DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

regulasi_utama

Ringkasan

Qanun ini terdiri atas 12 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian sejarah dan budaya daerah, penataan kawasan yang unik dan menarik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Objek Daya Tarik Wisata dan Gampong Wisata di Kabupaten Bireuen; mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik > Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); I.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); »
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
7.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 307); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BIREUEN. BABI KETENTUAN UMUM *

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen dengan fungsi kewenangannya masing-masing. _
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4.Bupati adalah Bupati Bireuen.
5.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6.Objek Daya tarik Wisata adalah unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam yang memiliki keunikan keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sasaran tempat wisata.
7.Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8.Wisata Alam adalah peijalanan menikmati suasana keindahan nuansa laut, danau, hutan dan pengunungan.
9.Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
10.Wisata sejarah adalah tempat atau kawasan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat sejarah.
11.Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian dan perkebunan sebagai atraksi wisata.
12.Wisata Tirta adalah wadah rekreasi dan wisata dan olahraga yang berhubungan langsung dengan air sebagai tempat bermain.
13.Wisata Bahari adalah tempat melakukan rekreasi untuk menikmati keindahan dalam laut dan pesisir pantai.
14.Wisata Kuliner adalah perjalanan yang memanfaatkan beraneka ragam jenis masakan dan makanan serta suasana lingkungannya sebagai tempat rekreasi, relaksasi.
15.Atraksi Wisata adalah penampilan kebolehan sebuah kaiya dan hasil seni, baik budaya maupun olahraga.
16.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non perintahan lain dalam penataan ruang.
17.Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisataan di objek daya tarik wisata maupun di Desa yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Pasal 2

(1)Tujuan Ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat gampong serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing lokasi wisata sebagai objek daya tarik wisata;
2. b.terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan L
3. c.memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata agro, wisata alam ,wisata budaya, wisata kuliner, wisata tirta, dan atraksi wisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
(2)Sasaran Penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
2. b.memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata; dan
3. c.memberikan ruang bagi pengusaha untuk mengelola daya tarik wisata dalam melestarikan kebudayaan, pemanfaatan lingkungan yang nyaman serta menyediakan lapangan pekerjaan.
(3)Fungsi objek daya tarik wisata adalah:
1. a.sarana memenuhi kebutuhanjasmani, rohani dan intelektual;
2. b.sarana edukatif dan rekreasi;
3. c.sarana pelestarian sejarah, pengembangan seni dan budaya;
4. d.sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
5. e.sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata;
6. f.sarana pengembangan ekonomi kreatif masyarakat; dan
7. g.sarana melindungi dan mengembangkan kreatifitas ekonomi kreatif.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Penataan lingkungan pada objek daya tarik wisata dan kawasan termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pengelola/atau pihak lain yang menjadi mitra keija dalam pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten.
(3)Pengelolaan kawasan wisata memprioritaskan kelestarian lingkungan dan mempertahankan identitas daerah/tempat sebagaimana kondisi alam dan sejarah tempat asal mulanya.
(4)Pengelola dan masyarakat bertanggung jawab menjaga kenyamanan dan keselamatan aset yang telah dibangun/disediakan dalam kawasan pariwisata.
(5)Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengawasi dan menjaga keamanan dan keselamatan di kawasan wisata.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di objek daya tarik wisata berhak: I Q. _
1. a.mendapatkan perioritas sebagai pekeija sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dan; _
2. b.mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
(2)Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di objek daya tarik wisata wajib:
1. a.melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
2. b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat berkeija sama dengan pemerintah daerah;
3. c.membayar retribusi .kebersihan dan keamanan setiap bulan sebagaimana ketentuan pengelolaan tempat dan fungsinya;
4. d.memenuhi standar fungsi kawasan sebagaimana kebutuhan tempat yang disediakan;
5. e.menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan pengelola kawasan wisata setiap tahunnya (LPJ keuangan) kepada pemerintah daerah;
6. f.mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan akses jalan dan mempromosikan, melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan objek daya tarik wisata.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

