DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang:Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; Kedaluwarsa; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten. 4. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap. 5. 6. . Pajak Kabupaten adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang 7. terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. . Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas8. penyelenggaraan hiburan. . Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian,9. dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pungutan fasilitas untuk berolah raga. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang ke Kas Umum Daerah Kabupaten atau ketempat lain yang telah ditetapkan oleh Bupati. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditentukan. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau seharusnya terhutang. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
17.Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
19.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 3

(1)Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film:
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, Cc. pameran,
3. d.sirkus, akrobat, dan sulap:
4. e.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan:
5. f.refleksi, panti pijat, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center), dan
6. g.pertandingan olahraga.
(3)Tidak termasuk objek Pajak adalah penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Pasal 4

(1)Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
(2)Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
(2)Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 6

(1)Tarif Pajak ditetapkan sebesar 206 (dua puluh persen).
(2)Untuk pertunjukan Hiburan berupa pagelaran busana, panti pijat, mandi uap/spa dan permainan ketangkasan, tarif Pajak ditetapkan sebesar 3075 (tiga puluh persen). (3 Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional berupa pagelaran kesenian, musik dan tari, tarif Pajak ditetapkan sebesar 1076 (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Pajak yang terutang dilakukan di wilayah tempat hiburan diselenggarakan.

BAB V

PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Wajib Pajak membayar Pajak dengan menggunakan SPTPK, SKPKKB dan/atau SKPKKBT.
(3)Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lunas di Kas Umum Daerah Kabupaten atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
1. a.SKPKKB, dalam hal : l)jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak terutang tidak atau kurang bayar, 2)jika SPTPK tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, 3)jika kewajiban mengisi SPTPK tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Ss
2. b.SKPKKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula tidak terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, atau
3. c.SKPKN, jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. :
(2)Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 246 (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
(3)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100Xx (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
(4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5)Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 254 (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 24 (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 11

(1 Pajak yang terutang berdasarkan SKPKKB, SKPKKBT,STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(2)Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…