DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 03 Tahun 2022

Nomor: 03
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 28 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Penanggulangan, BAB IV Kelembagaan, BAB V Peran Serta Masyarakat, BAB VI Kewajiban, BAB VII Larangan, BAB VIII Pengawasan, BAB IX Kerjasama, BAB X Pembiayaan, BAB XI Sanksi, BAB XII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan sangat berisiko terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Timur dan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan, sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan diktum Kedua angka 25 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Para Bupati/Walikota menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/kota mengenai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Timur; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); I BUPATI ACEH TIMUR PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, -2
4.Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); -3 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantu.an Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
18.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR. ; f.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
7.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur.
9.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
10.Kesatuan Pengelolaan Rutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah Kesatuan Pengelolaan Rutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 1 1 . Bagian Kesatuan Pengelolaan Rutan yang selanjutnya disingkat BKPH adalah Bagian Kesatuan Pengelolaan Rutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
12.Resort Pengelolaan Rutan yang selanjutnya disingkat RPH adalah Resort Pengelolaan Rutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
13.Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tu.gas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14.Rutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
15.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukkannya untuk usaha dan/ atau kegiatan ladang dan/ atau kebun bagi masyarakat. I -5
16.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum. 1 7. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal hal yang berkaitan dengan adat masyarakat Aceh Timur.
18.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
19.Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan dan/ atau hasil hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/ atau nilai lingkungan dan nilai sosial budaya.
20.Sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta penyelamatan secara terpadu untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dan lahan. 2 1 . Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah segala upaya dalam pengelolaan kebakaran hutan dan/ atau lahan yang melibatkan orang, badan hukum, masyarakat, dan pemerintah daerah yang mempunyai keterlibatan penting dalam memutuskan sasaran dan keterlibatan dalam pencegahan serta pengendalian api.
22.Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
23.Pemadaman adalah kegiatan yang difokuskan kepada upaya memadamkan api akibat kebakaran hutan.
24.Pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/ atau lahan.
25.Pasca kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kondisi atau situasi/keadaan yang ada setelah selesainya kebakaran hutan dan lahan.
26.Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring, dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal hutan dan lahan setelah terbakar.
27.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehinggga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
28.Sekat bakar adalah satu bentuk isolasi bahan bakar yang beru.pa satu jalur bersih (dibersihkan dari bahan bakar) dengan lebar tertentu yang berfungsi untuk menghambat penjalaran api dari luar ke dalam kawasan hutan atau sebaliknya dan dari blok/petak hutan dan lainnya.
29.Peringatan clini adalah serangkaian pemberitahuan akan timbulnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, suatu sistem informasi yang diandalkan sedini mungkin oleh pengguna informasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
30.Rehabilitasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan agar kondisi hutan dan/ atau lahan relatif normal kembali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1 ) Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten.

(2)Qanun ini bertujuan sebagai panduan Pemerintah Kabupaten dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan serta memberikan ru.ang kelancaran dalam sistem koordinasi dan pertanggungjawaban penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten, meliputi:

a.penanggulangan;
b.kelembagaan;
c.peran serta masyarakat;
d.kewajiban;
e.larangan;
f.pengawasan;
g.kerja sama;
h.pembiayaan; dan
1. 1.sanksi.

BAB III

PENANGGULANGAN

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis menjadi tugas dan tanggungjawab BPBD. -7
(3)Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan berupa:
1. a.penerapan agroforestry (penanaman pohon di lahan pertanian), agro silvo pastura (pengelolaan lahan kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan/hewan untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan dan peningkatan produktivitas lahan utamanya pada lahan marginal), silvo pastura (bentuk agroforestryy yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan dalam satu sistem pengelolaan lahan, dalam kerjasama tersebut jenis ternak yang akan dikembangkan yakni ternak sapi dengan sistem kandang dan kegiatan sejenisnya;
2. b.sosialisasi dan/ atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode;
3. c.kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
4. d.pembuatan bahan kampanye dan/ atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
5. e.gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
6. f.pendampingan masyarakat peduli api;
7. g.pembuatan dan/ atau pengelolaan sekat bakaran;
8. h.pembuatan kompos hasil limbah vegetasi;
  1. 1.pengelolaan bahan bakaran; J . pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air;
9. k.pemantapan organisasi dan prosedurnya;
  1. 1.simulasi mobilisasi berbagai tingkatan;
10. m.peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;
11. n.peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya;
12. o.pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
13. p.pembuatan, penyajian, dan penyebarluasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta atau sejenisnya;
14. q.pembuatan, penyajian, dan penyebarluasan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan gampong; dan
15. r.patroli pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan.
(4)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga mencakup pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan, kesiapsiagaan, pelaksanaan peringatan dini dan patroli pencegahan.
(5)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai siaga darurat dalam kebakaran hutan dan lahan apabila terjadi peningkatan luasan kebakaran dan korban terdampak sedini mungkin. I l I Bagi.an Kedua Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 5

( 1) Bupati memerintahkan kepada BPBD untuk melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

(2)Kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.penentuan rentang kendali oleh BPBD harus berkoord:inasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, BKPH, RPH, dan sektor terkait lainnya yang akan menangani saat mulai terdekteksi adanya potensi kebakaran hutan dan lahan (quick response); dan
2. b.tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan apabila terjadi peningkatan luasan kebakaran dan korban terdampak. Bagi.an Ketiga Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 6

( 1) Bupati melalui BPBD melakukan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

(2)Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, BKPH, dan RPH, serta sektor terkait lainnya, dalam bentuk:
1. a.pengawasan pada areal bekas kebakaran;
2. b.inventarisasi luas kebakaran hutan dan lahan;
3. c.penaksiran kerugian; dan
4. d.koordinasi penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
(3)Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.penaksiran luas;
2. b.analisa vegetasi bekas terbakar;
3. c.penaksiran kerugian;
4. d.rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar;
5. e.investigasi sebab-sebab kebakaran;
6. f.melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/ atau garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten;
7. g.detasering terhadap areal pasca kebakaran hutan dan lahan;
8. h.melakukan penyidikan; dan
  1. 1.monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang kebakaran hutan dan lahan. > > ; -9

Pasal 7

(1)Pengawasan pada areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengamankan bukti permulaan atas keterlibatan orang atau badan usaha yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
(2)BPBD dan perangkat daerah teknis di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat memasuki area perusahaan untuk mendapatkan bukti penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
(3)BPBD dan perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang lainnya apabila penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan tindak pidana.

Pasal 8

(1)BPBD melakukan perhitungan jumlah kerugian lingkungan, akibat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh tindakan orang atau badan usaha.
(2)Perhitungan jumlah kerugian atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat menggunakan penilaian dari ahli valuasi ekonomi lingkungan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan usaha sebagai pelaku atau karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, bertanggungjawab mengganti kerugian dan wajib memperbaiki dan merestorasi hutan dan lahan yang rusak, kerugian bagi orang lain dan lingkungan dan/ atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 03 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENANGGULANGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENANGGULANGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2020