(1)Pemanfaatan dan pengembangan Objek Daya tarik Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat sebagai daya tarik wisata.
(2)Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
1. a.agro wisata;
2. b.wisata alam;
3. c.wisata budaya;
4. d.wisata kuliner;
5. e.wisata tirta;
6. f.wisata sejarah; dan
7. g.atraksi wisata.
(3)Pengembangan sarana akomodasi pada objek daya tarik wisata diarahkan dengan menyediakan homestay dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata.
(4)Pemanfaatan dan Pengembangan objek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.
(5)Pemerintah dan pengelola kawasan wisata bersama-sama mengembangkan kawasan wisata sebagaimana kebutuhan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan.
(6)Lokasi lahan yang potensial sebagai objek daya tarik wisata harus mengikuti aturan dan rencana pengembangan kawasan yang akan dibangun. ÿ
(7)Pemerintah Kabupaten dapat berkeija sama dengan pihak swasta, dan perorangan dalam membangun kawasan wisata.
(8)Daftar Objek daya tarik wisata Kabupaten Bireuen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Pengelolaan dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten, dan diprioritaskan pada pengdsaha daerah/lokal, masyarakat perorangan, gampong, kelompok masyarakat dan swasta.
(2)Keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengelola.
(3)Pengelolaan kawasan wisata memegang teguh penerapan Syariat Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.
(4)Pengelolaan kawasan harus memenuhi standar keamanan, kesehatan dan Kebersihan sebagaimana tertuang dalam standarisasi usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.
(5)Mekanisme pengelolaan, hasil pengelolaan dan pengawasan dilaporkan kepada Dinas Pemuda, Olahrgara dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dalam bentuk LPJ.
(6)Kawasan wisata yang sarana dan prasarana pendukungnya dibangun/disediakan oleh pemerintah mekanisme pengelolaannya harus disetujui dan disepakati oleh pemerintah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang memiliki tugas membina dan mengawasi pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Bireuen.
(7)Mekanisme pengelolaan diatur terpisah dalam perjanjian keijasama pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata, dengan ketentuan:
1. a.setiap kawasan wajib membuat mekanisme pengelolaan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten melalui dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
2. b.mekanisme pengelolaan, laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban dilaporkan pada pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
3. c.pemerintah berhak menunda atau menutup lokasi bila mekanisme pengelolaan bulum jelas atau tidak memenuhi standar pengelolaan kepariwisataan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
4. d.hasil perjanjian dan pengelolaan wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan dan Pengawasan Objek Daya Tarik Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati. I
(2)Penataan dan pengelolaan 'Objek Daya Tank Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar besamya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Objek Daya Tarik Wisata.
(3)Pengawasan penataan Objek Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai b'erlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen. Ditetapkan di Bireuen a pada tanggal / BUPATI BIREUEN, Diundangkan di Bireuen pada tanggal vg aoz.