DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran dalam APBK, Pengajuan Bantuan Keuangan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL.

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang. 3. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. 6.

7.Kepala Badan... (R7 7, 10. 11. 12. 13. 14, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan Keuangan adalah Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK. 9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Hasil Pemilu. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. "NY,

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten yang mendapat kursi di DPRK- |
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersumber dari APBK.
(3)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRK.
(4)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KIP Kabupaten.
(5)Besaran nilai bantuan persuara yang mendapat kursi di DPRK berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRK bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi periode sebelumnya.

Pasal 3

(1)Penghitungan besaran nilai bantuan per suara untuk periode Pemilu 2014 -—2019 bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK merupakan jumlah bantuan APBK tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRK periode 2009.
(2)Penghitungan besaran nilai bantuan persuara untuk periode Pemilu berikutnya bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRK periode sebelumnya.
(3)Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK periode berkenaan.
(4)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk periode Pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara. » “ "musa 3, "R7,
(5)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara.
(6)Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara Pemilu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBK

Pasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan yang dirinci masing-masing Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam rincian objek belanja keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1)Pengurus Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 4 (empat) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
1. a.Surat Keputusan DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya dan dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing partai politik,
2. b.fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak, “ c. Surat... AN€ (N,
(4)
(5)
1. c.Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik dan Partai Politik Lokal hasil Pemilu DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Kabupaten,
2. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan,
3. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 6096 dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik,
4. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,dan
5. g.surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam pengunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tembusannya disampaikan kepada Ketua KIP Kabupaten dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dalam hal Partai Politik dan Partai Politik Lokal tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal! tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (1 Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

(2): “ 3) Anggota Tim... RK “——1
(3)
(4)
(6)
(1)
(2)
(3)4
(1)Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat Kabupaten dan KIP Kabupaten. Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten dibuat dalam berita acara.
(5)Tim Verifikasi tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya Partai Politik dan Partai Politik Lokal menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten. Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan. Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Bantuan keuangan partai politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik dan Partai Politik Lokal.

(2), Penggunaan... NY,
(2)3)
(1)
(2)
(3)1) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60Y6 dari besaran bantuan yang diterima. Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 9

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertujuan untuk :

a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
a.pendalaman mengenai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
b.pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan Cc. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
a.seminar,
b.lokakarya,
c.dialog interaktif,
d.sarasehan: dan
e.workshop.

Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagainriana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkaitan dengan : : a., administrasi... Wu

(1)
(2)
(3)3)
(5)
(6)administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor. b. c. d.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Partai politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan. Partai politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan Partai Politik Lokal kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…