DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kepada PT Petro Tamiang Raya dan PT Rebong Permai Jaya.

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Ganun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Petro Tamiang Raya dan PT. Rebong Permai Jaya: Mengingat 11. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176):
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Oanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Oanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38), Oanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28): 13.OGanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2014 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Petro Tamiang Raya (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 39): 14. Oanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2014 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Rebong Permai Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 Nomor 17): Ke Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menetapkan

Menetapkan : dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : OANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PT. PETRO TAMIANG RAYA DAN PT. REBONG PERMAI JAYA.

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang: Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. 5. 6. 7. 10. 11. 12. Penyertaan Modai adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada PT. Petro Tamiang Raya dan PT. Rebong Permai Jaya. 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perseroan Terbatas Petro Tamiang Raya yang selanjutnya disebut PT. Petro Tamiang Raya adalah adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dibentuk berdasarkan Oanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendirian PT. Petro Tamiang Raya yang dikuatkan dengan Akta Notaris H. Djamik Asmur, SH. SpN. Nomor 26 tanggal 30 Oktober 2014. Perseroan Terbatas Rebong Permai Jaya yang selanjutnya disebut PT. Rebong Permai Jaya adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dibentuk berdasarkan OGanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian PT. Rebong Permai Jaya yang dikuatkan dengan Akta Notaris H. Djamik Asmur, SH. SpN. Nomor 14 tanggal 14 Desember 2014.

Pasal 2

(1)Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagai upaya pemanfaatan sumber daya yang ada/ dimiliki di Kabupaten Aceh Tamiang.
(2)Penyertaan modal kepada PT. Petro Tamiang Raya dan PT. Rebong Permai Jaya bertujuan untuk pembiayaan operasional dan memperkuat struktur permodalan perusahaan.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan kepada :

a.PT. Petro Tamiang Raya dengan rincian sebagai berikut : 1, tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan
1. 2.tahun anggaran 2016 sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
b.PT. Rebong Permai Jaya dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan
2. 2.tahun anggaran 2016 sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Petro Tamiang Raya, dan PT. Rebong Permai Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

PT. Petro Tamiang Raya dan PT. Rebong Permai Jaya sebagai penerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan tembusannya kepada DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 6

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, j1 nktober 2015 M 28 DguLi53ah 1436 H BUPATI ACEH TAMIANG, Diundangkan di Karang Baru HAMDAN SATI pada tanggal, 12 Oktober 2015 M 28 D2utnissah 1436 H SEKRETARIS DAERAH LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG OANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG, PROVINSI ACEH: (2/2015) KABUPATEN ACEH T RAZUARDI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945