DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor :PHD-229/PK/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Hibah Daerah Non Kas dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, permintaan penyaluran hibah kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dilakukan paling lama tanggal 18 Nopember 2016;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan

Mengingat

Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal dapat dilakukan pada BUMD dan ditetapkan dengan Perda;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang; BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG. Mengingat... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9. 10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negarayang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
10. 12.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10,Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); 13.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 21);
11. 14.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menetapkan

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. " dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN :

Pasal 1

3.Bupati.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
6.Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
7.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada PDAM Tirta Tamiang dengan prinsip saling menguntungkan.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tamiang adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang yang dikuatkan dengan Akta Notaris Rialdi Suiyadharma, SH Nomor 75 tanggal 8 Desember 2010;
11.Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM;

Pasal 2

(1)Penyertaan modal dimaksudkan dalam Qanun ini untuk :
1. a.penyelesaian utang PDAM kepada pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Tamiang secara Non Kas;
2. b.meningkatkan kinerja dalam rangka menghasilkan pendapatan dan/atau meningkatkan pelayanan masyarakat.
(2)Penyertaan modal bertujuan agar terpenuhinya penyelesaian pelunasan utang PDAM kepada Pemerintah.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan kepada PDAM Tirta Tamiang untuk penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 53.980.596.000,- (lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). {2} Penyertaan modal untuk penyelesaian utang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hibah non kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 4

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PDAM Tirta Tamiang sebelumnya sebesar 6.081.382.870,00 (enam milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 60.061.978.870,00 (enam puluh milyar enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PDAM Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PDAM Tirta Tamiang sebagai penerima penyertaan modal, wajib meningkatkan kinerja dalam rangka menghasilkan pendapatan dan/atau meningkatkan pelayanan masyarakat. PDAM Tirta Tamiang sebagai penerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 8

Pit. BUPATI ACgthTAMIANG, M. ALI ALFATA Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, £ Vqvml-v r 2016 M # 6 /fw_. 1438 H ( Pit. BUPATIAOÿTAMIANCLÿ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEHJÿIa: Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, & 2016 M L 1438 H — SEKRETARIS DAERAH razuard; LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (6/112/2016)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…