presiden (Fadli Ramadhanil et al,, Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2019).
63.Pada Pemilu 2024, efek ekor jas dirasakan oleh partai pengusung Prabowo-
Gibran sebagai pemenang Pemilu. Studi yang menarik dapat dilihat pada Dapil Jawa Tengah yang merupakan basis pemenangan partai PDI-P, partai non- pengusung Prabowo-Gibran. Namun, tingginya elektabilitas dan perolehan suara Prabowo-Gibran di daerah tersebut turut mendongkrak perolehan kursi partai-partai utama pengusungnya. Misalnya, Partai Gerindra yang bertambah dari 13 kursi menjadi 17 kursi, partai Golkar dari 12 kursi menjadi 17 kursi, serta partai Demokrat dari 5 kursi menjadi 7 kursi (D.D.J. Kliwantoro, “Menakar Efek Ekor jas pada Pilkada 2024,” tersedia pada https://www.antaranews.com/berita/4154718/menakar-efek-ekor-jas-pada- pilkada-2024).
64.Bawa telah dipahami bersama, esensi dari Pemilu Serentak di Indonesia
adalah untuk menguatkan presidensialisme yang telah dianut saat ini. Dengan desain keserentakan pemilu legislatif nasional (DPR dan DPD) dengan pemilu presiden, maka tercipta keselarasan perolehan suara antara presiden dengan partai politik pengusungnya, sehingga menciptakan dukungan yang efektif dari parlemen terhadap presiden. Pada titik itu, dapat dipahami bahwa concern untuk menciptakan keserasian hubungan antara parlemen dan presiden di Indonesia juga telah diagendakan dalam pemilu serentak.
65.Dengan demikian, sejatinya tidak boleh dilupakan bahwa fitur presidential
nomination threshold adalah pikiran yang dimulai sejak tahun 2004 dalam kondisi meredam polarisasi dukungan dan potensi imobilitas presiden karena pada saat itu pemilu belum dilaksanakan secara serentak, jumlah partai politik meningkat tajam dari tahun 1999, serta semangat dan ego partai politik masing-masing masih sangat kental. Karena faktor-faktor tersebutlah, penggunaan fitur presidential nomination threshold untuk mendorong 53 penyederhanaan partai politik dan membentuk dukungan presiden menjadi beralasan.
66.Kondisi tersebut jelas sangat berbeda dengan konstelasi pasca Pemilu 2024
dimana Indonesia telah melalui 5 (lima) agenda pemilu dengan perkembangannya. Saat ini, Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak yang bertujuan untuk memperkuat presidensial threshold. Selain itu, jumlah calon presiden yang selama ini hadir di Indonesia cenderung tidak banyak, yakni paling banyak lima calon (2004). Artinya agenda penguatan dukungan Presiden di parlemen telah sangat baik direpresentasikan oleh pemilu serentak. Dengan demikian, memadukan antara presidential nomination threshold dan pemilu serentak pada akhirnya menjadi sebuah yang berlebihan untuk diterapkan di Indonesia dengan dalil mengharmoniskan hubungan presiden dan parlemen. Faktor-Faktor Lain yang Mendorong Sistem Presidensial Multipartai yang Ideal di Indonesia: Kombinasi Antara Jumlah Calon Presiden Tidak Banyak, Pilkada Serentak, dan Sistem Representasi Proporsional dalam Pemilu Legislatif.
67.Pun sebenarnya perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang juga
secara tidak langsung telah meminimalisir kelemahan sistem presidensial multipartai. merujuk pada penelitian Jones (1995), beberapa variabel yang membantu berjalannya sistem presidensial multipartai adalah:
(1)formula keterpilihan presiden; (2) pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu
legislatif serentak (concurrent); (3) sistem representasi proporsional (PR) dalam pemilu legislatif; (4) jumlah kursi di daerah pemilihan (dapil) yang moderat antara lima sampai delapan; dan (5) lembaga legislatif satu kamar (unicameral), dengan asumsi majelis tinggi (senate/upper house) dicalonkan melalui afiliasi partai seperti juga pemilihan untuk majelis rendah.
