DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan Pembelajaran, Pengawasan,Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan, Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkewajiban melindungi bahasa, adat istiadat dan budaya yang berkembang ditengah masyarakat;
c.bahwa bahasa, adat istiadat dan budaya gayo memiliki keunikan yang harus dipertahankan sebagai khazanah kekayaan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat;
d.bahwa bahasa, adat istiadat dan budaya gayo sebagai muatan lokal di Kabupaten Aceh Tengah, perlu dijadikan materi ajar di lingkungan sekolah dengan kurikulum yang tidak terpisahkan dari kurikulum nasional;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun tentang Muatan Lokal. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Undang-Undang Nomor 7 • (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032);

3.Undang-Undanit
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah PertamalMadrasah Tsanawiyah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG MUATAN LOKAL.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun ini bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, budaya, spritual dan karakter disekolah.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik mengenai bahasa Gayo, Adat Istiadat, dan Seni Budaya serta mampu melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran Muatan Lokal disekolah pada kabupaten.
(2)Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
2. b.Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
(3)Pelajaran Muatan Lokal menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

(1)Kurikululum Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau, direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling singkat 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

(1)Materi ajar Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya disiapkan oleh pemerintah kabupaten bekerja sama dengan institusi/pihak yang terkait.
(2)Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kearifan lokal yang dikaji dan dibuat oleh Tim Penyusun yang terdiri dari unsur Tokoh Pendidikan, Tokoh Adat, Akademisi dan unsur Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperkaya dengan hal yang konstektual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai masyarakat gayo.
(4)Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.
(5)Materi ajar...
(5)Materi ajar dan pendalaman materi dapat dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat, ahli bahasa dan seniman gayo di Kabupaten.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan tokoh adat, ahli bahasa dan seniman gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Strategi pembelajaran Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran:
1. a.Aktif;
2. b.Inovatif;
3. c.Kreatif;
4. d.Efektif;
5. e.Menyenangkan.
(2)Strategi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , harus mensinkronisasikan kesinambungan materi ajar agar tidak terjadi tumpang tindih antar jenjang pendidikan.

Pasal 8

Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diterapkan pada:

a.Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa, diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
b.Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;

Pasal 9

Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan minimal 2 (dua) jam pelajaran perminggu.

Pasal 10

Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya sebagai Muatan Lokal, pelaksanaan pembelajaran diberikan secara kurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Pasal 11

(1)Penilaian Hasil Belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.
(2)Penilaian...
(2)Peni1aian Hasil Belajar siswa dicantumkan dalam raport danlatau ijazah.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…