DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Nama, Obek, Subjek dan Wajib Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Kadaluwarsa Penagihan; Sanksi Administrasi; Insentif Pemungutan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud dari peran serta masyarakat untuk mendukung kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf h Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan jenis retribusi jasa usaha kabupaten/kota:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Oanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179),
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA dan BUPATI ACEH JAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ganun ini yang dimaksud dengan : 1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 5.Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur an adil.
6.Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan atau yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi dimaksud. 7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) atau Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Retribusi Kabupaten adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.
11.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kepelabuhan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
13.Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
15.Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mengangkut barang, 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 29. 26. 27. 28. 29. 30. 31. penumpang, dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran. Call adalah kunjungan kapal pada suatu pelabuhan untuk menurunkan atau memuat muatannya. Etmall adalah satuan untuk menghitung tarif jasa tambat, dihitung dengan satuan etmall 24 (dua puluh empat) jam. Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat dengan GT adalah ukuran sebuah kapal. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 GT. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Sewa Tanah dan/atau Bangunan/Ruangan adalah biaya yang dikenakan atau dipungut atas penggunaan tanah dan/atau bangunan/ruangan milik pelabuhan yang dihitung tersendiri di luar pengenaan biaya penggunaan listrik, air dan telepon. Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada penumpang dan kendaraan yang masuk ke areal dermaga. Jasa Pelayanan Terminal Penumpang dan Pemeliharaan Dermaga adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan penyeberangan kepada penumpang dan kendaraan yang masuk atau berada di areal dermaga dan atau menggunakan fasilitas dermaga serta melakukan kegiatan di areal dermaga pelabuhan. Jasa Sandar/Tambat adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal laut yang bersandar dan atau istirahat di pelabuhan. Jasa Labuh adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapai yang menggunakan kawasan perairan dan atau istirahat di dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp). Jasa Penumpukan Barang dan Hewan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada orang pribadi atau perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menumpukkan barang dan hewan di areal pelabuhan. Jasa Timbang Kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan pengangkut barang bermuatan yang akan masuk ke kapal dan atau menyeberang. Jasa Pelayanan Air Bersih dan Bahan Bakar Minyak adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal, orang pribadi/ perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan air bersih dan bahan bakar minyak yang bersumber dari Badan Penyedia Air Minum dan PERTAMINA yang melalui instalasi milik pelabuhan. Jasa Mangkal/Penitipan Kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan yang tidak menyeberang dan dititip di pelabuhan. Jasa Pelayanan Alat adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang akan menggunakan alat mekanik (sewa forklif). Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
32.Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan jasa Kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :
1. a.sewa tanah dan/atau bangunan/ruangan, b.jasa tanda masuk kawasan pelabuhan: Cc. jasa pelayanan terminal penumpang dan pemeliharaan dermaga,
2. d.jasa sandar/tambat,
3. e.jasa labuh,
4. f.jasa penumpukan barang/hewan,
5. g.jasa timbang kendaraan, h.jasa pelayanan air bersih dan bahan bakar minyak,
6. i.jasa mangkal/penitipan kendaraan, dan
7. j.jasa pelayanan alat.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa Kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK).

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. |
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kendaraan pengangkut air bersih dan minyak untuk keperluan pelabuhan, kendaraan Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia, Ambulance, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemanduan, Pemadam Kebakaran, PT. Telkom, Bea dan Cukai dan Search and Rescue untuk penyelenggaraan kegiatan pelabuhan dan/atau untuk kepentingan dinas.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 4 Y

