DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 58 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, BAB III Kerangka Penyusunan, BAB IV Jangka Waktu dan Kedudukan, BAB V Penetapan IKLH, BAB VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Peran Serta Masyarakat, BAB IX Perubahan RPPLH, BAB X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerindah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
17.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);
18.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Aceh Timur BAB III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup BAB IV : Arahan RPPLH

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
5.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antarkeduanya.
10.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11.Inventarisasi lingkungan hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
12.Isu strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
13.Pemanfaatan sumber daya adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
14.Pencadangan sumber daya alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
15.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
18.Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Ekoefisien adalah suatu konsep efisiensi yang berusaha untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam untuk mengurangi dampak lingkungan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RPPLH dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.tanggung jawab kabupaten;
2. b.kelestarian dan keberlanjutan;
3. c.keserasian dan keseimbangan;
4. d.keterpaduan;
5. e.manfaat;
6. f.kehatian-hatian;
7. g.keadilan;
8. h.ekoregion;
9. i.keanekaragaman hayati;
10. j.pencemar membayar;
11. k.partisipatif;
12. l.kearifan lokal; dan
13. m.tata kelola pemerintahan yang baik.
(2)RPPLH dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di kabupaten.
(3)RPPLH bertujuan:
1. a.mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung;
2. b.mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
3. c.mempertahankan atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup dengan prinsip keterbukaan;
4. d.mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi; dan
5. e.memberi arahan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan RTRW, RPJP, RPJM dan kajian lingkungan hidup strategis.
(4)RPPLH mempunyai sasaran:
1. a.mengendalikan pemanfaatan jasa lingkungan untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
2. b.menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk di perairan dan daratan;
3. c.meminimalkan resiko dan dampak lingkungan hidup negatif yang timbul dari pembangunan;
4. d.memberikan peluang pengelolaan sumber daya alam bagi warga masyarakat dengan berdasarkan prinsip- prinsip lestari dan berkelanjutan; dan
5. e.mendukung produksi pangan dan energi berkelanjutan.
(5)Ruang lingkup RPPLH meliputi:
1. a.kerangka penyusunan;
2. b.jangka waktu dan kedudukan;
3. c.penetapan IKLH;
4. d.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. e.pembiayaan;
6. f.peran serta masyarakat; dan
7. g.perubahan RPPLH.

BAB III

KERANGKA PENYUSUNAN

Pasal 3

(1)RPPLH memuat arahan mengenai:
1. a.rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(2)Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategis implementasi dan indikasi program.
(3)Kebijakan, strategis implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi 1 (satu) bagian yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut:
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun sejak qanun ini berlaku.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat dan wilayah, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 5

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP dan RPJM yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

PENETAPAN IKLH

Pasal 6

(1)Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH, ditetapkan IKLH Kabupaten Aceh Timur.
(2)IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun.
(3)Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang IKLH, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dalam rangka capaian IKLH yang telah ditetapkan.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring dan evaluasi capaian IKLH kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

(1)Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi capaian IKLH kepada pemerintah.
(2)Tata cara pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…