DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten; Maksud dan Tujuan; Sistematika; Pengendalian dan Evaluasi; dan Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur sebagai upaya dari semua komponen untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dan ketentuan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah;
d.bahwa program pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Timur telah dituangkan ke dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 dan berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran tahunan, target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan dan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor106);
24.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517);
26.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 5);
27.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);
28.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
29.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1, diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 7a dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan tahun 2017. 7a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2017.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.
9.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPK adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2017.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN

Pasal 2

(1)RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih, yang dilaksanakan secara langsung dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
(2)Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPK dalam Pemerintah Kabupaten.
(3)Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD.
(4)Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Kabupaten, kebijakan umum dan program SKPK, lintas SKPK dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

SKPK melaksanakan program sebagaimana yang terdapat didalam Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis SKPK.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

SKPK dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis SKPK Tahun 2012-2017.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bappeda Kabupaten melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 ke dalam Perubahan Rencana Strategis SKPK.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017, antara lain:

a.adanya perubahan kebijakan yang mendasar di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
b.agar tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD Tahunan dan Perubahan Rencana Strategis SKPK selama 5 (lima) tahun;
c.agar tersedianya landasan bagi DPRK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial;
d.mensinergikan dan mensinkronisasikan kembali perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melalui program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya dalam membangun Kabupaten;
e.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dirumuskan berdasarkan asas transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan; dan
f.sebagai pedoman dalam pelaksanaan arah kebijakan pembangunan daerah yang diterjemahkan ke dalam RKPD.
1. 7.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tujuan penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017, antara lain:

a.mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Kabupaten, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
b.menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan tahun 2012-2017; dan
c.menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Kabupaten tahun 2012-2017.
1. 8.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 8

(1)Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN Memuat gambaran umum penyusunan rancangan perubahan RPJM, yang terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN Memuat gambaran umum kondisi kabupaten yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing kabupaten dan aspek Pemerintahan Kabupaten.
3. c.BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN SERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan kabupaten, yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
4. d.BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Memuat isu-isu strategis, yang meliputi permasalahan pembangunan kabupaten dan isu strategis.
5. e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Memuat penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
6. f.BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
7. g.BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN Memuat hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan Kabupaten dengan indikator kinerja yang dipilih.
8. h.BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan sesuai dengan bidang pembangunan Kabupaten berdasarkan masing-masing misi pembangunan Kabupaten Tahun 2012-2017.
9. i.BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN Memuat indikator kinerja kabupaten menurut sasaran pembangunan di Kabupaten Tahun 2012- 2017.
10. j.BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANA Memuat pedoman transisi, kaidah pelaksanaan dan penyesuaian kebijakan.
11. k.BAB XI PENUTUP Memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017.
(2)Dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012- 2017 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

9.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…