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi keluar masuk kendaraan, penyediaan tempat parkir, penyediaan kolam dan dermaga, penyediaan tempat kegiatan usaha serta penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan, Jenis Golongan Kendaraan, Frekuensi dan Jangka Waktu Pemakaian.
(2)Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : Jenis Jenis Fasilitas/Jenis Tarif Pelayanan Golongan Kendaraan/Jenis Kapal 1 2 3 Sewa Tanah | 1.Pemakaian tanah Rp. 360.000,-/M2/Tahun dan/atau Bangunan/ /2.Pemakaian Ruangan bangunan/ruangan
1. a.Kantor perusahaan| Rp. 60.000,- /M2/Bulan penyeberangan dan kantor lainnya
2. b.Warung/kantin dan | Rp. 30.000,-/M?2/Bulan sejenisnya
3. c.Gudang Rp. 75.000,-/M2/Bulan Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan
4. d.Sarana/ Tempat Reklame
  1. 1.Jasa tanda masuk pelabuhan untuk orang (pengunjung, penumpang, pengantar dan penjempul.
  2. 2.Jasa tanda masuk pelabuhan untuk kendaraaan :
5. a.Gol. I (Sepeda)
6. b.Gal. II Sepeda Motor/Betor) Rp. 60.000,-/M2/Bulan Rp 1000-/Orang/Sekai Masuk Rp. 1000-/Unit/Sekali Masuk Rp. 1.000,-/Unit/Sekali Masuk k : Ul
7. c.Gol II (Mopen/Px Up dan sejenisnya) d.Gol. IV (Mobil Bus Sedang/Mobar dan sejenisnya), V (Bus Besar/Truck/Tangki/ dan sejenisnya) & VI (Truck Tronton)
8. e.Gol. VII (Alat Berat) Rp. 2000,-/Unit/SekaliMasuk Rp. 3000,-/Unit/Sekali Masuk Rp.5.000,-/Unit/Sekali Masuk Jasa Pelayanan Terminal Penumpang dan Pemeliharaan Dermaga Jasa Sandar /Tambat . Jasa pelayanan terminal untuk penumpang
  1. 2.Jasa pemeliharaan dermaga bagi kendaraan dan barang muatan di atas kendaraan :
9. a.Gol. I (Sepeda) b Gol Frpeda Motor/Betar)
10. c.Gol H Mopn/PckUp dan sejenisnya)
11. d.Gol. IV (Mobil Bus Sedang/Mobar dan sejenisnya)
12. e.Gol. V (Bus Besar/Truck/Tangki/d an sejenisnya)
13. f.Gol. VI (Truck Tronton)
14. g.Gol. VII (Alat Berat) : - Roda Karet - Roda Besi
15. h.Barang muatan . Jasa sandar/tambat bagi kapal »- 500 GT
16. a.Tambat Dermaga (beton, besi, dan kayu) - Kapal angkutan luar negeri - Kapal angkutan dalam negeri Rp. 2000,-/arang/Seka Masuk Rp. 1.000,-/unit/Sekali Masuk Rp. 2000,-/Unit/Sekali Masuk Rp 5.000,-/Unit/Sekali Masuk Rp. 10.000,-/Unit/Sekal Masuk Rp. 15.000/-/Unit/Sekali Masuk Rp. 20:000,-/Unit/Sekali Masuk Rp 100.000,-/Unit/ Sekali Masuk Rp. 150000-/Unit/Sekai Masuk Rp. 1.500-/Ton $ 1 /GT/Etmall Rp. 60,- /GT/ Cali 1N 1 - Kapal Wisata/Pesiar
17. b.Tambat pinggiran/talud - Kapal angkutan luar negeri - Kapal angkutan dalam negeri - Kapal Wisata/Pesiar
  1. 2.Jasasandar/tambetkapal :
18. a.s/d 250 GT
19. b.251 s/d 500 GT
20. c.501 s/d 750 GT
21. d.751 s/d 1.000 GT
22. e.1.000 GT ke atas
  1. 3.Jasa kapal istirahat pada dermaga. 4. Jasa Sandar/tambet sungai. Rp. 100.000,-/Kapal $ 0.75 /GT/Etmali Rp. 40,- /GT/ Call Rp. 50.000,- / Call Rp. 20.000,-/ Call Rp. 25.000,-/ Cali Rp. 30.000,-/ Cali Rp. 35.000,-/ Call Rp. 50.000,-/ Call Rp. 15 /GT/Jam Rp. 5.000,-/Kapal/ Call Jasa Labuh |Jasa labuh menurut jenis angkutan :
23. a.Kapal angkutan luar| $ 1/GT/Etmall negeri
24. b.Kapai angkutan dalam | Rp. 60,-/GT/Etmali negeri
25. c.Kapal Wisata/Pesiar Rp. 75.000,-/Kapal Jasa
  1. 1.Jasa penumpukan barang| Rp. 1.000,-/M3/Hari penumpukan barang dan |2. Jasaperampukan hewan: hewan
26. a.Lembu, kerbau dan | Rp. 2.000,-/Ekor/Hari sejenisnya
27. b.Kambing, domba. dan | Rp. 1.000,-/Ekor/ Hari sejenisnya
28. c.Ayam, unggas dan | Rp. 100,-/Ekor/Hari sejenisnya Jasa Jasa Timbang Kendaraan Timbang bagi kendaraan bermuatan Kendaraan barang:
29. a.Gol. II (Mopen/Pick Up dan sejenisnya)
30. b.Gol. IV (Mobil Bus Sedang/Mobar dan sejenisnya)
31. c.Ga. V Bus Besa Truck/Tangki/dan sejenisnya) & VI (Truck Tronton) Rp. 2.000,-/Kendaraan Rp. 2.500,-/Kendaraan Rp. 3.000,-/Kendaraan RS

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945