DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Mekanisme Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan mendapat hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
9.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27);
10.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9.Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan nonfisik.
10.Masyarakat Sasaran adalah perorangan, kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi sasaran binaan.
11.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah kabupaten dengan bentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
13.Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, DPRK, akademisi, asosiasi pengusaha dan organisasi masyarakat untuk membantu Bupati mengkoordinasikan dan mensinerjikan program Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pelaksanaan TSLP adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang.
(2)Tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah:
1. a.terintegrasikannya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan Program Pemerintah Kabupaten;
2. b.terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha;
3. c.terarahnya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
4. d.terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III

PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 3

(1)Setiap perusahaan di Kabupaten Aceh Tamiang yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit operasional yang berkedudukan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 4

(1)TSLP dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.
(2)Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam :
1. a.penyusunan program TSLP yang akan dilaksanakan perusahaan;
2. b.penentuan Masyarakat Sasaran yang akan menerima manfaat program TSLP.
(3)Perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. d.pencabutan izin usaha atau diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin usaha, izin operasional atau hak guna usahanya.

Pasal 5

(1)Program TSLP meliputi :
1. a.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
2. b.bina lingkungan dan sosial; dan
3. c.bantuan langsung kepada masyarakat.
(2)Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di lingkungan perusahaan.

Pasal 6

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di Wilayah Sasaran.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan/atau
7. g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 7

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.

Pasal 8

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa :

a.hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
b.penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau masyarakat yang berkemampuan secara ekademis namun tidak mampu membiayai pendidikannya;
c.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
d.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
e.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan bagi pekerja sosial; dan
f.perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai berkemampuan khusus.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 9

(1)Perusahaan melaksanakan program TSLP sesuai mekanisme yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Forum TSLP.
(2)Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pernyataan sebagai pelaksana TSLP;
2. b.penyusunan dan penentuan rencana program TSLP;
3. c.membuat naskah kerjasama program TSLP apabila melibatkan pihak ketiga;
4. d.pelaksanaan program TSLP;
5. e.monitoring dan evaluasi program TSLP; dan
6. f.pelaporan hasil pelaksanaan program TSLP.
(3)Semua tahapan dalam mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten melalui Forum TSLP paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018