DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini merubah ketetntuan dalam Pasal 5, dan Pasal 21

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan ketiga Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, A c.bahwa berdasarkan Mengingat 11. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Oanun Kabupaten Aceh,

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633), 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, 6. Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. 7. Dengan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(2)Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
1. c.Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari: a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian, b) Sub Bagian Sumber Daya Alam, dan c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 21 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian jabatan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, para Asisten, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dengan Oanun ini.
(3)Rincian h
(3)Rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian jabatan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. (Bagan struktur organisasi Skretariat Daera sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dengan Oanun ini. Pasal II Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah. Ditetapkan di Takengon 28 Desember 2015 M 16 Rabiul Awal 1437 H Pada tanggal BUPATI ACEH TENGAH, 4 Pi - NASARUDDIN Diundangkan di Takengon 29 Desember 2015 M 17 Rabiul Awal 1437 H Pada tanggal dx SEKRETARIP DAERAH KABUPATEN AfEH TENGAH, Ip KARIMANSYAH. I LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR: 83 NOMOR REGISTER OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH: 7 TAHUN 2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Lampiran | @ANUN KABUPATEN ACEH TENGAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR - 8 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 Desember 2015 M 16 Rabiul Awal 1437 H BUPATI! ACEH TENGAH 4 —»— ON NASARUDDIN . SEKRETARIS DAERAH JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN ASISTEN ASISTEN MERINTAH EKONOMI DAN PEMERINTAHAN DAN ADMIN RAS STAF AHLI KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN BAGIAN BAGIAN BAGIA AGIAN ADMINISTRASI BAGIAN N 8 BAGIAN BAGIAN Mandapntadhyan HUBUNGAN ADMINISTRASI ADMINISTRASI aa Dea ci PAGIAN PEMERINTAHAN Ma NA MASYARAKAT PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN —A bb JJ ——— jl | | — — . - SUR BALIAN — SUB BATIAN . . feng SUB BAGIAN YUB BAGIAN -— - SUR RAGIAN - SJB BAGIAN . “UB BAGIAN SUB BASIAN AGAMA. ADAT DAN PEMBERITAAN DAN - BINA SARANA PERATURAN PERUNDANGA PEMERINTAHAN PERAN ULAMA MEDIA MASSA BINA PROGRAM PEREKONOMIAN UNDANGAN KELEMBAGAAN TATA USAHA SUB BAGIAN . Haha SUB BALIAN SLB BAGIAN . pam KEPENDUDUKAN DAN Kema PAN AN —-— INFORMASI, pre KUB BACIAN — SLB BAGIAN BANTUAN HUKUM UAN -— SUB BAGIAN Ma AAN . PENGEMBANGAN KESEHATAN KOMUNIKASI DAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA ALAM PENYIDIK PEGAWAI KETATA LAKSANAAN aya & WILAYAH DOKUMENTASI NESERI SIPIL SUB BAGIAN I I I I I I I I I SUB BACIIAN — . . kemang . - TT ka SUB BAGIAN SUB BAGIAN ka SUR BAGIAN . " SE kg T '. PE KETERTIBAN PELAPORAN DAERAH DOKUMENTASI HUSLIM KEPELAWAIAN I. PENJELASAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH PENJELASAN UMUM Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan penyelengaraan pola pemerintah kabupaten/kota yang didalamnya memberikan kewenangan dalam melaksanakan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintahan kabupaten/kota, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu melakukan penataan ulang satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan terpadu satu pintu, sehingga urusan penanaman modal yang selama ini diselenggarakan pada Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Aceh Tengah perlu disesuaikan kembali. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan standarisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Aceh Tengah, perlu dilakukan perubahan Ganun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan OGanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Ganun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih khususnya dalam pelaksanaa urusan penanaman modal pada Bagian Administrasi Perekonomian, sehingga perlu disesuaikan kembali nomenklatur terkait urusan penanaman modal yang telah diserahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuparen Aceh Tengah. Pasal II : 32 II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat

