DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 58 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, BAB III Tertib Bangunan, BAB IV Tertib PKL, BAB V Tertib Usaha, BAB VI Tertib Reklame, BAB VII Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, BAB VIII Tertib Parkir, BAB IX Tertib Sosial, BAB X Tertib Hiburan, BAB XI Tertib Kebersihan dan Keindahan, BAB XII Tertib Pendidikan, BAB XIII Peran Serta Masyarakat, BAB XIV Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, BAB XV Sanksi Administratif, BAB XVI Penyidikan, BAB XVII Ketentua Pidana, BAB XVIII Ketentuan Perailhan, BAB XIX Ketentuan Lain-lain, BAB XX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang tenteram dan tertib, perlu melakukan upaya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
27.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
28.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
29.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah perangkat daerah kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
6.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Timur dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
10.Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
11.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum termasuk didalamnya atribut partai dan segala hal yang digunakan untuk kampanye politik.
12.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13.Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
14.Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan hukum, dan jabatan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15.Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
16.Jalur hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
17.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kabupaten.
18.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19.Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri antara lain jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
20.Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
21.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
22.Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
23.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
24.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang perorangan yang melakukan kegiatan berdagang barang dan/atau jasa yang menggunakan ruang milik publik yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak dan/atau tidak bergerak.
25.Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran baik di tempat umum maupun tempat tertutup.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.tertib bangunan;
b.tertib PKL;
c.tertib usaha;
d.tertib reklame;
e.tertib jalan dan angkutan jalan;
f.tertib parkir;
g.tertib sosial;
h.tertib hiburan;
i.tertib kebersihan dan keindahan;
j.tertib pendidikan; dan
k.peran serta masyarakat.

BAB III

TERTIB BANGUNAN

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau kabupaten.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/ menelantarkan bangunan yang berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan dilarang membangun menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan/perlindungan lingkungan hidup dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 6

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

a.memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
b.memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
c.membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh- tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Pasal 7

(1)Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana.
(2)Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 8

(1)Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB IV

TERTIB PKL

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang:
1. a.menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
2. b.berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan menganggu ketertiban umum;
3. c.berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
4. d.menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
5. e.melakukan aktivitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen.
(2)Dalam hal kebutuhan tertentu, Bupati dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk jangka waktu terbatas.
(3)Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…