Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap. 5. 6. . Pajak Kabupaten adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang 7. terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. . Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas8. penyelenggaraan hiburan. . Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian,9. dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pungutan fasilitas untuk berolah raga. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang ke Kas Umum Daerah Kabupaten atau ketempat lain yang telah ditetapkan oleh Bupati. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditentukan. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau seharusnya terhutang. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
17.Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
19.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK