DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Maksud, Tujuan dan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Modal dan Saham, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan dan Pembagian Laba Rugi, Kerjasama, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi, Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk terlaksananya pendaftaran perseroan guna memperoleh status badan hukum, perlu menyesuaikan nomenklatur PT. Rebong Permai dengan membentuk Qanun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Rebong Permai Jaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG Dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. REBONG PERMAI JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha Industri dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
7.Modal Dasar adalah modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada saat pendirian PT. Rebong Permai Jaya.
8.Penyertaan Modal adalah setiap pemilikan saham atau bentuk aset, piutang atau pemasukan dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang pada perusahaan lain.
9.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat Umum Pemegang Saham PT. Rebong Permai Jaya yang merupakan wadah pemegang saham dalam mengambil keputusan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
10.Saham adalah bukti pemilikan modal PT. Rebong Permai Jaya yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
11.Direksi adalah Direksi PT. Rebong Permai Jaya.
12.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Rebong Permai Jaya.
13.Karyawan adalah karyawan PT. Rebong Permai Jaya.
14.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Rebong Permai Jaya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Qanun ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Rebong Permai Jaya.
(2)Bupati diberi wewenang untuk melaksanakan pembentukan BUMD PT. Rebong Permai Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunjuk dan memberi mandat pada seorang atau beberapa orang untuk mewakilinya.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 3

(1)Maksud dibentuknya BUMD PT. Rebong Permai Jaya adalah untuk mengelola bidang perdagangan dan industri serta bidang usaha dan jasa lain yang merupakan potensi daerah yang layak secara bisnis.
(2)Tujuan dibentuknya BUMD PT. Rebong Permai Jaya untuk :
1. a.Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggali sumber-sumber ekonomi potensial agar menjadi kekuatan ekonomi riil;
2. b.Mengelola bidang perdagangan dan memanfaatkan sumber daya alam degan mengembangkan industri hulu dan hilir untuk kesejahteraan masyarakat;
3. c.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
4. d.Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
5. e.Membuka lapangan kerja dan membuka peluang investasi secara optimal untuk percepatan pertumbuhan ekonomi; dan
6. f.Menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan perdagangan dan industri serta pengelolaan sumber daya alam.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

BUMD PT. Rebong Permai Jaya berkedudukan dan Berkantor Pusat di Karang Baru dan dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Cabang Pembantu dalam rangka memperluas usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha BUMD PT. Rebong Permai Jaya adalah :
1. a.usaha Perdagangan dan jasa;
2. b.usaha pengelolaan Industri;
3. c.usaha Pengelolaan dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan; dan
4. d.usaha lainnya yang merupakan potensi daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain, di dalam negeri dan/atau luar negeri atas persetujuan RUPS.

BAB V

ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

(1)Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :
1. a.nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. c.jangka waktu berdirinya perseroan;
4. d.besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
5. e.jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat setiap saham dan nominal setiap saham;
6. f.nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. g.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. h.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. i.tata cara penggunaan laba dan pembagian Deviden;
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
(3)Anggaran Dasar tidak boleh memuat :
1. a.Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. b.Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain;

Pasal 7

(1)Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
(2)Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
(3)Pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar BUMD PT. Rebong Permai Jaya adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berupa kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk uang tunai dan aset yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.
(4)Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

(1)Saham yang dikeluarkan oleh BUMD PT. Rebong Permai Jaya adalah saham “atas nama”.
(2)Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(3)Penyertaan saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…