DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini merubah ketentuan dalam Pasal 6, dan Pasal 9.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah menetapkan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal daerah kepada PDAM bersangkutan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk ganun Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan atas Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal daerah pada Pihak Ketiga. b. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101), 2.

3.Oanun... Menetapkan :
3.Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH MEMUTUSKAN : OANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 13) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah dapat diberikan pada pihak ketiga.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dalam bentuk kas dan non kas dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. . Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan2.

Pasal 9

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diberikan maksimal sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat diberikan maksimal sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
(3)Penyertaan...
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan tambahan dalam bentuk non kas sebesar Rp.1.700.051.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah penyertaan modal diberikan maksimal sebesar Rp.21.700.051.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat diberikan maksimal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Pasal II Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ganun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah. Disahkan di Takengon 15 Nopember 2016 M pada tanggal “5 Shafar 1438 H d PI PATI ACEH TENGAH 4 4 1 UDRI Diundangkan di Takengon pada tanggal 15 Nopember 2016 M 15 Shafar 1438 H SEKRETARI$Y DAERAH, ' KABUPATEN AYEH TENGAH d KARIMANSYAH. I LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 88 NOREG OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH NOMOR /2016 L PENJELASAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2013 1. TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA UMUM1. Penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Tawar bersumber dari hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Tawar kepada Pemerintah Pusat. Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diberikan dalam bentuk non kas untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Tawar dalam bentuk non kas dan dicatat sebagai penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM Tirta Tawar kepada Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas, menyatakan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM bersangkutan, dan Peraturan Daerah dimaksud dalam rangka penambahan pagu penyertaan modal daerah sesuai jumlah hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan Perubahan atas Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 37

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Oanun... Menetapkan :
3.Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH MEMUTUSKAN : OANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 13) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah dapat diberikan pada pihak ketiga.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dalam bentuk kas dan non kas dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. . Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan2.

Pasal 9

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diberikan maksimal sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat diberikan maksimal sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
(3)Penyertaan...
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan tambahan dalam bentuk non kas sebesar Rp.1.700.051.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah penyertaan modal diberikan maksimal sebesar Rp.21.700.051.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat diberikan maksimal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Pasal II Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ganun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah. Disahkan di Takengon 15 Nopember 2016 M pada tanggal “5 Shafar 1438 H d PI PATI ACEH TENGAH 4 4 1 UDRI Diundangkan di Takengon pada tanggal 15 Nopember 2016 M 15 Shafar 1438 H SEKRETARI$Y DAERAH, ' KABUPATEN AYEH TENGAH d KARIMANSYAH. I LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 88 NOREG OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH NOMOR /2016 L PENJELASAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2013 1. TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA UMUM1. Penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Tawar bersumber dari hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Tawar kepada Pemerintah Pusat. Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diberikan dalam bentuk non kas untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Tawar dalam bentuk non kas dan dicatat sebagai penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM Tirta Tawar kepada Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas, menyatakan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM bersangkutan, dan Peraturan Daerah dimaksud dalam rangka penambahan pagu penyertaan modal daerah sesuai jumlah hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan Perubahan atas Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 37