DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Program Tanggugjawab Sosial di Lingkungan Perusahaan; Penganggaran; Kelembagaan; Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;Penyelesaian Sengketa; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perusahaan membentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang bersinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pelaku Usaha dan Masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif;
d.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka pembangunan didaerah, diperlukan produk hukum dalam bentuk Qanun;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Lingkungan Perseroan Terbatas;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. 4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
6.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan termasuk masyarakat, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan dan kegiatan usaha.
7.Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk dan/atau kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung atas keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8.Forum Pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.pastisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.kemandirian; dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

(1)Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan menggunakan prinsip:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan umum;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan; dan
9. i.koordinatif.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan berkelanjutan; dan
8. h.keadilan.

Pasal 4

Qanun ini dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan jaminan hukum atas pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten;
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; dan
c.mengoptimalkan peran serta pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tujuan Qanun ini adalah:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak yang menjadi pelakunya;
b.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
c.terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP yang berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP;
e.melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
f.meminimalisir timbulnya dampak negatif keberadaan perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya, mengoptimalkan potensi dan sinergi kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan
g.terprogramnya rencana Pemerintah Kabupaten untuk memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melaksanakan TJSLP dengan memberikan penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.

BAB II

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

(1)Program TJSLP meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha kecil dan koperasi; dan
3. c.program langsung kepada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan perekonomian masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.
(2)Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bina lingkungan fisik;
2. b.bina lingkungan sosial; dan
3. c.bina lingkungan usaha kecil dan koperasi.

Pasal 8

(1)Program kemitraan usaha kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha, seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
7. g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 9

(1)Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa:
1. a.hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
2. b.penghargaan berupa beasiswa kepada masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
3. c.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil;
4. d.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, korban bencana dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
5. e.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
6. f.perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
(2)Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan keberadaan masyarakat sekitar perusahaan yang terkenda dampak langsung dari pendirian dan/atau aktifitas perusahaan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…