DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 60 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, BAB III Prinsip dan Strategi, BAB IV Hak dan Kewajiban Anak, BAB V Indikator KLA, BAB VI Tahapan KLA, BAB VII Forum Anak, BAB VIII Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten, BAB IX Tanggung Jawab Keluarga, BAB X Tanggung Jawab Masyarakat, BAB XI Tanggung Jawab Dunia Usaha, BAB XII Sekolah Ramah Anak, Pesantren Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Anak dan Gampong Ramah Anak, BAB XIII Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Massa, BAB XIV Pendanaan, BAB XV Sanksi Administratif, BAB XVI Ketentuan Peralihan, BAB XVII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan :

1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4.Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6.Satuan Keija Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 10.Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
12.Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
13.Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
14.Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
15.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16.Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit keija yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada SKPK yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
17.Rencana Aksi Daerah KLA, yang selanjutnya disebut RAD- KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA. 18.Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identiflkasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan. 19.Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan dikelola oleh anak dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten sebagai sarana menyalurkan aspirasi suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
20.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. 2 1.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak.
22.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
23.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
24.Gampong Layak Anak adalah pembangunan Gampong yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Gampong, yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Gampong dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
25.Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis.
26.Keluarga adalah unit usaha terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
28.Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Qanun ini dimaksudkan untuk:
1. a.menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
3. c.melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
4. d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
5. e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
6. f.membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang yang dilaksanakan secara bertahap;
7. g.memastikan dalam pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; dan
8. h.menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha.
(2)Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan menjadi acuan Penyelenggaran KLA di Kabupaten.

Pasal 3

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

a.pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; dan
b.peran serta Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 5

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

a.mengutamakan Hak Anak;
b.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat Keluarga, Dusun, Gampong sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 7

Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang terdiri dari:

a.hak anak atas identitas;
b.hak perlindungan identitas;
c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g.hak akses informasi yang layak; dan
h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yakni sebagai berikut:

a.mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
b.tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
c.mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
d.mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
e.mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
f.mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
g.mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yakni sebagai berikut:

a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan;
b.setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
c.setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan
d.anak dapat mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 10

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, yakni sebagai berikut:

a.berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
b.mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
c.hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
d.berekreasi; dan
e.memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.

Pasal 11

Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yakni sebagai berikut:

a.anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
b.ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
c.anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban penelantaran, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban konflik berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
d.anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
e.anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…