68.Temuan Jones dan peneliti lain menyatakan bahwa agar sistem pemilu
legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah mengombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, sistem PR dalam pemilu legislatif, dan sistem plurality dalam menentukan pemenang pemilu presiden (Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi- Hanan.pdf, hlm. 5). 54
69.Berdasarkan pilihan tersebut, Indonesia sebenarnya telah mengkombinasikan
antara sistem representasi proporsional (PR) dengan pilkada serentak. Terkait sistem representasi proporsional, Jones (1995) memberikan ciri-cirinya sebagai berikut, yakni: (1) distribusi kursi berdasarkan suara, bukan penetapan tunggal di setiap distrik; (2) daerah pemilihan lebih besar; (3) pemilih memilih daftar calon yang mengisi kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh; dan (4) representasi yang lebih beragam secara politik. Dalam konteks Indonesia, sistem pemilu legislatif jelas menggunakan representasi proporsional. Hal ini dicirikan dengan adanya perhitungan distribusi kursi berdasarkan suara dengan metode sainte-lague yang melambangkan konversi proporsional suara menjadi kursi. Kemudian, adanya pembagian jumlah kursi berdasarkan total suara di dapil, juga diterapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi ciri utama bahwa Indonesia menerapkan sistem representasi proporsional.
70.Terkait syarat sistem plurality dalam keterpilihan presiden, Maurice Duverger
(1954)menjelaskan bahwa sistem plurality sendiri sebetulnya cenderung
menghasilkan sedikit kandidat presiden. Dalam sistem plurality, para pendukung kandidat cenderung mengabaikan para kandidat yang tidak kompetitif (non-viable) agar fokus pada dua kandidat teratas yang potensial. Hal ini mendorong proses koalisi antar partai sejak awal karena hanya ada satu putaran pemilihan (Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi- Hanan.pdf, hlm. 5). Jika dicermati, argumentasi utama dari Duverger, bahwa karena sistem plurality mendorong partai politik untuk menumpuk dukungannya pada dua kandidat teratas, maka mendorong terkumpulnya dukungan partai-partai legislatif pada dua kandidat tersebut. Kondisi ini berbeda dengan sistem pemilu presiden dengan majority runoff dimana partai dan kandidat yang berkompetisi cenderung berfokus pada bagaimana dapat sampai pada putaran kedua. Dalam sistem ini, kecenderungan partai politik adalah mengajukan presiden mereka masing-masing karena adanya peluang besar melalui jalur putaran kedua. Itulah sebabnya, sistem presidensial multipartai kurang sesuai dengan sistem majority runoff. 55
71.Dalam konteks Indonesia yang menerapkan sistem majority runoff,
sebenarnya ada dua hal menarik untuk dipandang sebagai suatu pola kebiasaan yang terjadi. Pertama, nyatanya partai politik di Indonesia memiliki kecenderungan alamiah untuk membentuk koalisi. Sekalipun terdapat partai yang secara tunggal telah memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang bersangkutan pada akhirnya tetap tidak memilih untuk mengajukan secara tunggal. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres tahun 2004, 2009, dan 2024 yang dapat dijabarkan sebagai berikut. - Pada Pemilu Legislatif 2004, Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 21,57 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 18,53 persen (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/06160071/hasil-pemilu- 2004-perolehan-suara-parpol-dan-kursi-dpr?page=all). Dua partai ini sebenarnya telah memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2004, bahkan pun apabila ketentuan peralihan dalam UU Pilpres pada saat itu tidak diberlakukan. Akan tetapi, kenyataannya dalam Pilpres 2004 Partai Golkar tetap berkoalisi dengan Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Patriot, dan Partai Persatuan Nahdlaltul Ummah untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid (lihat: https://nasional.sindonews.com/read/1058229/12/pilpres-2004-diikuti-5- pasang-capres-cawapres-pemenangnya-duet-militer-sipil-1679997781). Serupa dengan Partai Golkar, PDIP juga tetap berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri- Hasyim Muzadi dengan Partai Damai Sejahtera (lihat: https://nasional.sindonews.com/read/1058229/12/pilpres-2004-diikuti-5- pasang-capres-cawapres-pemenangnya-duet-militer-sipil-1679997781). - Pada Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat memperoleh total suara sebesar 20,85 persen suara nasional atau 26,42 kursi DPR (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/16093321/hasil-pemilu- dan-pilpres-2009?page=all). Kendati demikian, Partai Demokrat tetap berkoalisi dengan 23 Partai Politik, yang beberapa diantaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 56 untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono walaupun Partai Demokrat telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2009/05/16/16283259/index-html). - Pada Pemilu Legislatif 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh total 22,2 persen kursi DPR (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap- perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all). Namun, dalam kontestasi Pilpres 2024 PDIP tetap berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD (lihat: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian_nomor_urut).