(2)Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari: Huruf
1. c.Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari: a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian, b) Sub Bagian Sumber Daya Alam, dan c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan ketiga Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, A c.bahwa berdasarkan Mengingat 11. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Oanun Kabupaten Aceh,

Mengingat

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(2)Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
1. c.Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari: a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian, b) Sub Bagian Sumber Daya Alam, dan c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 21 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian jabatan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, para Asisten, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dengan Oanun ini.
(3)Rincian h
(3)Rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian jabatan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. (Bagan struktur organisasi Skretariat Daera sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dengan Oanun ini. Pasal II Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah. Ditetapkan di Takengon 28 Desember 2015 M 16 Rabiul Awal 1437 H Pada tanggal BUPATI ACEH TENGAH, 4 Pi - NASARUDDIN Diundangkan di Takengon 29 Desember 2015 M 17 Rabiul Awal 1437 H Pada tanggal dx SEKRETARIP DAERAH KABUPATEN AfEH TENGAH, Ip KARIMANSYAH. I LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR: 83 NOMOR REGISTER OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH: 7 TAHUN 2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Lampiran | @ANUN KABUPATEN ACEH TENGAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR - 8 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 Desember 2015 M 16 Rabiul Awal 1437 H BUPATI! ACEH TENGAH 4 —»— ON NASARUDDIN . SEKRETARIS DAERAH JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN ASISTEN ASISTEN MERINTAH EKONOMI DAN PEMERINTAHAN DAN ADMIN RAS STAF AHLI KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN BAGIAN BAGIAN BAGIA AGIAN ADMINISTRASI BAGIAN N 8 BAGIAN BAGIAN Mandapntadhyan HUBUNGAN ADMINISTRASI ADMINISTRASI aa Dea ci PAGIAN PEMERINTAHAN Ma NA MASYARAKAT PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN —A bb JJ ——— jl | | — — . - SUR BALIAN — SUB BATIAN . . feng SUB BAGIAN YUB BAGIAN -— - SUR RAGIAN - SJB BAGIAN . “UB BAGIAN SUB BASIAN AGAMA. ADAT DAN PEMBERITAAN DAN - BINA SARANA PERATURAN PERUNDANGA PEMERINTAHAN PERAN ULAMA MEDIA MASSA BINA PROGRAM PEREKONOMIAN UNDANGAN KELEMBAGAAN TATA USAHA SUB BAGIAN . Haha SUB BALIAN SLB BAGIAN . pam KEPENDUDUKAN DAN Kema PAN AN —-— INFORMASI, pre KUB BACIAN — SLB BAGIAN BANTUAN HUKUM UAN -— SUB BAGIAN Ma AAN . PENGEMBANGAN KESEHATAN KOMUNIKASI DAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA ALAM PENYIDIK PEGAWAI KETATA LAKSANAAN aya & WILAYAH DOKUMENTASI NESERI SIPIL SUB BAGIAN I I I I I I I I I SUB BACIIAN — . . kemang . - TT ka SUB BAGIAN SUB BAGIAN ka SUR BAGIAN . " SE kg T '. PE KETERTIBAN PELAPORAN DAERAH DOKUMENTASI HUSLIM KEPELAWAIAN I. PENJELASAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS OANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH PENJELASAN UMUM Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan penyelengaraan pola pemerintah kabupaten/kota yang didalamnya memberikan kewenangan dalam melaksanakan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintahan kabupaten/kota, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu melakukan penataan ulang satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan terpadu satu pintu, sehingga urusan penanaman modal yang selama ini diselenggarakan pada Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Aceh Tengah perlu disesuaikan kembali. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan standarisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Aceh Tengah, perlu dilakukan perubahan Ganun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan OGanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Ganun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih khususnya dalam pelaksanaa urusan penanaman modal pada Bagian Administrasi Perekonomian, sehingga perlu disesuaikan kembali nomenklatur terkait urusan penanaman modal yang telah diserahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuparen Aceh Tengah. Pasal II : 32 II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat

(2)Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari: Huruf
1. c.Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari: a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian, b) Sub Bagian Sumber Daya Alam, dan c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR