DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembentukan, Tempat Kedudukan, Usaha, Dewan Komisaris dan Direksi, Karyawan, Modal, Saham dan Deviden, RUPS, Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi, Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Petro Tamiang Raya. Mengingat : 1. 2.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176); 6. 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 20. 21. 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PETRO TAMIANG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Tamiang.
4.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD Petro Tamiang Raya adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha Pertambangan Energi dan Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
8.Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
9.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
10.Karyawan adalah karyawan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
11.Saham adalah bukti pemilikan modal Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
13.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

a.Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah;
b.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
c.Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
d.Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat;

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Qanun ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
(2)Bupati diberi wewenang untuk memproses pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam operasional Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya tunduk pada semua ketentuan hukum yang menyangkut Perseroan Terbatas.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya berkedudukan dan Berkantor Pusat di Karang Baru sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Tamiang.
(2)Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dalam rangka memperluas usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB V

USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya akan melakukan:

1.Kegiatan yang berkaitan dengan usaha hulu migas yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi.
2.Kerjasama dengan Badan Usaha Milik pemerintah dan atau Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam usaha Migas.
3.Usaha-usaha lain yang meliputi :

a.eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi termasuk penerimaan penawaran participating interest dari suatu wilayah kerja;
b.pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya energi; dan
c.Kerjasama dalam bidang usaha Migas dengan PT Pertamina.

BAB VI

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 6

(1)Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
(3)Wewenang dan kewajiban komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(4)Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.
(5)Untuk pertama kali pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
1. a.berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
2. b.mempunyai pengalaman kerja dibidang minyak dan gas minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
3. c.membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perseroan;
4. d.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi lainnya atau dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
5. e.Lulus uji kelayakan (Fit and Propertest) yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati
(3)Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari DPRK.
(4)Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(5)Tata cara Pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi Hak Pemegang Saham dalam pencalonan.

Pasal 8

Untuk pertama kali, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya, ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

KARYAWAN

Pasal 9

(1)Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
(2)Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 13 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 13 Tahun 2014