DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 ayat (7) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan penyertaan modal daerah dengan Qanun;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b> perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. 3.Undang-Undang... %
3. 7.Penyertaan modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas.
4. 8.Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada PDAM Tirta Tamiang dengan prinsip saling menguntungkan.
5. 9.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. 10.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang disebut sebagai PDAM Tirta Tamiang adalah Perusahaan Daerah Air Minum Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang yang dikuatkan dengan Akta Notaris Rinaldi Suryadharma, SH Nomor 75 tanggal 8 Desember 2018.

Pasal 2

(1)Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dalarn menambah, meningkatkan, memperluas prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.
(2)Penyertaan modal bertujuan agar terpenuhinya cakupan pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan kepada PDAM Tirta Tamiang dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
2. b.Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); dan
3. c.Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
  1. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinyaterakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); / ÿ
  3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
  7. 11.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 21);
  8. 12.Qanun
  9. 12.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
6.Investasi Langsung adalah Penyertaan Modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha. L A 7- Penyertaan... ÿ ÿ V'

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinj'a, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. Diundangkan di Karang Baru pada tanggal. 1 1 Januari 2019 M S* J. Awal 1440 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG, Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, 1j Januari 2019 M D J. Awal 1440 BUPATI ACEH TAMIANG, BASYAKNE DIN 1 \ \jy- MURSIL V LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG QANUN KABUPATENACEH TAMIANG PROVINSIACEH :(1/ X /2019) O

(2)Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum sebanyak 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum sebanyak 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum sebanyak 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp 3.000.000,-(tigajuta rupiah). Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PDAM Tirta Tamiang sebelumnya sebesar Rp 6.081.382.870,00 (enam milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp 15.081.382.870,00 (lima belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada ' PDAM Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDAM Tirta Tamiang sebagai penerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi Kineija Laporan Keuangan Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 4

)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 tahun 2010