DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pernsahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sehingga untuk memaksimalkan pengendalian dan pengelolaan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
d.bahwa dalam rangka mensukseskan program hibah air minum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada; % •· I t $ -2 1 . Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 79);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kata Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2 0 1 7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); l I' I r I i I 1.- -3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13.Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 0 1 ) ;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 6 ten tang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
17.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 1 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA. -4 Pasal I Ketentuan Pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 1 1 ) , ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat [3) dan avat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penyertaan modal Kabupaten yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 5.700.375.364,- (lima milyar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh Ii.ma ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut: NO. TAHUN ANGGARAN NILAI PENYERTAAN

1.APBK Tahun Anggaran 2002 Rp. 1.344.454.369,-
2.APBK Tahun Anggaran 2003 Rp. 187.540.430,-
3.APBK Tahun Anggaran 2005 Rp. 179.456.430,-
4.APBK Tahun Anggaran 2006 Rp. 1.501.650.000,-
5.APBK Tahun Anggaran 2008 Rp. 234 .393. 439 ,-
6.APBK Tahun Anggaran 2008 Rp. 563. 770.696,-
7.APBK Tahun Anggaran 2008 Rp. 1.689.110.000, Jumlah Rp. 5. 700.375.364,-

(2)Penggunaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penerima Penyertaan Modal. I3) Perubahan qanun ini dimaksudkan karena adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Peusada yang bersumber dari APBK, yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). ' I i I dt, I fti Et7. -5 Pasal I Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di ldi y pada tanggal 2022M (ii 1443 H HASBALLAH BIN M. THAI Diundangkan di Idi pada tanggal I au 2022 M g k t Ar 1443 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AK 'H TIMUR, LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR f NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (2/2/2022); F I

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…