\ SEKRETARIS DAERAHi X " KABUPATEN BIREUENJ IBRAHIM MUZAKKAR A. GANI BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUENTAHUN 202 1 NOMOR 9<T7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR U5 TAHUN 2021 TENTANG OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BIREUEN DAFTAR NAMA OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BIREUEN NO OBJEK WISATA LOKASI KECAMATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 1 Makam Tun Sri Lanang Gampong Meunasah Lueng Samalanga 41.3 KM 2 Mesjid Kuno Samalanga dan Makam Ampoen Chiek Samalanga Gampong Meunasah Lueng Samalanga 41.3 KM 3 Pemandian Bate Iliek Gampong Gampong Bate Iliek Samalanga 44 KM 4 Air Terjun Piramida Gampong Ulee Alue Samalanga 42.5 KM 5 Pantai Angking Barat Gampong Angking Barat Samalanga 43 KM 6 Pante Rheng Gampong Pante Rheng Samalanga 41 KM 7 Makam Pocut di Tanjong Gampong Namploh Blang Garang Samalanga 41 KM 8 Makam Pocut Meuligoe Gampong Meunasah Lueng Samalanga 41.3 KM 9 Makam Tgk. Kuta Glee Gampong Batee Iliek Samalanga 44 KM 10 Rumah Budaya Permata Melayu Tun Sri Lanang Gampong matang Jareung Samalanga 35 KM 11 Pantai Tanong Baroh Gampong Tanjong Baroh Samalanga 42.1 KM 12 Pantai Reuleung Manyang Gampong Lhok Mane Simpang Mamplam 39 KM 13 Pantai Ulee Kareung Gampong Ulee Kareng Simpang Mamplam 38.5 KM 14 Kuburan Syuhada Lapan Gampong Blang Tambu- Cot Batee Geulungku Simpang Mamplam 37.5 KM 15 Pante Peuneulot Baroh Gampong Peuneulot Baroh Simpang Mamplam 37 KM 16 Air Terjun Ie Rhop Gampong Ie Rhop Simpang Mamplam 39 KM 17 Air Terjun Ceraceuk Gampong Blang Samagadeng Pandrah 33.7 KM 18 Tugu Suhada Empat-Empat Gampong Pandrah Kandeh Pandrah 31 KM 19 Irigasi Lhok Kulam Gampong Lhok Kulam Jeunieb 29 KM 20 Suhada Empat-Empat Gampong Lheue Simpang Jeunieb 30.5 KM 21 Pantai Ujong Seuke Gampong Blang Kubu Peudada 17 KM 22 Pemancingan Waduk Paya Laot Gampong Cot Laot Peudada 19 KM 23 Pantai Ujong Bate Gampong Blang Kubu Peudada 17 KM 24 Bendungan Air Paya Geudeubang Gampong Blang Rem Jeumpa 9 KM 25 Kerampah Ikan Air Tawar Lhok Bate Gampong Seuneubok Lhoeng Jeumpa 10 KM 26 Makam Meredom Ratna Gampong Kuala Jempa Jeumpa 5 KM 27 Makam Raja Jeumpa Gampong Blang Seupeng Jeumpa 5 KM 28 Pante Cermin Gampong Alue Limeng Jeumpa 18 KM 29 Kualajeumpa Gampong Kuala Jempa Jeumpa 5 KM 30 Pemancingan Paya Jagat Gampong Gampong Keutaoane Jeumpa 4 KM 31 Bendungan Paya Geudeubong desa Blang Rheum Jeumpa 5 KM 32 Paya Alue Keumuneng Gampong Blang Gampong Gandai Jeumpa 5.5 KM 33 Pendopo Bate Kureng Bandar Bireuen Kota Juang 3.2 KM 34 Tugu Peijuangan Bandar Bireuen Kota Juang 3.2 KM 35 Pemancingan Gading Permai Gampong Cot Gapu Kota Juang 5 KM 36 Goa Jepang Gampong Geulang Gampong/Cureh Kota Juang 3,5 KM 37 Peta Goa Jepang Telaga Maneh Gampong Tgk Mns. Di Gadong Kota Juang 6 KM 38 Paya Kareng Gampong Paya Kareung Kota Juang 5.5 KM 39 Pantai Krueng Juli Gampong Krueng Juli Barat Kuala 5.5 KM 40 Pantai Krueng Juli Timu Gampong Krueng Juli Timu Kuala 5.5 KM 41 Pantai Kuala Raja Gampong Kuala Raja Kuala 6 KM 42 Pantai Ujong Blang Gampong Ujong Blang Kuala 5.5 KM 43 Bendungan Teupin Mane Gampong Teupin Mane Juli 20 KM 44 Cot Panglima Gampong Krueng Simpo Juli 27 KM 45 Buket Jabbal Saifannur Gampong Krueng Simpo Juli 26 KM 46 Krueng Simpo Gampong Krueng Simpo Juli 19 KM 47 Arung Jeram Gampong Pante Peusangan Juli 37 KM 48 Ekowisata Pante Pusangan Gampong Pante Peusangan Juli 37 KM 49 Bendungan Kapa Gampong Kapa Peusangan 13.5 KM 50 De Paya Gampong Paya Meneng Peusangan 7.2 KM 51 Paya Kareung Desa Cot Gapu Peusangan 4,5 KM 52 Waduk Paya Lipah Desa Paya Meuneng Peusangan 8 KM 53 Makam Tgk Di Gle Gampong Mns. Keude Matang Geulumpang Dua Peusangan 10,5 KM 54 Makam Habib Bugak Gampong Bugak Jangka 21 KM 55 Pantai Kuala Jangka Gampong Jangka Mesjid Jangka 18.8 KM 56 Pantai Kuala Ceurape Gampong Kuala Ceurape Jangka 23 KM 57 Pantai Kuala PAON Gampong Bugak Punjot Pasi Mns. Dua jangka 21 KM 58 Romoh Tgk. Awe Geutah Gampong Awe Geutah Induk Peusangan Siblah Krueng 18 KM 59 Boboo Island Gampong Blang Cirih Peusangan Siblah Krueng 19.8 KM 60 Air Terjun Leubok Setoi */ Gampong Pante Karya Peusangan Siblah Krueng 20 KM 61 Paya Nie Gampong Paya Nie Kuta Blang 19 KM 62 Pantai Pagah Gampong Ie Rhop Gandapura 37 KM 63 Pantai Lapang Timu Gampong Lapang Timu Gandapura 36 KM BUPATI BIREUEN MUZAKKAR A. GANI L

