DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini merubah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 59, psal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 76, dan Pasal 77.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dalam suatu Oanun Kabupaten Aceh Tengah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034), 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Kh 4.Undang-Undang

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah,
9.Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 Nomor 73), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS OGANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 Nomor 73 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 22), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 angka 12 diubah sehingga P, asal 2 12 berbunyi sebagai berikut: “8 angka Pasal 2 IN

Pasal 2

Dengan Oanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
3.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.
4.Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru. 5. 6. 7. Inspektorat.8. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat. 9.
10.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
11.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
12.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13.Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah. . Ketentuan Bagian Kedua Belas diubah, sehingga Bagian Kedua Belas berbunyi sebagai berikut: 2. 3.

Pasal 59

(1)Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah, terdiri dari: a) Kepala Badan: b) Bagian Tata Usaha: c) Bidang Penanaman Modal: d) Bidang Perijinan: e) Bidang Non Perijinan: f) Bidang Data dan Informasi Elektronik: g)Tim Teknis h g) Tim Teknis, dan h) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagian Tata Usaha, terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, b) Sub Bagian Perencanaan, dan c) Sub Bagian Keuangan. . Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut: 4.

Pasal 60

(1)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan, dan pengelolaan data dan informasi elektronik.
(2)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. . Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan, dan pengelolaan data dan informasi secara elektronik secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ' Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut: 6.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, 4 b.pelaksanaan
b.pelaksanaan penyusunan program di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, C. penyelenggaraan pelayanan administrasi bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik,
d.pelaksanaan pengendalian pelaksanaan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik,
e.pelaksanaan pungutan biaya perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
f.pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi:
g.pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi,
h.pemberian informasi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan di bidang penanaman modal perijinan dan non perijinan,
i.penertiban dokumentasi perijinan dan non perijinan,
j.pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal perijinan dan non perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
k.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. . Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: 7.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:

a.menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik,
b.melakukan penelitian, pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik,
c.melakukan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik,
d.meyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan, h e.menyiapkan
e.menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik. . Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 8.

Pasal 76

(2)Sekretaris pada Badan, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat, Wakil Direktur pada RSUD Datu Beru, Kepala Bagian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kepala Kantor adalah jabatan struktural Eselon III.a . Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 77 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga keseluruhan Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: 9.

Pasal 77

(1)Sekretariat pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (la) Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di Bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Masing-masing Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Masing-masing Sub Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(4)Masing-masing Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal II h Pasal II Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah. Ditetapkan di Takengon 28 Desember 2015 M 16 Rabiul Awal 1437 H Pada tanggal BUPATI ACEH TENGAH, 4 £. Ih NASARUDDIN Diundangkan di Takengon 29 Desember 2015 M 17 Rabiul Awal1437 H Pada tanggal SEKRETARIP DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH,AhK KARI SYAH. I LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR: 82 NOMOR REGISTER OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH NOMOR: 6 TAHUN2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LAMPIRAN : GANUN KABUPATEN ACEH TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU NOMOR 1 7 TAHUN 2015 PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH . hai TANGGAL : 28 DESEMBER 2015 M 16 RABIUL AWAL 1437 H KETERANGAN : GARIS KOMANDO : GARIS PEMBINAAN BUPATI ACEH TENGAH 4 2, GA NasaRuDDIN KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | KABAG TATA USAHA | SUB BAGIAN DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN SUB PENANAMAN MODAL BIDANG PERIJINAN BIDANG NON PERIJINAN 1 BIDANG DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK TIM TEHNIS TIM TEHNIS ( TIM TEHNIS | t TIM TEHNIS PENJELASAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH I. PENJELASAN UMUM Pelayanan perizinan terpadu adalah satu upaya pemerintah dalam kerangka tata pemerintahan yang baik ( good governance ). Dengan menggunakan model segitiga sektor swasta, pemerintah dan masyarakat, perizinan terpadu diharapkan dapat menguatkan kapasitas sektor swasta yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Bagi pemerintah, hal ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Adapun dasar pertimbangannya adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, serta yang tidak kalah penting adalah peran swasta sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Perbaikan pelayanan harus dipersepsikan sebagai jalan masuk reformasi birokrasi secara menyeluruh, dimana urusan perizinan terpadu mensyaratkan pelaksanaan nilai-nilai seperti transparansi, efektifitas dan efiensi. Ketiga hal tersebut diaplikasikan menjadi kepastian syarat, biaya, waktu, penyederhanaan proses dan ketaatan prosedur. Aplikasi nilai-nilai tadi bersifat umum dan cara kerjanya dapat menjadi acuan bagi peningkatan kinerja di bidang penanaman dan perijinan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Perijinan terpadu yang dikelola dengan baik diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah dan bersaing dengan daerah lain sebagai momentum pasca berakhirnya konflik yang memerlukan percepatan demi kemajuan di masa mendatang. I. PASAL I. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 1 Cukup jelas. 2 Angka 12 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 59 Ayat
(1)Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah, terdiri dari: a) Kepala Badan, b) Bagian Tata Usaha, c) Bidang Penanaman Modal, d) Bidang Perijinan, e) Bidang Non Perijinan, f) Bidang Data dan Informasi Elektronik, g) Tim Teknis, dan h) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagian Tata Usaha, terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, b) Sub Bagian Perencanaan, dan c) Sub Bagian Keuangan. 60 Ayat
(1)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan, dan pengelolaan data dan informasi elektronik.
(2)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. 61 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pasal Pasal 62 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi : a. 63 Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, pelaksanaan penyusunan program di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, penyelenggaraan pelayanan administrasi bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, pelaksanaan pengendalian pelaksanaan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, pelaksanaan pungutan biaya perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan, pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan, pemberian informasi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan di bidang perijinan dan non perijinan, penertiban dokumentasi perijinan dan non perijinan, pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. d. e. f. h. 1. k. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan :

a.menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, b.melakukan 31
b.melakukan penelitian, pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan,
c.melakukan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan, meyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan,
e.menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik. d.

Pasal 76

Ayat

(2)Sekretaris pada Badan, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat, Wakil Direktur pada RSUD Datu Beru, Kepala Bagian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Kantor adalah jabatan struktural Eselon III.a,

Pasal 77

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (l.a) Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR :

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…