DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
c.bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan retribusi jasa usaha yang mampu memberikan kepastian hukum, transparansi dan keadilan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, perlu diatur pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
d.bahwa telah menjadi kebijakan daerah, qanun-qanun retribusi daerah dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, sehingga retribusi rumah potong hewan yang termasuk dalam retribusi jasa usaha, pengaturannya perlu digabungkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Jasa Usaha;
e.bahwa ....../-2-
e.bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10.Undang-Undang ....../-3- 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20.Qanun Aceh ....../-4- 20.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); 21.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c.Retribusi Tempat Pelelangan;
d.Retribusi Terminal;
e.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;
g.Retribusi Tempat Olahraga;
h.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
i.Retribusi Rumah Potong Hewan.
1. 2.Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian kesembilan dan disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, 58F, 58G, dan 58H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 58B

(1)Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 58C

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 58D

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan atau kuasanya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 58E

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong. Pasal 58F

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 58G
(1)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis jumlah ternak.
(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pada tarif pasar yang berlaku di wilayah kabupaten.
(3)Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif, yang meliputi:
1. a.unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
2. b.unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(4)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
2. b.biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya untuk mendukung penyediaan jasa;
3. c.biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktifa lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset; dan
4. d.biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
(5)Ketentuan mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini. Pasal 58H Pelayanan pemeriksaan terhadap ternak, bahan asal ternak, hasil ikutan ternak yang dimasukkan ke dalam kabupaten, hanya berlaku bagi ternak yang belum dilakukan pemeriksaan dari daerah asal.

3.Ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
(4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

4.Ketentuan Pasal 77 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Dengan berlakunya Qanun ini, maka:

a.Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 1993 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
b.Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus;
c.Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan Lainnya;
d.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
e.Qanun ....../-8-
e.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
f.Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Pasar Hewan dan Pemeriksaan Hewan;
g.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 22 September 2014 M 27 Dzulqa’idah 1435 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 22 September 2014 M 27 Dzulqa’idah 1435 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR, ttd MB. BANDI HARVIRDAUS, SH Penata Tk. I (III/d) NIP. 19620324 199203 1 003 BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN NO JENIS PELAYANAN JENIS TERNAK BESARAN TARIF 1 2 3 4
1. 1.Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong/upah keur Pasar Kelas I Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik Rp. 15.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
2. 2.Pemakaian kandang/karantina Sapi/Kerbau Rp. 5.000,-/ekor/hari Kambing/Domba Rp. 1.000,-/ekor/hari Ayam/Itik Rp. 100,-/ekor/hari
3. 3.Pemakaian tempat pemotongan/Rumah Potong Hewan Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik Rp. 20.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
4. 4.Pemakaian tempat pelayanan/ penjualan daging Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik Rp. 5.000,-/ekor/hari Rp. 2.000,-/ekor/hari Rp. 200,-/ekor/hari
5. 5.Pemakaian kendaraan angkutan Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik Rp. 20.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor 6. 7. 8. 9. Pemakaian pasar hewan Pemakaian timbangan hewan Pemeriksaan hewan betina layak bibit, kebuntingan, kemajiran dan sterility Pemeriksaan kesehatan ternak/bahan yang berasal dari ternak:
a.ternak dibawa ke luar Kabupaten
b.ternak dimasukkan ke dalam Kabupaten Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik/entok/angsa Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik/entok/angsa Babi Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 50.000,-/ekor LAMPIRAN VII QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
c.bahan asal ....../-2- 1 2 3 4
c.bahan asal ternak dibawa ke luar Kabupaten
d.bahan asal ternak dimasukkan ke dalam Kabupaten
e.hasil ikutan ternak dibawa ke luar Kabupaten
f.hasil ikutan ternak dimasukkan ke dalam Kabupaten
g.binatang/unggas kesayangan dibawa ke luar Kabupaten
h.binatang/unggas kesayangan dimasukkan ke dalam Kabupaten Daging Sapi/Kerbau Daging Kambing/Domba Daging Ayam/Itik/entok /angsa Telur Ayam/Itik Daging Sapi/Kerbau Daging Kambing/Domba Daging Ayam/Itik/entok /angsa Telur Ayam/Itik Kulit Sapi/Kerbau Kulit kambing/Domba Tanduk/Tulang Hewan Kulit Sapi/Kerbau Kulit kambing/Domba Tanduk/Tulang Hewan Burung Kucing/Kera/Anjing Burung Kucing/Kera/Anjing Rp. 250,-/Kg Rp. 200,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 10,-/Butir Rp. 200,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 10,-/Butir Rp. 150,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 10,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 50,-/Kg Rp. 10,-/Kg Rp. 50.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor Rp. 50.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Salinan sesuai dengan aslinya Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR, ttd MB. BANDI HARVIRDAUS, SH Penata Tk. I (III/d) NIP. 19620324 199203 1 003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…