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian sejarah dan budaya daerah, penataan kawasan yang unik dan menarik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); I.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); »
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
7.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 307); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BIREUEN. BABI KETENTUAN UMUM *

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen dengan fungsi kewenangannya masing-masing. _
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4.Bupati adalah Bupati Bireuen.
5.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6.Objek Daya tarik Wisata adalah unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam yang memiliki keunikan keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sasaran tempat wisata.
7.Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8.Wisata Alam adalah peijalanan menikmati suasana keindahan nuansa laut, danau, hutan dan pengunungan.
9.Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
10.Wisata sejarah adalah tempat atau kawasan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat sejarah.
11.Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian dan perkebunan sebagai atraksi wisata.
12.Wisata Tirta adalah wadah rekreasi dan wisata dan olahraga yang berhubungan langsung dengan air sebagai tempat bermain.
13.Wisata Bahari adalah tempat melakukan rekreasi untuk menikmati keindahan dalam laut dan pesisir pantai.
14.Wisata Kuliner adalah perjalanan yang memanfaatkan beraneka ragam jenis masakan dan makanan serta suasana lingkungannya sebagai tempat rekreasi, relaksasi.
15.Atraksi Wisata adalah penampilan kebolehan sebuah kaiya dan hasil seni, baik budaya maupun olahraga.
16.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non perintahan lain dalam penataan ruang.
17.Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisataan di objek daya tarik wisata maupun di Desa yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Pasal 2