72.Kedua, dengan adanya putaran kedua dalam pemilu di Indonesia nyatanya
dapat merubah dan memperkuat dukungan pasangan calon yang maju pada putaran kedua. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa sekalipun calon presiden usulan suatu partai partai politik tidak terpilih, maka partai politik tersebut akan menggabungkan diri dengan calon yang lolos pada putaran kedua membentuk koalisi baru dengan kekuatan yang bertambah. Artinya, sekalipun yang terpilih pada putaran kedua adalah calon-calon dengan usulan minor, maka dengan sendirinya ada potensi besar dukungannya bertambah pada putaran kedua. Hal ini dapat dilihat melalui fakta yang terjadi dalam Putaran Kedua Pilpres tahun 2004 yang dapat dijabarkan sebagai berikut. - Partai Golkar (yang awalnya mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid), Partai Persatuan Pembangunan (yang awalnya mendukung pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar), Partai Bintang Reformasi (yang awalnya mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo), Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang mendukung pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi di putaran kedua Pilpres 2004 (lihat: https://pemilu.tempo.co/read/1822332/kasak-kusuk-menang-satu- putaran-pilpres-2024-kilas-balik-pemilihan-presiden-2004-dua-putaran) - Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera (yang awalnya mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo) serta Partai 57 Kebangkitan Bangsa (yang awalnya mengambil sikap tidak mengusung calon manapun setelah kegagalan Abdurrahman Wahid menjadi capres) mendukung pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla dalam putaran kedua Pilpres 2004 (lihat: https://pemilu.tempo.co/read/1822332/kasak-kusuk-menang-satu- putaran-pilpres-2024-kilas-balik-pemilihan-presiden-2004-dua-putaran)
73.Dua poin tersebut menunjukkan bahwa sekalipun Indonesia menganut sistem
majority runoff, namun apa yang menjadi keuntungan dari sistem plurality terkait jumlah calon presiden yang lebih sedikit dan adanya kecenderungan terbentuknya koalisi secara alamiah tetap terjadi di Indonesia dalam sistem majority runoff.
74.Dengan mengacu pada pendapat Jones (1995) yang dikuatkan oleh Amorim
Neto dan Cox (1997), Golder and Clark (2006), dan Mozzafar, Scarritt, and Gladich (2003), maka sebenarnya telah terdapat faktor-faktor institusional, yakni kecenderungan partai politik untuk membentuk koalisi, sistem pemilu serentak, serta sistem representasi proporsional dalam pemilihan legislatif. Dalam kondisi tersebut, nampak bahwa sebenarnya desain sistem ketatanegaraan dan kepemiluan di Indonesia telah memberikan fitur-fitur yang secara alamiah menguatkan sistem presidensial multipartai. Sekalipun tidak memberlakukan presidential nomination threshold, fitur-fitur tersebut telah menciptakan sistem presidensial multipartai yang harmonis. Dampak Destruktif Penerapan Presidential Nomination Threshold Terhadap Dinamika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
75.Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen mendorong
terbentuknya dukungan Presiden di DPR telah berlebihan dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden. Oleh karena telah berlebihan, maka dampak yang ditimpulkan pun telah membawa suatu kenyataan dukungan yang berlebih dari DPR terhadap Presiden. Alhasil tercipta suatu kondisi koalisi gemuk (overcoalition) di Indonesia.
