DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur 27 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan; BAB III Asas dan Tujuan; BAB IV Susunan dan Kedudukan; BAB V Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan; BAB VI Kepengurusan; BAB VII Alat Kelengkapann; BAB VIII Rapat-Rapat; BAB IX Sekretariat; BAB X Tata Kerja; BAB XI Pembiayaan; BAB XII Honorarium dan Tunjangan; BAB XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah terjadinya perubahan nomenklatur Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur menjadi Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggarakan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13.Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
14.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);
15.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
16.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Majelis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disingkat MPA adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.
6.Sekretariat MPA adalah unsur pelaksana kesekretariatan MPA yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
7.Alat kelengkapan MPA adalah kelengkapan MPA yang terdiri dari pimpinan dan komisi.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak- Kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
10.Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
11.Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan pada pendidikan Agama Islam yang dipimpin oleh Teungku Chik/nama lain.
12.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri disetiap satuan pendidikan yang beranggotakan orang tua murid dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
13.Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten Aceh Timur.
14.Syari’at Islam ialah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

MPA berasaskan:

a.keislaman;
b.demokrasi;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.akuntabilitas; dan
f.profesional.

Pasal 4

MPA bertujuan:

a.mewadahi dan menyalurkan aspirasi, ide-ide serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
b.meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
c.menciptakan suasana demokratis, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB IV

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Pengurus MPA, terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dasar, Anak Usia Dini dan Luar Biasa/Luar Sekolah;
3. c.Wakil Ketua Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Dayah;
4. d.Komisi Pendidikan Dasar;
5. e.Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Luar Biasa/Luar Sekolah dan Paudni;
6. f.Komisi Pendidikan Menengah Pertama; dan
7. g.Komisi Pendidikan Dayah.
(2)Bagan Struktur Organisasi MPA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6

(1)MPA adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.
(2)MPA dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b dan huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPA.
(4)Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MPA.

BAB V

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 7

MPA mempunyai tugas pokok:

a.memberikan pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
b.memberikan dukungan (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
c.melakukan kontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Pasal 8

MPA mempunyai fungsi:

a.mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
b.melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Kabupaten atau DPRK berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
c.menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
d.memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten atau DPRK mengenai:
1. 1.kebijakan dan program pendidikan;
2. 2.kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
3. 3.kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
4. 4.kriteria fasilitas pendidikan; dan
5. 5.hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
e.mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
f.melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
g.mediator antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK dengan masyarakat.

Pasal 9

MPA mempunyai kewenangan:

a.mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan PAUD, sekolah/madrasah dasar, sekolah/madrasah menengah pertama, sekolah/madrasah menengah pertama kejuruan, pendidikan dayah, dan pendidikan formal lainnya setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
b.bersama dengan dinas terkait menyusun kurikulum yang bermuatan lokal;
c.mengawasi dan menjaga mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu nasional dan karakteristik keistimewaan Aceh;
d.melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai dengan tuntutan Syari’at Islam;
e.menyusun rancangan konsep pedoman pelaksanaan Syari’at Islam di sekolah;
f.ikut serta memberi saran dan pendapat terhadap penyusunan qanun dan/atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan;
g.memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan penyelenggara kependidikan; dan
h.ikut serta memberi saran pengangkatan Kepala Sekolah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…