Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Peraturan ini merubah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 59, psal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 76, dan Pasal 77.
Peraturan ini merubah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 59, psal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 76, dan Pasal 77.
menetapkan dalam suatu Oanun Kabupaten Aceh Tengah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034), 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Kh 4.Undang-Undang
MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS OGANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 Nomor 73 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 22), diubah sebagai berikut:
“8 angka Pasal 2 IN
Dengan Oanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:
Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru. 5. 6. 7. Inspektorat.8. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat. 9.
. Ketentuan Bagian Kedua Belas diubah, sehingga Bagian Kedua Belas berbunyi sebagai berikut: 2. Bagian Kedua Belas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: 3.
a) Kepala Badan: b) Bagian Tata Usaha: c) Bidang Penanaman Modal: d) Bidang Perijinan: e) Bidang Non Perijinan: f) Bidang Data dan Informasi Elektronik: g)Tim Teknis h g) Tim Teknis, dan h) Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, b) Sub Bagian Perencanaan, dan c) Sub Bagian Keuangan. . Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut: 4.
. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: 5.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan, dan pengelolaan data dan informasi secara elektronik secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ' Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut: 6.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: 7.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:
. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 8.
9.
(la) Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di Bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal II h Pasal II Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah. Ditetapkan di Takengon 28 Desember 2015 M 16 Rabiul Awal 1437 H Pada tanggal BUPATI ACEH TENGAH, 4 £. Ih NASARUDDIN Diundangkan di Takengon 29 Desember 2015 M 17 Rabiul Awal1437 H Pada tanggal SEKRETARIP DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH,AhK KARI SYAH. I LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR: 82 NOMOR REGISTER OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH NOMOR: 6 TAHUN2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LAMPIRAN : GANUN KABUPATEN ACEH TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU NOMOR 1 7 TAHUN 2015 PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH . hai TANGGAL : 28 DESEMBER 2015 M 16 RABIUL AWAL 1437 H KETERANGAN : GARIS KOMANDO : GARIS PEMBINAAN BUPATI ACEH TENGAH 4 2, GA NasaRuDDIN KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | KABAG TATA USAHA | SUB BAGIAN DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN KEUANGAN - BIDANG PENANAMAN MODAL BIDANG PERIJINAN BIDANG NON PERIJINAN 1 BIDANG DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK TIM TEHNIS TIM TEHNIS ( TIM TEHNIS | t TIM TEHNIS PENJELASAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH I. PENJELASAN UMUM Pelayanan perizinan terpadu adalah satu upaya pemerintah dalam kerangka tata pemerintahan yang baik ( good governance ). Dengan menggunakan model segitiga sektor swasta, pemerintah dan masyarakat, perizinan terpadu diharapkan dapat menguatkan kapasitas sektor swasta yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Bagi pemerintah, hal ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Adapun dasar pertimbangannya adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, serta yang tidak kalah penting adalah peran swasta sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Perbaikan pelayanan harus dipersepsikan sebagai jalan masuk reformasi birokrasi secara menyeluruh, dimana urusan perizinan terpadu mensyaratkan pelaksanaan nilai-nilai seperti transparansi, efektifitas dan efiensi. Ketiga hal tersebut diaplikasikan menjadi kepastian syarat, biaya, waktu, penyederhanaan proses dan ketaatan prosedur. Aplikasi nilai-nilai tadi bersifat umum dan cara kerjanya dapat menjadi acuan bagi peningkatan kinerja di bidang penanaman dan perijinan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Perijinan terpadu yang dikelola dengan baik diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah dan bersaing dengan daerah lain sebagai momentum pasca berakhirnya konflik yang memerlukan percepatan demi kemajuan di masa mendatang. I. PASAL I. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 1 Cukup jelas. 2 Angka 12 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 59 Ayat
a) Kepala Badan, b) Bagian Tata Usaha, c) Bidang Penanaman Modal, d) Bidang Perijinan, e) Bidang Non Perijinan, f) Bidang Data dan Informasi Elektronik, g) Tim Teknis, dan h) Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, b) Sub Bagian Perencanaan, dan c) Sub Bagian Keuangan. 60 Ayat
61 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal Pasal 62 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi : a. 63 Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, pelaksanaan penyusunan program di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, penyelenggaraan pelayanan administrasi bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, pelaksanaan pengendalian pelaksanaan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan dan pengelolaan data dan informasi elektronik, pelaksanaan pungutan biaya perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan, pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan, pemberian informasi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan di bidang perijinan dan non perijinan, penertiban dokumentasi perijinan dan non perijinan, pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. d. e. f. h. 1. k. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan :
d.
Ayat
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (l.a) Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR :
Membuka PDF…