76.Sebagai negara yang menganut prinsip pembagian kekuasaan (distribution of
powers), checks and balances menjadi sangat penting untuk mencegah absolutisme dalam satu lembaga. Sebagai sebuah negara presidensialisme, tidak boleh dilupakan perlunya suatu checks and balances dalam menjalankan pemerintahan. Fabio Padovano dan Nadia Fiorino justru menghadirkan 58 pandangan berbeda dalam menilai checks and balances dan kepentingan kekuasaan Pandangan mereka dipengaruhi oleh teori liberal dalam pendekatan politik. Menurut mereka, bahwa justru kepentingan pemegang kekuasaan (pembentuk undang-undang) adalah hal yang baik dan konstruktif pada satu kondisi. Ketika lembaga pembentuk undang-undang tidak berada pada satu badan, maka kepentingan satu sama lain harus ditonjolkan. Hal itu akan memunculkan insentif masing-masing untuk memeriksa materi muatan kebijakan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut yang menurut mereka adalah esensi dasar dari checks and balances (Fabio Padovano & Nadia Fiorino, “Judicial Branch, Checks and Balances and Political Accountability,” Constitutional Political Economi 14(1) (2003), hlm. 59).
77.Dalam konteks Indonesia, kuatnya dukungan DPR terhadap Presiden
nyatanya malah menjadi sebuah ajang kompromi yang sebenarnya tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang direpresentasikan dalam konteks permusyawaratan /perwakilan. Hal ini dapat dicontohkan dengan beberapa produk hukum yang mendapatkan kecaman di masyarakat sebegitu luasnya, namun proses pengesahannya begitu instan dan sangat mengikuti peta koalisi. Contohnya pada persetujuan Fraksi DPR RI 2014-2019 terhadap Revisi UU MD3 2014 sebagaimana diperlihatkan tabel berikut. Tabel 4. Peta Persetujuan Fraksi DPR RI 2014-2019 terhadap Revisi UU MD3 Fraksi Setuju Menolak Koalisi Oposisi Hanura √ √ Golkar √ √ Demokrat √ Netral PKB √ √ PPP √ √ PAN √ √ PKS √ √ Gerindra √ √ Nasdem √ √ PDI-P √ √
78.Contoh yang paling menarik kemudian adalah pengesahan RUU Cipta Kerja
lalu yang merupakan usulan pemerintah dengan berbagai problematika penolakan di masyarakat. Bahkan, proses pengesahannya fast track sekalipun 59 muncul kecaman besar-besaran dari seluruh lapisan masyarakat. Namun, kecamatan dan dinamika tersebut tidak terepresentasi dalam pengambilan keputusan dan dinamika pembahasan RUU tersebut di DPR. Tabel 5. Peta Persetujuan Fraksi DPR RI 2019-2024 terhadap Revisi UU Cipta Kerja Fraksi Setuju Menolak Koalisi Oposisi Golkar √ √ Demokrat √ √ PKB √ √ PPP √ √ PAN √ √ PKS √ √ Gerindra Abstain √ Nasdem √ √ PDI-P √ √
79.Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan ambang batas pencalonan
presiden berimplikasi pada timbulnya keinginan partai politik untuk membentuk koalisi tidak secara alamiah. Hal ini jugalah yang mengakibatkan partai-partai politik kecil akan terus mengikuti konstelasi yang ada di partai-partai besar, imbas pengaturan yang mempersempit ruang bagi partai-partai kecil untuk bersaing dalam kontestasi Pilpres. Akibatnya, coattail effect sebagai konsekuensi logis bagi partai politik dalam kerangka Pemilu Serentak tidak dirasakan oleh partai-partai kecil tersebut. Oleh karena itu, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dipandang oleh Para Pemohon sebagai ketentuan yang berlebihan bila diterapkan dalam konteks Pemilu Serentak di Indonesia saat ini, sebab berujung pada lahirnya koalisi-koalisi gemuk dalam kontestasi Pilpres yang akan berimplikasi pula dalam proses tata kelola pemerintahan pasca pemilu. Maka berdasarkan uraian Para Pemohon, ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan asas adil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
80.Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon,
dapat disimpulkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden mendistorsi prinsip checks and balances dalam proses bernegara di Indonesia. Hal ini secara nyata telah bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebab, distorsi 60 prinsip checks and balances akibat penerapan ambang batas pencalonan presiden berimplikasi pada lembaga negara dalam hal ini DPR RI tidak mampu merepresentasikan setiap segmentasi suara rakyat yang merupakan konstituen para anggota DPR RI. D. Konsep Presidential Nomination Threshold Tidak Berkorelasi dengan Penyederhanaan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu, Justru Mengkerdilkan Hak Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD
81.Perlu kiranya kami menguraikan sejarah penyelenggaraan pemilu secara
langsung dalam mengelaborasikan dalil ini yang memiliki korelasi dengan pengaturan pemilu dan lebih jauh lagi terhadap Calon Presiden yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu.
