DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan umum; Asas, Prinsip, Tujuan dan Fungsi; Pembangunan Kepariwisataan; Pembangunan DPK; Pembangunan PPK; Pembangunan Industri Pariwisata; Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah; Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunana Kepariwisataan; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi kepariwisataan, diantaranya sumberdaya alam, peninggalan sejarah, purbakala, seni dan budaya, yang merupakan objek dan daya tarik wisata, sehingga dalam mewujudkannya perlu langkah-langkah keterpaduan, keserasian, dan keberlanjutan, melalui pengaturan penyelenggaraan rencana induk kepariwisataan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan dunia usaha dalam pengelolaan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Timur;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014-2025;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
21.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
22.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
23.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
24.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8);
25.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007 Nomor 5);
26.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur.
6.Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
8.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pengusaha.
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Aceh Timur.
16.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataan, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan.
18.Perwilayahan Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KSPK dan KPPK.
19.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata berkaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu, kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
23.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
24.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
26.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
27.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
28.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
30.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
34.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK, dunia usaha/kelompok, atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
35.Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensipkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan keluasan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

BAB II

ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RIPPARKA diselenggarakan berdasarkan asas:

a.iman dan islam;
b.kenyamanan;
c.keadilan;
d.kerakyatan;
e.kebersamaan;
f.kelestarian;
g.keterbukaan; dan
h.adat, budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan RIPPARKA, yaitu:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Allah SWT, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

RIPPARKA bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.mengurangi kemiskinan;
d.mengurangi pengangguran;
e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
g.mengangkat citra daerah;
h.memupuk citra bangsa;
i.memperkukuh jati diri, persahabatan antar daerah dan kesatuan bangsa; dan
j.memperkuat kearifan lokal.

Pasal 5

(1)RIPPARKA berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Fungsi RIPPARKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten, penyusunan Rencana Induk Pembangunan DPK, Rencana Detail KSPK, KPPK, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

(1)Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten, meliputi:
1. a.destinasi pariwisata;
2. b.pemasaran pariwisata;
3. c.industri pariwisata; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKA.
(3)RIPPARKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
(4)Visi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya pariwisata di Kabupaten yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan berlandaskan Syari’at Islam.
(5)Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan kepariwisataan, dengan mengembangkan:
1. a.destinasi pariwisata yang unggul dan mempesona;
2. b.pemasaran pariwisata yang sinergis, menarik dan inovatif;
3. c.industri pariwisata yang berdaya saing berbasis budaya dan kearifan lokal yang ramah lingkungan;
4. d.kapasitas dan tata kelola kelembagaan kepariwisataan yang profesional; dan
5. e.sistem iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
(6)Tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, untuk meningkatkan:
1. a.destinasi pariwisata yang sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. b.pasar, citra, kemitraan pemasaran dan promosi pariwisata;
3. c.struktur, daya saing produk, kemitraan usaha, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab lingkungan industri pariwisata; dan
4. d.kapasitas, kualitas dan daya saing organisasi serta SDM pariwisata.
(7)Sasaran pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu untuk peningkatan:
1. a.perencanaan, penegakan dan implementasi regulasi pembangunan destinasi pariwisata;
2. b.kualitas dan daya saing DTW;
3. c.kapasitas dan kualitas aksesibilitas pariwisata;
4. d.kapasitas dan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
5. e.keberdayaan masyarakat pariwisata; dan
6. f.iklim investasi pariwisata yang kondusif.
(8)Tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, yaitu untuk pengembangan dan peningkatan:
1. a.pasar wisatawan;
2. b.citra pariwisata;
3. c.kemitraan pemasaran pariwisata; dan
4. d.promosi pariwisata.
(9)Tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu untuk pengembangan dan peningkatan:
1. a.penguatan struktur industri pariwisata;
2. b.kualitas dan daya saing produk, fasilitas dan aksesibilitas pariwisata;
3. c.kemitraan usaha pariwisata;
4. d.kredibilitas bisnis pariwisata; dan
5. e.tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan.
(10)Tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, yaitu untuk pengembangan dan peningkatan:
1. a.kapasitas tata kelola organisasi kepariwisataan;
2. b.kualitas dan daya saing SDM pariwisata; dan
3. c.kualitas penelitian dan pengembangan pariwisata.
(11)Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan:
1. a.berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. b.orientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, serta pelestarian kebudayaan;
3. c.tata kelola yang baik;
4. d.secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
5. e.mendorong kemitraan sektor publik dan individu.

Pasal 7

Pelaksanaan RIPPARKA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) menjadi dasar strategi, kebijakan dan indikasi program serta kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten, yang meliputi pembangunan:

a.DPK;
b.PPK;
c.industri pariwisata kabupaten; dan
d.kelembagaan kepariwisataan Kabupaten.

BAB IV

PEMBANGUNAN DPK

Pasal 9

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a.perwilayahan pembangunan pariwisata;
b.pembangunan DTW;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f.pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021