DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 20 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemilihan Penghulu, BAB III Pemilihan Pengulu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019, BAB IV Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pengulu, BAB V Pemilihan Pengulu Antar Waktu Melalui Musyawarah Kute, BAB VI Pembiayaan, BAB VII Ketentuan Peralihan, BAB VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pemilihan Pengulu Serentak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
7.sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonersia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
13.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
14.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21.Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
22.Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA dan BUPATI ACEH TENGGARA MEMUTUSKAN Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PEMILIHAN PENGULU SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2.Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5.Camat adalah Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai Wilayah Kerja Satu Kecamatan.
6.Kemukimam adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imam Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7.Kute adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat Setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Kute adalah Pengulu dibantu Perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute.
9.Pengulu adalah Pejabat Pemerintah Kute yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kutenya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
10.Penjabat Pengulu adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Pengulu dalam kurun waktu tertentu.
11.Badan Permusyawaratan Kute yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Panitia Pemilihan Pengulu Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Pengulu.
13.Panitia Pemilihan Pengulu Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan pemilihan pengulu.
14.Panitia Pemilihan Pengulu tingkat Kute yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Pengulu.
15.Pemilihan Pengulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kute dalam rangka memilih Pengulu yang bersipat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
16.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Penyelenggara Pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan suara yang diangkat oleh panitia pemilihan.
17.Petugas Pencatatan Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh panitia pemilihan untuk melakukan pendataan pemilihan di kute yang bersangkutan.
18.Pemilihan pengulu Antar Waktu adalah Pemilihan melalui musyawarah kute yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan pengulu antar waktu yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
19.Musyawarah Kute adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Pengulu Kute Antar waktu.
20.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan dari segi administrasi para bakal calon.
21.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon pengulu.
22.Calon Pengulu adalah bakal calon pengulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi pengulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23.Calon Pengulu Terpilih adalah calon pengulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan pengulu.
24.Penduduk Kute setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
25.Pemilih adalah penduduk kute yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan pengulu.
26.Domisili adalah tempat dimana seseorang secara resmi tercatat sebagai penduduk yang dibuktikan dengan KTP.
27.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28.Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
31.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan pengulu.
32.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Pengulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
33.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
34.Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh- sungguh terjadi.
35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.
36.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute.
37.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN PENGULU

Pasal 2

Pemilihan Pengulu dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Pengulu secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan Interval waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan daerah;dan
2. b.unsur terkait lainnya.
(3)Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
(4)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan pengulu terhadap Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Pengulu di Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Pengulu dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB III

PEMILIHAN PENGULU DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 5

(1)Pelaksanaan tahapan pernilihan Pengulu dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37 ,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
2. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Pengulu dan Pemilih;
3. c.Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
6. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
7. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing ;
8. h.melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
9. i.penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
10. j.penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kute.; dan
11. k.protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan oleh BPK.

Pasal 7

(1)Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Pengulu dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring- iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
2. b.pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi: 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama; 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial; 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Pengulu berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon pengulu; 4) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;dan 5) Calon Pengulu atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
(3)Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Kute.
(4)Pengambilan Nomor urut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihadiri oleh:
1. a.Calon Pengulu ;
2. b.Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
3. c.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat Kabupaten;
4. d.1 (satu) orang perwakilan panitiaan pemilihan Kecamatan;
5. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kute; dan
6. f.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kute dan Lembaga Adat Kute.
(5)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana maksud pada Ayat
(4), dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 8

(1)Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
1. a.melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kute;
2. b.tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Pengulu untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
3. c.menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
4. d.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kute, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
5. e.bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
6. f.berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
(2)Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
1. a.Calon Pengulu didampingi 1 orang saksi;
2. b.panitia pemilihan;
3. c.BPK yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
4. d.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kabupaten;
5. e.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kecamatan;
6. f.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kute; dan
7. g.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lcmbaga Kemasyarakatan Kute dan Lembaga Adat Kute.
(3)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dibuat dalam berita acara.
(4)Pelantikan Pengulu terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/ elektronik.
(5)Dalam hal pelantikan Pengulu terpilih dilaksanakan secara Iangsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
1. a.calon Pengulu terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
2. b.forum komunikasi pimpinan Daerah Kabupaten;
3. c.Camat;
4. d.perangkat acara; dan
5. e.undangan lainnya.
(6)Pelantikan secara langsung dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (Lima puluh persen).

Pasal 9

(1)Calon Pengulu, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis I;
3. c.teguran tertulis II; dan
4. d.diskualifikasi. ·
(3)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon pengulu, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan.
(4)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan oleh panitia pemilihan kecamatan.
(5)Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon pengulu oleh panita pemilihan kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
(6)Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon pengulu oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan kecamatan.
(7)Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon pengulu oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 10

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Pengulu jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…