82.Dalam sejarahnya, penyelenggaraan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan
secara langsung sudah berlangsung sebanyak lima kali di Indonesia. Dalam lima penyelenggaraannya, terdapat tiga aturan yang mengatur mengenai pemilihan Presiden yang masing-masing aturan juga mengatur mengenai ambang batas nominasi calon presiden di antaranya:
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2004 Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa ambang batas minimal pengajuan Presiden/Wakil Presiden adalah sebesar 15 persen dari jumlah anggota DPR dan 20 persen dari suara sah nasional. Pasal 101 sebagai aturan peralihan menyatakan dalam pemilu 2004 ambang batas minimal adalah sebesar 3 persen anggota DPR dan 5 persen suara sah nasional.
b.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2009 dan 2014 Pasal 9 menyatakan bahwa Calon Presiden/Wakil Presiden harus diusung partai politik atau gabungan partai politik minimal 20 persen dari anggota DPR atau 25 persen dari suara nasional. 61
c.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2019 dan 2024 Pasal 222 menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
83.Dari timeline peraturan sebagaimana yang disajikan dalam paragraf
sebelumnya, ambang batas 15 (lima belas) persen suara anggota DPR dan/atau 20 (dua puluh) persen suara keseluruhan sebagaimana aturan peralihan UU 23 Tahun 2003 tidak pernah diberlakukan. Alih-alih tetap in line dengan ketentuan aturan peralihan UU 23 Tahun 2003, Undang-Undang 42 Tahun 2008 menggariskan Presidential Nomination Threshold adalah 20 persen anggota DPR dan/atau 25 persen suara nasional. Dalam hal ini, tidak pernah ditemukan ratio decidendi yang membenarkan hal tersebut. Ambang batas 20 (dua puluh) persen suara DPR dan/atau 25 suara total tersebut kembali digunakan dalam UU 7 Tahun 2017 yang kembali digunakan dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024;
84.Meskipun begitu, ternyata ketika ambang batas ditentukan yakni hanya 3 (tiga)
persen untuk suara DPR dan 5 (lima) persen suara sah nasional di tahun 2004, hal tersebut tidak mengakibatkan terlalu banyak Calon Presiden yang dihasilkan. Hasil dari Pemilihan anggota legislatif 2004 pada akhirnya menghasilkan tujuh partai politik yang dapat mengusung Calon Presiden/Wakil Presiden. Faktanya, dalam Pemilihan Presiden 2004 hanya terdapat lima calon Presiden dan masing-masing Calon Presiden tersebut saling didukung oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi lebih dari 10 persen di DPR. Adapun perolehan kursi DPR dari masing-masing calon adalah sebagai berikut:
a.Wiranto/Salahuddin Wahid: 23,82 persen;
b.Megawati Soekarnoputri/Hasyim Muzadi: 22,18 persen;
c.Amien Rais/Siswono Yudo Husodo: 20,55 persen;
d.Susilo Bambang Yudhoyono/Muhammad Jusuf Kalla:12,36 persen;
e.Hamzah Haz/Agum Gumelar: 10,55 persen.
62
85.Jumlah lima gabungan partai politik yang saling mencalonkan Presiden/Wakil
Presiden tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Giovanni Sartori tidak tergolong sebagai multipartai ekstrem. Justru lima Calon Presiden/Wakil Presiden menunjukan bahwa sistem yang terbentuk adalah sistem multi- moderat. Kondisi tersebut dikatakan oleh Sartori sebagai kondisi yang stabil dan kecil kemungkinan untuk terjadinya fragmentasi politik.
86.Kendati dalam perkembangan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 ambang batas pencalonan Presiden dinaikkan dari semula 3 persen anggota DPR atau 5 persen suara sah nasional menjadi 20 persen suara anggota DPR atau 25 persen jumlah suara nasional, Mahkamah menegaskan bahwa hal demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang tanpa boleh dicampuri oleh mahkamah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menarik sebuah garis demarkasi pembatas dari open legal policy dengan membuat syarat yang harus dipenuhi yakni selama tidak bertentangan dengan: hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2009 Paragraf