(1)Tujuan Ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat gampong serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing lokasi wisata sebagai objek daya tarik wisata;
2. b.terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan L
3. c.memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata agro, wisata alam ,wisata budaya, wisata kuliner, wisata tirta, dan atraksi wisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
(2)Sasaran Penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
2. b.memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata; dan
3. c.memberikan ruang bagi pengusaha untuk mengelola daya tarik wisata dalam melestarikan kebudayaan, pemanfaatan lingkungan yang nyaman serta menyediakan lapangan pekerjaan.
(3)Fungsi objek daya tarik wisata adalah:
1. a.sarana memenuhi kebutuhanjasmani, rohani dan intelektual;
2. b.sarana edukatif dan rekreasi;
3. c.sarana pelestarian sejarah, pengembangan seni dan budaya;
4. d.sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
5. e.sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata;
6. f.sarana pengembangan ekonomi kreatif masyarakat; dan
7. g.sarana melindungi dan mengembangkan kreatifitas ekonomi kreatif.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Penataan lingkungan pada objek daya tarik wisata dan kawasan termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pengelola/atau pihak lain yang menjadi mitra keija dalam pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten.
(3)Pengelolaan kawasan wisata memprioritaskan kelestarian lingkungan dan mempertahankan identitas daerah/tempat sebagaimana kondisi alam dan sejarah tempat asal mulanya.
(4)Pengelola dan masyarakat bertanggung jawab menjaga kenyamanan dan keselamatan aset yang telah dibangun/disediakan dalam kawasan pariwisata.
(5)Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengawasi dan menjaga keamanan dan keselamatan di kawasan wisata.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di objek daya tarik wisata berhak: I Q. _
1. a.mendapatkan perioritas sebagai pekeija sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dan; _
2. b.mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
(2)Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di objek daya tarik wisata wajib:
1. a.melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
2. b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat berkeija sama dengan pemerintah daerah;
3. c.membayar retribusi .kebersihan dan keamanan setiap bulan sebagaimana ketentuan pengelolaan tempat dan fungsinya;
4. d.memenuhi standar fungsi kawasan sebagaimana kebutuhan tempat yang disediakan;
5. e.menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan pengelola kawasan wisata setiap tahunnya (LPJ keuangan) kepada pemerintah daerah;
6. f.mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan akses jalan dan mempromosikan, melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan objek daya tarik wisata.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

(1)Pemanfaatan dan pengembangan Objek Daya tarik Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat sebagai daya tarik wisata.
(2)Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
1. a.agro wisata;
2. b.wisata alam;
3. c.wisata budaya;
4. d.wisata kuliner;
5. e.wisata tirta;
6. f.wisata sejarah; dan
7. g.atraksi wisata.
(3)Pengembangan sarana akomodasi pada objek daya tarik wisata diarahkan dengan menyediakan homestay dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata.
(4)Pemanfaatan dan Pengembangan objek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.
(5)Pemerintah dan pengelola kawasan wisata bersama-sama mengembangkan kawasan wisata sebagaimana kebutuhan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan.
(6)Lokasi lahan yang potensial sebagai objek daya tarik wisata harus mengikuti aturan dan rencana pengembangan kawasan yang akan dibangun. ÿ
(7)Pemerintah Kabupaten dapat berkeija sama dengan pihak swasta, dan perorangan dalam membangun kawasan wisata.
(8)Daftar Objek daya tarik wisata Kabupaten Bireuen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Pengelolaan dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten, dan diprioritaskan pada pengdsaha daerah/lokal, masyarakat perorangan, gampong, kelompok masyarakat dan swasta.
(2)Keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengelola.
(3)Pengelolaan kawasan wisata memegang teguh penerapan Syariat Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.
(4)Pengelolaan kawasan harus memenuhi standar keamanan, kesehatan dan Kebersihan sebagaimana tertuang dalam standarisasi usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.
(5)Mekanisme pengelolaan, hasil pengelolaan dan pengawasan dilaporkan kepada Dinas Pemuda, Olahrgara dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dalam bentuk LPJ.
(6)Kawasan wisata yang sarana dan prasarana pendukungnya dibangun/disediakan oleh pemerintah mekanisme pengelolaannya harus disetujui dan disepakati oleh pemerintah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang memiliki tugas membina dan mengawasi pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Bireuen.
(7)Mekanisme pengelolaan diatur terpisah dalam perjanjian keijasama pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata, dengan ketentuan:
1. a.setiap kawasan wajib membuat mekanisme pengelolaan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten melalui dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
2. b.mekanisme pengelolaan, laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban dilaporkan pada pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
3. c.pemerintah berhak menunda atau menutup lokasi bila mekanisme pengelolaan bulum jelas atau tidak memenuhi standar pengelolaan kepariwisataan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
4. d.hasil perjanjian dan pengelolaan wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan dan Pengawasan Objek Daya Tarik Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati. I
(2)Penataan dan pengelolaan 'Objek Daya Tank Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar besamya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Objek Daya Tarik Wisata.
(3)Pengawasan penataan Objek Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.