DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Pengelolaan dan Penatausahaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan penyertaan modal kabupaten dengan Qanun;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang… SALINAN
2. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. 9.Peraturan…
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. 14.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389,);
16. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
18. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
19. 18.Peraturan...
20. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. 19.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 50); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
6.Investasi…
6.Investasi Langsung adalah Penyertaan Modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
7.Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah atau Pihak Lain kepada Pemerintah Kabupaten atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian dapat berupa penyertaan modal dalam bentuk kas maupun non kas dan berupa barang kepada BUMD.
8.Penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
9.Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang dengan prinsip saling menguntungkan.
10.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang disebut sebagai PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang.
12.Masyarakat penerima manfaat adalah kriteria masyarakat penerima manfaat yang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum. Pasal…

Pasal 2

(1)Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang dalam menambah, meningkatkan, memperluas prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.
(2)Penyertaan modal bertujuan agar terpenuhinya cakupan pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk uang ditetapkan kepada PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang dengan rincian sebagai berikut:

a.Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 3.000 (Tiga ribu) sambungan rumah bagi masyarakat penerima mamfaat;
b.Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 3.000 (Tiga ribu) sambungan rumah bagi masyarakat penerima mamfaat;
c.Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 3.000 (Tiga ribu) sambungan rumah bagi masyarakat penerima mamfaat; dan
d.Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 3.000 (Tiga ribu) sambungan rumah bagi masyarakat penerima mamfaat.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk barang ditetapkan kepada PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang dengan rincian sebagai berikut:

a.Barang…
a.Barang Milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kabupaten Aceh Tamiang berupa 9 (sembilan) Unit Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang, 1 (Satu) unit Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang, 2 (Dua) Unit Instalasi Air Sumber/Mata Air Kapasitas Sedang, 1 (satu) Unit Bangunan Pengambilan Air dari Sungai, 1 (Satu) Unit Jaringan Air Minum Lainnya dan 2 (Dua) Unit Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang yang diperoleh melalui pengadaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan DIPA Tahun 2005 - 2013 sebesar Rp 23.320.892.920,-(Dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
b.Barang Milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kabupaten Aceh Tamiang berupa 1 (Satu) Unit Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 40 liter/detik lengkap sarana dan perpipaan IKK Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang dibangun Tahun 2015 dengan nilai perolehan sebesar Rp13.200.974.655,- (Tiga belas milyar dua ratus juta sembilan ratus tujuh puluh empat enam ratus lima puluh lima rupiah);
c.Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Eks. Baitul Mall Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Desa Tanjung Karang sebesar Rp 3.770.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Hasil Audit Konsultan Apraisal;

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB…

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPK yang melaksanakan pengawasan.
(3)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang sebagai penerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi Kinerja laporan Keuangan Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang. BAB…

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, 6 September 2021 M 28 Muharram 1443 H BUPATI ACEH TAMIANG, dto MURSIL Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, 6 September 2021 M 28 Muharram 1443 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG, dto ASRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 13 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (12/109/2021)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…